https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1730-membangun-etika-koalisi-dan-oposisi
/*Membangun Etika Koalisi dan Oposisi*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Senin, 01 Jul 2019, 05:00 WIB Editorial
MI <https://mediaindonesia.com/editorials>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1730-membangun-etika-koalisi-dan-oposisi>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1730-membangun-etika-koalisi-dan-oposisi>
JOKO Widodo dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kemarin. Jokowi pun
mengajak lawan politiknya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk
bersama-sama membangun bangsa.
Ajakan Jokowi kepada Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama membangun
bangsa patut diapresiasi sebab sebagai negara besar, Indonesia tidak
bisa dibangun hanya dengan satu-dua orang.
Indonesia tidak bisa hanya dibangun partai-partai koalisi pendukung
pemerintah. Negeri ini juga sangat membutuhkan kehadiran partai-partai
di luar pemerintahan alias oposisi.
Oposisi itu berfungsi untuk melihat apa yang tidak dilihat pemerintah
dan mendengar apa yang tidak didengar pemerintah. Jika semua partai
politik yang punya kursi di DPR diajak bergabung dengan pemerintah,
tidak ada lagi partai di DPR yang berfungsi untuk mengawal dan
mengkritisi kebijakan pemerintah atau menawarkan ide-ide alternatif
membangun bangsa.
Demokrasi yang sehat di negara beradab sangat membutuhkan kekuatan
oposisi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap berjalannya pemerintahan.
Akan tetapi, yang diharapkan itu ialah oposisi yang kritis dan
konstruktif. Bukan oposisi asal beda apalagi asal bunyi untuk
mengkritisi kebijakan pemerintah.
Koalisi sesungguhnya ialah hak politik setiap partai politik. Sejauh
ini, lima partai politik pendukung Jokowi-Amin menguasai 60,7% dari
total 575 kursi DPR. Sekalipun koalisi pendukung Jokowi-Amin sudah
gemuk, tidak berarti partai pendukung Prabowo-Sandi tidak bisa diajak
untuk bergabung.
Seandainya Jokowi-Amin mengajak bergabung satu-dua partai oposisi ke
dalam kabinet, ajakan itu semata-mata demi persatuan bangsa. Jujur
diakui bahwa pertarungan dalam pemilihan presiden telah menyebabkan
polarisasi dan luka mendalam. Bergabung dalam kabinet bisa dianggap
sebagai obat mujarab merekatkan dan menyembuhkan luka yang mendalam itu.
Jangan pula menuding bahwa ajakan bergabung ke kabinet itu sebagai upaya
untuk menggembosi koalisi Prabowo-Sandi. Tanpa digembosi, koalisi itu
dibubarkan dengan kesadaran penuh. Keputusan mengakhiri koalisi
Indonesia Adil Makmur diambil dalam pertemuan di kediamanan Prabowo,
Jumat (28/6).
Berkoalisi mendukung pemerintah atau menjadi oposisi kritis dan
konstruktif sesungguhnya sama-sama pilihan yang mulia. Harus tegas
dikatakan bahwa merupakan dosa sejarah jika seluruh partai politik
bergabung dengan pemerintahan. Disebut dosa sejarah karena membiarkan
pemerintahan berjalan tanpa pengawasan.
Memang tidak ada ukuran pasti seberapa besar koalisi dan oposisi yang
ideal. Namun, demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang relatif kuat
agar kebijakan pemerintah bisa dikritisi dan dikoreksi di parlemen.
Begitu juga dengan koalisi pendukung pemerintah yang terlampau tambun,
pada satu sisi menguatkan posisi pemerintah, tapi di sisi lain kurang
lincah bergerak.
Partai politik, sesuai amanat undang-undang, pembentukannya antara lain
bertujuan menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
Akan tetapi, memperjuangkan aspirasi dan nasib rakyat tidak harus
sepenuhnya melalui jalur eksekutif. Jalur oposisi politik di DPR, juga
jalur kekuatan masyarakat sipil di luar Senayan, tidak kalah terhormat
jika dibandingkan dengan perjuangan melalui jalur pemerintahan.
Tugas partai politik yang tidak kalah beratnya ialah membangun etika dan
budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Membangun etika dan budaya politik itulah yang diabaikan dengan
kesadaran penuh selama ini.
Etika dan budaya politik diabaikan jika ada partai dalam koalisi
berkelakuan oposisi bahkan melebihi oposisi melalui fraksinya di DPR.
Oposisi yang selalu nyinyir terhadap setiap kebijakan pemerintah juga
mengabaikan etika dan budaya politik.
Elok nian bila koalisi ataupun oposisi dibangun di atas landasan
ideologis sehingga basis koalisi ataupun oposisi lebih pada kesamaan
kepentingan kesamaan visi dan haluan politik tentang Indonesia yang
lebih baik. Di atas landasan yang kukuh itulah etika dan budaya politik
koalisi dan oposisi disemaikan.
