Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Koperasi "miliuner" di kampung Bung Hatta
Oleh Miko Elfisha Sabtu, 13 Juli 2019 07:52 WIB
Koperasi "miliuner" di kampung Bung Hatta
Aplikasi online yang dibuat secara mandiri oleh Koperasi Pegawai Negeri
(KPN) Syariah Dinas Pendidikan Bukittinggi untuk memberikan layanan
kepada anggota. (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)
Padang (ANTARA) - Bung Hatta yang tidak hanya dikenal sebagai salah
seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga sebagai
Bapak Koperasi Indonesia karena perhatian dan kepeduliannya terhadap
perkembangan koperasi pada masa awal kemerdekaan.
Kondisi saat itu, ia menilai kesenjangan ekonomi bisa diminimalkan
dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan melalui koperasi.
Kepedulian itulah yang kemudian membuatnya didaulat sebagai Bapak
Koperasi dalam Kongres Koperasi II pada 17 Juli 1953 di Bandung.
Lama setelah Bung Hatta tiada, konsep ekonomi yang diusungnya terus
berkembang. Koperasi menjamur hingga pemerintah memandang perlu dibentuk
sebuah kementerian untuk mengelola potensi ekonomi itu melalui
Kementerian Koperasi dan UKM.
Di kampungnya, di Bukittinggi, Sumatera Barat, di bekas Ibu Kota
Indonesia saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), geliat
koperasi yang ia perjuangkan masih terasa hingga kini.
Pola pengelolaannya malah berkembang tidak hanya konvensional tetapi
juga pola syariah meski jumlahnya belum begitu banyak.
Data Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Bukittinggi, jumlah koperasi
yang ada di daerah itu mencapai 92 unit dengan 87 diantaranya tergolong
aktif. Jumlah itu jauh lebih banyak dari pembagian administratif yang
terdiri atas tiga kecamatan dan 24 kelurahan.
Secara matematis, masing-masing kelurahan di Bukittinggi memiliki
setidaknya tiga koperasi meski secara sebaran sebenarnya tidak persis
merata seperti itu.
Dari puluhan koperasi itu, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Dinas
Pendidikan (Disdik) Bukittinggi merupakan salah satu yang terbaik dengan
jumlah anggota 871 orang dan aset mencapai Rp51,1 miliar.
Anggota itu berkurang cukup banyak pada 2016 seiring kebijakan peralihan
kewenangan SMA/SMK ke provinsi sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Semua guru SMA terpaksa keluar, karena gaji sudah
pindah ke provinsi, sehingga tidak bisa dipotong langsung oleh koperasi.
Meski demikian, koperasi itu telah berdiri sejak 1975 itu terus
berkembang dan saat ini, koperasi telah memiliki gedung kantor berlantai
tiga milik sendiri. Lantai I digunakan untuk usaha toko serta ada
(toserba), lantai II usaha simpan pinjam dan kantor serta lantai III
untuk ruang pertemuan.
KPN lembaga keuangan non bank yang paling banyak menuai kisah sukses
hingga menjadi andalan untuk berbagai lomba koperasi tingkat daerah
hingga nasional.
Toko serba ada (toserba) di lantai I gedung milik Koperasi Pegawai
Negeri (KPN) Syariah Dinas Pendidikan Bukittinggi. (ANTARA SUMBAR/ Miko
Elfisha)
Mekanisme pembayaran angsuran pinjaman anggota yang langsung dipotong
dari gaji menjadi "jimat" utama sehingga Non Performing Loan (NPL) atau
kredit macet seringkali dijumpai 0 persen. Belum lagi gaji sampai di
tangan, angsuran hutang di koperasi sudah dipotong duluan oleh bendahara
bekerjasama dengan bank, bagaimana bisa "nunggak"?
Tapi ternyata tidak semua KPN yang bisa berlanjut dengan kisah sukses.
Ada juga yang patdi tengah, bubar karena anggota "terlampau kreatif"
hingga punya cara untuk bisa menghindari kewajiban membayar angsuran
pinjaman.
Jumlah pinjaman dari anggota yang "over creative" ini biasanya cukup
banyak, tetapi menagihnya sangat sulit. Saat sudah pensiun dari PNS, ia
bisa hilang tiba-tiba seperti hantu meninggalkan kredit macet di koperasi.
Karena itu, kepiawaian pengurus juga menjadi syarat mutlak agar sebuah
koperasi bisa berjalan dengan baik, berkembang dan memberikan manfaat
tanpa henti pada anggotanya seperti yang dicita-citakan Bapak Koperasi
Bung Hatta.
KPN Syariah Dinas Pendidikan Bukittinggi bukan hanya koperasi beraset
besar, tetapi mampu memberikan bunga lebih kecil daripada bunga pinjaman
di bank sehingga anggota benar-benar merasa terbantu dan terbebas dari
hutang bank.
Dua pengurus koperasi, M.Azwir dan H. Firdaus saat ditemui menyebut
bunga pinjaman atau saat ini menjadi margin karena mereka mulai beralih
pada pola syariah, hanya 0,7 persen per bulan atau 8,4 persen pertahun
dan direncanakan turun lagi menjadi 0,5 persen pada tahun depan.
Margin yang kecil itu, sebagian besarnya langsung dikembalikan lagi
kepada anggota yang meminjam dalam bentuk program sosial diantaranya
stimulan anak berprestasi, beasiswa, tali asih anggota naik haji,
menikah atau kematian, studi banding serta Tunjangan Hari Raya (THR).
Anak-anak anggota yang berprestasi juara I,II dan III diberikan stimulan
prestasi dengan jumlah berturut-turut Rp750 ribu, Rp500 ribu dan Rp400
ribu. Anak yang telah kuliah dengan IPK tertentu diberi stimulan Rp750
ribu per semester.
"Jika diakumulasikan, 0,4 persen dari margin 0,7 persen itu dikembalikan
kepada anggota. Jadi margin sebenarnya yang diambil koperasi hanya
sekitar 0,3 persen," kata Azwir.
Dengan margin yang "menggiurkan" itu, hampir semua anggota mengajukan
pinjaman sehingga total kredit yang berputar mencapai Rp49 miliar.
Anggota bisa meminjam hingga Rp250 juta dengan tenor 180 bulan.
Selain itu, anggota yang ingin melunasi pinjaman tidak dikenai pinalti.
Hanya membayar sebanyak pokok pinjaman, tanpa dihitung marginnya.
*Pola syariah*
Sejak setahun terakhir, KPN itu mulai beralih menggunakan pola syariah.
Peralihan itu dilakukan secara bertahap, karena ada beberapa persyaratan
yang belum bisa diikuti sepenuhnya. Diantaranya, terkait Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang sedang diusahakan, kemudian bank yang digunakan masih
konvensional karena terikat aturan penerimaan gaji PNS melalui Bank
Pembangunan Daerah (BPD).
Meski demikian, usaha simpan pinjam yang dilakukan tidak lagi
menggunakan bunga, tetapi kesepakatan (akad) dan margin sesuai pola syariah.
"Secara bertahap kami berkomitmen menjadikan KPN ini koperasi dengan
pola 100 persen syariah," kata Azwir.
Pembukuan koperasi itu juga diaudit oleh auditor independen yang berbeda
setiap tahun sebagai salah satu pertanggungjawaban dari pengurus. Dua
tahun terakhir pembukuannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
Unit Simpan Pinjam di lantai II gedung milik Koperasi Pegawai Negeri
(KPN) Syariah Dinas Pendidikan Bukittinggi. (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)
*Tergerus Persaingan *
Selain simpan pinjam, KPN Syariah Dinas Pendidikan Bukittinggi juga
memiliki unit usaha Toko Serba Ada (Toserba). Unit usaha itu malah
dilengkapi dengan aplikasi belanja "online" sendiri. Anggota tidak perlu
langsung datang ke toserta, tetapi cukup memesan lewat aplikasi online.
Aplikasi yang dibangun bekerjasama dengan Dinas Kominfo setempat itu,
menjadi keunggulan tersendiri bagi koperasi. Anggota sebagian besar
menggunakan aplikasi itu untuk berbelanja kebutuhan di sana.
Perputaran uang pada unit usaha itu bisa mencapai Rp1,5 miliar setahun
sehingga cukup memberikan kontribusi terhadap kemajuan koperasi.
Namun sejak tiga tahun terakhir, Bukittinggi "diserbu" swalayan bermodal
besar. Tidak saja menawarkan tempat yang lebih besar dan nyaman,
swalayan itu juga memiliki jenis barang yang lebih lengkap serta harga
yang kadang lebih murah dari toserba kecil. Akibatnya, toserba kecil
jadi kalah bersaing, termasuk toserba milik koperasi.
Padahal pengurus telah mengiming-imingi hadiah bagi anggota yang paling
banyak belanja di toserba pada saat RAT, namun tidak terlalu menolong.
Laba yang bukukan terus menurun setiap tahun.
"Sekarang anggota lebih suka belanja di swalayan besar. Mungkin karena
semua kebutuhan bisa langsung terpenuhi dalam satu tempat dan harga
lebih murah," kata pengurus KPN Syariah Disdik Bukittinggi, Firdaus.
Itu sangat disayangkan karena praktis hanya unit usaha simpan pinjam
yang masih memberikan keuntungan kepada koperasi sementara unit toserba
makin terpuruk.
Ia berharap ada perlindungan dari pemerintah untuk unit usaha dengan
modal terbatas milik koperasi, agar koperasi di kampung halaman Bung
Hatta itu hanya sebatas simpan pinjam saja, tidak bisa berkembang pada
bidang lain karena kalah bersaing.
*Baca juga:Dekopin ajak seluruh koperasi bergabung dalam koperasi
berskala besar
<https://www.antaranews.com/berita/953760/dekopin-ajak-seluruh-koperasi-bergabung-dalam-koperasi-berskala-besar>
Baca juga:Menko Perekonomian: Pemerintah terus berusaha memeratakan
perekonomian
<https://www.antaranews.com/berita/953666/menko-perekonomian-pemerintah-terus-berusaha-memeratakan-perekonomian>
Baca juga:Koperasi harus lakukan reformasi total dalam cara pandang
<https://www.antaranews.com/berita/952882/koperasi-harus-lakukan-reformasi-total-dalam-cara-pandang>*
Jakarta Creative Hub bina cikal bakal koperasi milenial
Play Video
Play
Unmute
Current Time 0:00
/
Duration 2:47
Loaded:0%
Seek to live, currently playing liveLIVEFullscreen
Oleh Miko Elfisha
Editor: Royke Sinaga
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
