*Luhut adalah menteri segala urusan negara, jadi tidak keliru kalau diminta pertangungan jawab.*
https://www.eramuslim.com/berita/nasional/listrik-padam-massal-luhut-harus-tanggung-jawab.htm#.XUfxB-gza00 Senin, 2 Zulhijjah 1440 H / 5 Agustus 2019 *Listrik Padam Massal, Luhut Harus Tanggung Jawab* Eramuslim.com – Separuh wilayah Pulau Jawa, termasuk Ibukota DKI Jakarta, mengalami pemadaman listrik massal sejak semalam. Sementara wilayah yang sudah sempat teraliri listrik pun sempat kembali mengalami pemadaman hingga Senin (5/8) siang ini. Imbasnya, layanan seluler, perbankan, hingga transportasi umum seperti MRT mengalami gangguan. Hingga saat ini sebagian daerah di Jawa Barat masih terus mengalami pemadaman. Di Jakarta Utara sudah timbul korban jiwa akibat pemadaman listrik PLN ini, 4 jiwa melayang setelah ruko yang ditinggali di Teluk Gong terbakar. Media asing pun ramai-ramai menyoroti masalah pemadaman massal ini. Analis sosial Muda Saleh meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya berhenti di jajaran direksi PLN saja, namun juga harus berani mencopot para pejabat di kabinet yang bertanggung jawab. “Pemadaman massal ini telah menciptakan keresahan sosial di kalangan masyarakat yang terdampak, Presiden harus berani mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan) sebagai koordinator dari menteri teknis terkait,” tutur Muda, Senin (5/8). Menurut Muda, berdasarkan Peraturan Presiden No 10 tahun 2015, di pasal 4 huruf a tertulis: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM). Dan seperti diketahui, Kementerian ESDM adalah pejabat teknis yang paling terkait dengan masalah pemadaman listrik PLN ini. Berdasarkan logika inilah, Muda berkesimpulan bahwa Menko Kemaritiman yang saat ini dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan adalah pejabat tertinggi yang menjadi penanggung jawab teknis dari masalah pemadaman. “Bila di luar negeri terjadi hal semacam ini, Presidennya sudah minta maaf dan Menteri Ekonomi mundur. Tapi karena di negara ini penanggung jawab teknis dipisahkan dari Menko Perekonomian ke Menko Kemaritiman, maka Luhut lah yang harusnya mundur,” tutup Muda Saleh. Sekadar diketahui, pernyataan Muda merujuk pada kejadian pemadaman listrik massal beberapa tahun lalu di Taiwan dan Korea Selatan, yang mengakibatkan mundurnya Menteri ekonomi di kedua negara tersebut. Di Taiwan terjadi pemadaman yang berdampak pada 6,7 juta warganya, sedangkan di Korea Selatan pemadaman listrik berdampak pada sekitar 2 juta rumah. Untuk kejadian di PLN tambah Muda, hingga saat ini PLN belum melaporkan secara resmi jumlah pelanggan yang terdampak di seluruh Pulau Jawa. “Tapi pastilah lebih tinggi dari kedua negara tersebut mengingat untuk Jawa Barat saja jumlah pelanggan PLN mencapai 13,8 juta,” tukasnya. [rm <https://politik.rmol.id/read/2019/08/05/398228/listrik-separuh-pulau-jawa-mati-massal-luhut-harus-tanggung-jawab> ]
