Akal Bulus Kurs dan Bullying Ekonomi AS Tidak Terpuji
http://indonesian.cri.cn/20190808/afbca304-ff9b-4732-212e-15677b77fb13.html
2019-08-08 11:12:23
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) belum lama lalu mendefinisikan
Tiongkok sebagai negara “manipulator kurs”, yang berarti AS telah
menyangkal apa yang disebutnya baku “manipulator kurs” yang
ditetapkannya sendiri. Tindakannya itu menyatakan, menghadapi Tiongkok
yang dengan tegas membela kepentingannya diri sendiri, sebagian tokoh di
AS sudah tergesa-gesa memberikan tekanan maksimum kepada Tiongkok dengan
menggunakan masalah nilai tukar sebagai instrumennya.
Menilik kembali sejarah ekonomi internasional, ternyata menggunakan
“nilai tukar” untuk memberikan tekanan kepada lawannya adalah salah satu
opsi yang kerap kali diterapkan oleh AS. Misalnya pada awal tahun
1980-an, Jepang berangsur-angsur berkembang menjadi negara manufaktur
dan perdagangan yang kuat, dan perkasanya Jepang pada waktu itu dinilai
AS sebagai tantangan terhadap posisi hegemonisnya di bidang ekonomi.
Pada waktu itu, AS mengalami defisit anggaran dan neraca pasif
perdagangan dalam jumlah besar. Menghadapi situasi demikian, AS
menerapkan siasat devaluasi dolar AS untuk menjaga keseimbangan neraca
pembayaran internasional. Pada September 1985, dengan didominasi oleh
AS, Jepang, Jerman Federal, Perancis dan Inggris mencapai kesepakatan
Plaza Accord yang berhasil mendorong devaluasi besar-besaran dolar AS
terhadap beberapa mata uang utama dunia dalam jangka pendek, dan sebagai
akibatnya, perekonomian Jepang pun terjerumus dalam kondisi resesi yang
berlarut 20 tahun lamanya.
Selain itu, pada tahun 1980-an hingga 1990-an, AS pernah berkali-kali
menuduh Korea Selatan dan beberapa negara lainnya telah memanipulasi
kurs, dan memaksanya meningkatkan elastis nilai tukar dan memperlonggar
regulasi kapital sehingga mata uangnya mengalami apresiasi terhadap
dolar AS. Sebagai informasi, Jerman, Italia, Jepang dan Singapura tak
terkecuali pernah dimasukkan oleh AS dalam daftar negara terpantau
karena diduga melakukan manipulasi kurs. Alhasil, demi menjaga
hegemonisme ekonominya yang mutlak, AS tidak akan segan-segan menindas
lawan mana pun, termasuk negara-negara yang menjadi “sekutunya”.
Sejak Tiongkok masuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),
AS sering kali mempermasalahkan kurs yuan RMB. Jauh pada 2005, seorang
anggota parlemen federal AS mengajukan apa yang disebut “Currency Act”
yang antara lain menuding Tiongkok memanipulasi kurs dan mengancam akan
mengenakan pajak antisubsidi yang tinggi untuk memaksa mata uang RMB
melakukan apresiasi secara besar-besaran. Akan tetapi, sejak Tiongkok
melaksanakan reformasi mekanisme penentuan nilai tukar RMB pada 1994,
tingkat marketisasi kurs RMB mengalami peningkatan signifikan. Belum
lama lalu, Dana Moneter Internasional atau IMF dalam diskusinya mengenai
pasal ke-4 mengenai Tiongkok menunjukkan, kurs mata uang RMB pada
pokoknya sesuai dengan fundamental ekonominya. Apa lagi Departemen
Keuangan AS dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mendefinisi
Tiongkok sebagai negara manipulator kurs dalam lima laporan kebijakan
kursnya yang diserahkan kepada Kongres.
Untuk sementara waktu yang lalu, AS secara sewenang-wenang melaksanakan
kebijakan unilateralisme, meningkatkan sengketa dagang dengan Tiongkok,
sehingga pasar moneter global mengalami gejolak dan kurs RMB pun muncul
fluktuasi tertentu sejalan dengan perubahan permintaan dengan penawaran
serta prediksi pasar. Ini sebenarnya adalah reaksi yang normal kurs
terhadap pasar, akan tetapi, ada sosok di AS malah sengaja mencap atau
melabeli Tiongkok sebagai “negara manipulator kurs” untuk memberikan
tekanan lebih lanjut terhadap Tiongkok.
Tindakan AS tersebut tidak hanya menimbulkan rintangan baru bagi
perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan AS-Tiongkok, tapi juga
akan meningkatkan guncangan pasar moneter global, sehingga menghalangi
pemulihan ekonomi dan perdagangan global. Boleh dikatakan, tingkah laku
AS tersebut tidak hanya melukai orang lain, tapi juga merugikan dirinya
sendiri. Mantan Menteri Keuangan AS Lawrence Summers dalam sebuah
artikelnya baru-baru ini menunjukkan, dimasukkannya Tiongkok dalam
daftar negara manipulator kurs adalah tindakan yang bertentangan dengan
kenyataan, dan tindakan itu akan merusak reputasi pemerintah AS, bahkan
berpotensi membawa risiko resesi bagi perekonomian AS.
Sebagai kekuatan ekonomi yang bertanggung jawab, Tiongkok sudah
berkali-kali berjanji tidak akan melakukan devaluasi kompetitif, dan
juga tidak akan menggunakan kurs sebagai instrumen untuk menghadapi
gangguan eksternal seperti sengketa dagang. Devaluasi secara
besar-besaran RMB tidak sesuai dengan kepentingan Tiongkok. Tiongkok
akan terus melaksanakan sistem nilai tukar bebas namun terkendali yang
diatur dengan mempertimbangkan paket mata uang berdasarkan permintaan
dan penawaran pasar.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
