Lanjutan Proposal Rizal Ramli untuk Solusi Soal Papua sbb.:
Soal Papua, Rizal Ramli Sebut Ada Tiga Langkah Solusi 26 August 2019 | 20:470 Oleh: Nur Diansyah | Pospapua.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyampaikan tiga poin utama, menanggapi isu rasial di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Isu rasial itu pun berdampak terjadinya rentetan demonstrasi secara besar-besaran. Poin pertama, Rizal menyarankan tidak boleh ada penggunaan cara kekerasan. Kedua, menekankan dialog dan pendekatan kebudayaan, dan ketiga, mendesak dilakukannya revisi Undang-undang Dana Alokasi Khusus (DAK). Belajar dari sejarah kelam pecahnya gerakan militer seperti terjadi di Aceh dan Timor Leste, menurut Ramli cara kekerasan malah mendorong rakyat bersimpati dengan gerakan kemerdekaan seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Referendum Timor Leste. “Kita harus lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan, damai dalam menyelesaikan masalah Papua,” kata Rizal di kediamannya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8). Rizal menceritakan, almarhum Gus Dur menganggap semua masyarakat Indonesia adalah keluarga. Kata dia, kalau ada seorang anak yang tidak puas terhadap keluarganya, dan ingin meninggalkan rumah, justru orang tua tersebut harus introspeksi, bukan justru melakukan tindak kekerasan terhadap anak. “Jadi kita harus menganggap semua ini saudara-saudara, anak-anak kita, perbaiki apa kelemahan kita. Sumber utama itu adalah ketidakadilan, negara yang adil pasti dicintai rakyat,” katanya. Terkait persoalan ekonomi, Ramli mendesak agar Undang-Undang tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) segera direvisi, dengan menarget dampak langsungnya bagi masyarakat. “Kami mendesak agar UU Alokasi Khusus itu direvisi. Dari tahun 2000 tidak pernah direvisi,” tuturnya. Ramli menjelaskan bahwa selama ini anggaran sebesar Rp62 triliun telah dikucurkan pemerintah setiap tahun untuk 3,5 juta rakuat Papua. Namun dalam praktiknya, rakyat di kampung-kampung Papua dan Papua Barat, di gunung-gunung, nyaris tidak menerima apa-apa karena dikorupsi oleh pejabat Jakarta dan pejabat Papua. Pada kesempatan siang, aktivis Papua Arkilaus Baho menyesalkan kondisi masyarakat Papua terkini yang kian terpuruk. Ia menilai bahwa hanya di era Gus Durlah masyarakat Papua mendapatkan ruang berekspresi. “Semua ekspresi apa pun dijamin, bahkan aman tak ada konflik. Situasi di kota-kota dan kampung itu damai, sehingga orang Papua itu seperti di negerinya sendiri,” ujar Arkilaus. Lebih lanjut, Arkilaus menyampaikan bahwa Gus Dur di mata masyarakat Papua adalah bapak segala bangsa. Kebebasan berekspresi masyarakat Papua kala itu diejawantahkan melalui lagu khas Papua yang bebas dinyanyikan, pengubahan kembali nama Papua dari sebelumnya Irian, dan bendera Bintang Kejora sebagai simbol budaya mereka. Kala itu, Gus Dur menetapkan bahwa bendera Bintang Kejora merupakan simbol budaya, dan telah diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Simbol tersebut tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Papua, semenjak bukan lagi bendera separatis.(EP/Asi)
