Tentu saja ada pihak yang mendapat untung dari kerusuhan, yaitu warga Papua sendiri yang mentang diperlakukan sebagai warga kelas rendah dengan sebutan monyet, anjing dsbnya.Yang memberikan cap tsb itu siapa? Bukankah dalam sejarah biasanya kaum rasis kolonialis yang mengucapkannya.. Jadi tuan Wiranto dan Jokowi cs dan kaum neo-Mojopahitnya yang ber Pancasila harus terlebih dahulu periksa diri sendiri
Bukankah kalau tidak berontak bisa terus diperlakukan sebagai warga yang tidak berharga, ini adalah hukum alam bagi masyarakat. Lihat pada sejarah RI. Patut dipahami, bahwa ”semut yang diinjak pun bisa menggigit. Perjanjian tsb hingga kini diingkari oleh rezim NKRI! Warga Papua berhak menutut referendum sesuai perjanjian New York antara pemerintah RI dan Belanda dibawah pengawasan PBB pada tahun 1962. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830211903-20-426282/wiranto-kita-tahu-pihak-yang-dapat-untung-dari-rusuh-papua?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=desktop Wiranto: Kita Tahu Pihak yang Dapat Untung dari Rusuh Papua CNN Indonesia | Jumat, 30/08/2019 21:27 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan *Wiranto <https://www.cnnindonesia.com/tag/wiranto>* mengaku sudah mengetahui pihak yang mendapat untung dari sejumlah peristiwa yang terjadi di *Papua <https://www.cnnindonesia.com/tag/papua>* dan Papua Barat sejak pekan lalu. Dia merujuk dari laporan dari Badan Intelijen Negara dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8).. "Memang rusuh ini ada yang menunggangi, *ngompori*, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," Wiranto saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (30/8). "Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil," lanjutnya. Lihat juga: Jokowi soal Papua: Tidak Ada Toleransi Bagi Perusuh <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830200102-20-426264/jokowi-soal-papua-tidak-ada-toleransi-bagi-perusuh/> Namun Wiranto tidak menyebutkan secara gamblang pihak yang mendapat untung tersebut. Mantan Panglima ABRI itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua dan Papua Barat. Jokowi, kata Wiranto, justru ingin tindakan persuasif atau lunak. Jokowi mengatakan itu dalam rapat terbatas bersama Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan beberapa pejabat negara lainnya. Wiranto menyebut Jokowi juga ingin aparat melindungi objek-objek penting serta fasilitas publik dan fasilitas milik negara. Jangan sampai ada yang dirusak karena dapat menghambat kegiatan masyarakat. "Suatu tindakan yang tidak perlu karena mengganggu atau merusak bangunan, fasilitias yang digunakan masyarakat sendiri, sehingga demonstrasi anarkis merusak sesuatu, sebenarnya mengkhianati rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat," ucap Wiranto. Lihat juga: Wiranto: Ada Pihak yang Ingin Papua Kacau dan Dapat Untung <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830161911-20-426151/wiranto-ada-pihak-yang-ingin-papua-kacau-dan-dapat-untung/> Masyarakat di sejumlah daerah di Papua dalam beberapa hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa, dipicu aksi pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu. Pengepungan ini diwarnai dugaan rasialisme terhadap mahasiswa Papua. Unjuk rasa di Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Jayapura diwarnai insiden kerusuhan. Massa merusak fasilitas publik hingga kendaraan bermotor. Terbaru, unjuk rasa di Deiyai pada Rabu kemarin (28/8) mengakibatkan seorang anggota TNI AD dan dua warga sipil meninggal dunia. Aksi unjuk rasa dari masyarakat Papua juga terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Kemarin puluhan pemuda Papua menggelar demo di depan Mabes TNI AD dan Istana Merdeka. Mereka bahkan sempat mengibarkan Bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka.
