https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906152413-12-428189/saut-tolak-revisi-uu-kpk-demi-masa-depan-cucu-presiden
Saut: Tolak Revisi UU KPK demi Masa Depan Cucu
Presiden
CNN Indonesia | Jumat, 06/09/2019 21:09 WIB
Bagikan :
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906152413-12-428189/saut-tolak-revisi-uu-kpk-demi-masa-depan-cucu-presiden#>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906152413-12-428189/saut-tolak-revisi-uu-kpk-demi-masa-depan-cucu-presiden#>
Saut: Tolak Revisi UU KPK demi Masa Depan Cucu Presiden Wakil Ketua KPK
Saut Situmorang bersama ratusan pegawai menggelar aksi menolak revisi UU
30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). (CNN
Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua *KPK
<https://www.cnnindonesia.com/tag/kpk>* *Saut Situmorang
<https://www.cnnindonesia.com/tag/saut-situmorang>* tegas menolak revisi
Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal itu disampaikan dalam aksi bertajuk #saveKPK di Gedung Merah Putih,
Jakarta, Jumat (5/9).
Pengesahan revisi UU KPK dianggap mengancam pemberantasan korupsi. Saut
mengatakan penolakan itu dilakukan demi masa depan bangsa Indonesia,
termasuk cucu Presiden Joko Widodo.
Lihat juga:
Komisi III Bakal Pilih Capim KPK Sesuai Semangat Revisi UU
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906104549-32-428078/komisi-iii-bakal-pilih-capim-kpk-sesuai-semangat-revisi-uu/>
Jokowi saat ini memiliki dua cucu yang masih balita yakni Jan Ethes
Srinarendra dari pasangan Gibran Raka Buming dan Selvi Ananda serta
Sedah Mirah Nasution dari pasangan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.
"Untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan cucu saya, untuk masa
depan cucunya presiden, masa depan cucunya menteri. Oleh sebab itu
sekali lagi harus dilawan," kata Saut di depan Pegawai KPK.
Lebih lanjut Saut mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi masih
stagnan di bawah 6 persen. Hal ini, kata dia, menggambarkan kondisi
republik yang sedang sulit.
Jika revisi UU ini disahkan, lanjut Saut, bukan tidak mungkin bahwa
kondisi ekonomi akan makin digerogoti lagi oleh para koruptor.
Lihat juga:
Jokowi: Saya Harapkan DPR Punya Semangat Memperkuat KPK
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906141411-32-428153/jokowi-saya-harapkan-dpr-punya-semangat-memperkuat-kpk/>
"Hari ini kita bicara pertumbuhan ekonomi kita dengan situasi yang
semakin sulit, kita ini berada di bawah 6 persen ditambah gerogotan ini
ancaman pertumbuhan ekonomi akan terjadi di negara ini," kata dia.
DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Mereka telah
menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg.
Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.
Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan
pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan
perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum
cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum
dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.
Rencana revisi UU KPK ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai
dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPK sendiri. Bahkan Ketua
KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya saat ini berada di unjuk tanduk.
Lihat juga:
Agus Rahardjo: KPK di Ujung Tanduk
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190905191700-12-427946/agus-rahardjo-kpk-di-ujung-tanduk/>
*(sah/pmg)*
FOKUS
Polemik Revisi UU KPK
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/fokus/polemik-revisi-uu-kpk-4348/all>
