Rizal Ramli: Pancaroba Politik Sedang Terjadi, Lima Faktor Krusial
Mempengaruhi
Senin, 23 September 2019 — 20:08 WIB
Rizal Ramli. (rizal)
Rizal Ramli. (rizal)
*JAKARTA* – Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan, Indonesia tengah
memasuki pancaroba. Namun, yang dimaksud bukan terkait dengan perubahan
cuaca, melainkan perubahan politik.
Menurut mantan Menko Ekuin di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias
Gus Dur itu, pancaroba politik bisa diartikan perubahan menuju Indonesia
maju atau justru mengalami kemunduran.
Setidaknya, kata Rizal Ramli, ada lima faktor yang membuat pancaroba
politik itu terjadi. Pertama, sebut Rizal Ramli, dari aspek hukum,
khususnya pemberantasan korupsi.
“Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK yang
sudah disahkan DPR akan terus menjadi bola salju,” ujar Rizal Ramli,
Senin (23/9/2019).
Kedua, sambung Rizal Ramli, masalah Papua yang belum tuntas. Sebab,
menurut pria yang karib disapa RR itu, aparat keamanan terkesan
mengaburkan masalah utamanya, yakni, kasus rasial di Asrama Papua.
“Semua masalah itu kan ada sebab dan akibatnya. Seharusnya aparat itu
menangkap aktor intelektual penyebab kasus rasial di Asrama Papua, bukan
masyarakat dan mahasiswa Papua yang menuntut keadilan,” tukas Rizal Ramli.
’Persoalan yang ketiga, lanjut Rizal Ramli, adalah masalah ekonomi,
terutama daya beli masyarakat yang semakin menurun.
“Salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli adalah memberi insentif
untuk menggenjot kemampuan beli masyarakat. Selain itu jangan kenakan
pajak untuk pedagang kelas menengah ke bawah. Kemudian, jangan ada
kenaikan TDL bagi pengguna listrik 900 VA agar mereka bisa membelanjakan
uangnya untuk kebutuhan pokoknya,” tuturnya.
Selanjutnya, ungkap Rizal Ramli adalah persoalan BPJS Kesehatan yang
defisit dan seolah tak ada jalan keluar untuk mengatasinya, sehingga
keputusannya adalah menaikan iuran. Hal ini, menurut Rizal Ramli,
justru akan menambah angka kemiskinan.
“Solusi mengatasi BPJS Kesehatan yang defisit pertama yakni; pemerintah
harus menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Rp 20 triliun. Sebab, modal awal
BPJS Rp 5 triliun, BPJS dirancang ‘gagal finansial’ sejak awal.
Kemudian revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran
pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. Besaran
ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah
upah minimum kerja di gratiskan,” beber mantan anggota Tim Panel Ekonomi
PBB itu.
“Kemudian penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang
disesuaikan dengan pendapatan pasien. Untuk penyakit menengah atas dan
orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran
harus cross subsidy,” sambung Rizal Ramli.
Faktor keempat dari pancaroba politik, imbuh Rizal Ramli, adalah
investasi Tiongkok di Indonesia yang begitu masif seolah ada privelege.
“Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa
negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung.
Setelah itu mereka akan memilikinya,” ujar Rizal Ramli.
Persoala terakhir adalah krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
yang sudah sangat serius. Bahkan, dampak asap akibat karhutla itu sudah
sampai ke negara tetangga, seperti, Malaysia. Beberapa wilayah di
Sumatra dan Kalimantan-pun sudah tidak layak sebagai ruang hidup.
Kehancuran lingkungan ini akan terasa ke masa-masa mendatang.
Efek dari kebakaran ini akan terasa jauh ke depan. Ada studi yang
mengatakan bahwa bayi-bayi yang terekspos asap kebakaran memiliki
kecerdasan yang lebih rendah daripada yang tidak.
“Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku karhutla dan
juga korporasi yang terbukti melakukan land clearing dengan cara
membakar hutan dan lahan. Bagi korporasi yang kedapatan membakar
karhutla, lahannya harus disita oleh negara, kemudian pemerintah
membagikan lahan itu pada masyarakat agar digarap sehingga produktif dan
masyarakat dapat sejahtera,” tukas Rizal Ramli.
Dari kelima faktor itu, Rizal Ramli berkeyakinan bahwa perubahan di
Indonesia bisa lebih baik asalkan Presiden Jokowi memiliki kredibilitas
yang kuat, tetap dipercaya masyarakat, lantaran mau mendengarkan dan
memahami kegelisahan publik, dan keberpihakannya terhadap rakyat nyata.
“Esensinya dari seluruh pancaroba politik yang tengah dihadapi, semua
tergantung dari kredibilitas Presiden, trust masyarakat, dan
keberpihakan Pak Jokowi terhadap rakyat nyata. Kalau dia memiliki itu
tentu masalah pancaroba politik bisa diselesaikan,” pungkas Rizal Ramli.
(rizal/win)
--
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com