Hidup Juara Pilpres 2019! - Rabu, 28 Agu 2019 17:06 WIB
Wali Kota Solo: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kemiskinan Meningkat Bayu Ardi Isnanto - detikFinance Surakarta - Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, kritik rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan tersebut dikhawatirkan justru bakal menambah angka kemiskinan Indonesia. Terutama bagi para peserta BPJS Kesehatan mandiri, mereka diperkirakan akan kesulitan membayar iuran. Bahkan mereka bisa turun kelas menjadi kategori miskin jika dipaksa membayar iuran yang semakin mahal. "Itu nanti yang peserta mandiri semakin tidak bisa bayar kok. Malah nanti masyarakat rentan miskin bisa jatuh miskin, kemiskinan makin meningkat," kata pria yang akrab disapa Rudy di Balai Kota Surakarta, Rabu (28/8/2019). Ketika kesulitan membayar, peserta mandiri dimungkinkan akan berhenti menjadi anggota BPJS. Capaian universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta pun semakin menjauh dari 100 persen. "Kalau sudah keluar dari anggota BPJS, target pemerintah tentang jaminan kesehatan tidak jalan. Kalau mau masuk ke PBI (penerima bantuan iuran), kita juga enggak mampu," katanya. Jika masyarakat miskin bertambah, Rudy menyebut justru kewajiban pemerintah semakin berat. Sebab pemerintah harus menyediakan berbagai jenis bantuan sosial. "Negara harus menyediakan PKH (Program Keluarga Harapan) tiap keluarga maksimal dapat Rp 9,6 juta, ada KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), lebih besar lagi. Mestinya dihitung dahulu," ujar dia. Untuk itu, politisi PDIP itu meminta pemerintah mencari solusi selain menaikkan biaya iuran BPJS. Dia juga menyebut, kenaikan iuran pun tak akan menutup utang BPJS. "Jangan menaikkan iuran BPJS-nya dulu, tapi selesaikan dulu tanggung jawab BPJS ke rumah sakit. Naiknya iuran pun tidak akan menutup utang BPJS kok," katanya. (bai/hns)
