Oh begitu tokh.
Am Sun, 13 Oct 2019 14:03:06 +0200 schrieb "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>: > Sementara ini dinonaktifkan oleh penusuknya........? > > Pada tanggal Min, 13 Okt 2019 pukul 13.12 'Lusi D.' lus...@rantar.de > [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com> menulis: > > > > > > > Berikut komentar Harian Kompas atas pe-nonaktifan Wiranto oleh Gus > > Dur pada awal tahun 2000. > > > > Home / Politik > > > > Ketika Gus Dur Nonaktifkan Wiranto karena Tersangkut Kasus HAM > > Written By Ahmad Sunday, October 6, 2019 > > > > Beritaislam - Beberapa waktu lalu, sejumlah kalangan mendesak > > Wiranto mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan > > Keamanan (Menko Polhukam). Komisi III DPR RI menilai Wiranto gagal > > mengantisipasi represi aparat polisi dalam menangani demonstrasi > > mahasiswa. > > > > Komisi III yang merupakan mitra kerja sekaligus pengawas kinerja > > Kemenkopolhukam itu mengajukan peristiwa tewasnya dua mahasiswa > > dalam demonstrasi di Sulawesi Tenggara pada Kamis (26/9/2019) > > sebagai bukti kegagalan itu. > > > > "Kami meminta [presiden] mencopot Menkopolhukam Wiranto karena > > terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan > > politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," ujar > > Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik dalam keterangan > > pers, Jumat (27/9/2019) lalu. > > > > Randi dan Yusuf Kardawi, dua korban mahasiswa itu, menambah daftar > > hitam orang-orang yang tewas karena menyuarakan aspirasinya. Dalam > > aksi menentang hasil pilpres di Jakarta 21-22 Mei lalu, sembilan > > orang meninggal. Hingga kini tak jelas sudah sampai mana proses > > investigasinya. > > > > Tak hanya akhir-akhir ini saja pendekatan Wiranto di bidang hukum, > > keamanan, dan politik dinilai bermasalah. Sebutlah, misalnya, wacana > > Wiranto membentuk tim hukum nasional yang bertugas mengkaji ucapan > > dan tindakan tokoh-tokoh yang dinilai berpeluang mengancam keamanan > > negara. Wiranto juga sempat menyatakan bahwa penyebar hoaks dalam > > masa pemilu 2019 sebaiknya dipidana dengan UU pemberantasan tindak > > pidana terorisme. > > > > “Terorisme itu, kan, menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau > > masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah > > terorisme. Maka tentu kita gunakan UU Terorisme. Tadi saya sudah > > minta agar aparat keamanan waspada ini,” ujar Wiranto Maret Silam. > > > > Karena pendekatan-pendekatan kontroversial itu, Wiranto didesak > > sebaiknya segera pensiun saja. > > > > Kepada reporter Tirto, Jumat (27/9/2019), Wakil Direktur Imparsial > > Ghufron Mabruri mengatakan memang sudah saatnya Joko Widodo > > mengganti Wiranto jika dia benar-benar "berkomitmen membangun > > situasi jalannya pemerintahan yang menghormati HAM dan demokrasi > > dalam politik, hukum, dan keamanan." > > > > Menurutnya taktik Wiranto sejak dulu memang kerap keliru tiap kali > > merespons konflik dan ekspresi politik warga. Wiranto adalah 'orang > > lama' dalam politik Indonesia yang tak inovatif menangani konflik. > > > > "Dari awal kami sudah mempertanyakan mengapa Jokowi mengangkat dia > > jadi Menkopolhukam. Dia dipertanyakan dari sisi integritas, > > komitmen, terutama soal HAM," pungkas Ghufron. > > > > Memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Tapi, > > Presiden Joko Widodo mungkin lupa bahwa dulu Wiranto dicopot dari > > jabatan Menko Polkam oleh Presiden Abdurrahman Wahid gara-gara > > masalah dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. > > > > Temuan KPP HAM Timor Timur > > > > Sebelum B.J. Habibie jatuh, telah terbentuk Komisi Penyelidik > > Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timor Timur. Komisi ad hoc > > ini berada di bawah Komnas HAM dan mulai bekerja efektif sejak 11 > > Oktober 1999. Diketuai Albert Hasibuan, KPP HAM punya tugas spesifik > > mengumpulkan data, fakta, informasi, dan penyelidikan terkait dugaan > > pelanggaran HAM di Timor Timur. > > > > Harian Kompas (9 Oktober 1999) menyebut KPP HAM akan menyelidiki > > dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sejak 27 Januari 1999 saat > > Presiden Habibie mengambil kebijakan referendum hingga bulan-bulan > > usai referendum itu. > > > > Hasil lengkap penyelidikan KPP HAM Timor Timur akhirnya diumumkan di > > pengujung Januari 2000. KPP HAM berhasil menemukan sejumlah bukti > > adanya pelanggaran HAM berat di Timor Timur sesudah referendum. > > Kesimpulan Komisi juga menyebut indikasi penghancuran yang terencana > > dan sistematis. > > > > Pelanggaran itu merupa dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan > > dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan > > dan anak, pengungsian paksa, hingga pembumihangusan. > > > > "KPP HAM juga menemukan bukti kuat tentang terjadinya penghilangan > > dan perusakan barang bukti yang merupakan satu tindak pidana. KPP > > HAM tidak menemukan adanya kejahatan genocide," jelas Djoko > > Soegianto, ketua Komnas HAM saat itu, seperti dikutip Kompas (1 > > Februari 2000). > > > > Sejumlah nama pejabat sipil dan militer yang diduga terkait dengan > > tragedi itu juga disebut. Salah satunya adalah Jenderal Wiranto. > > Sebagai panglima ABRI pada masa itu, ia disebut mengetahui semua > > pelanggaran yang terjadi. Bahkan, Djoko Soegianto juga mengungkapkan > > bahwa “aparat sipil dan militer termasuk kepolisian, bekerja sama > > dengan milisi telah menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung > > terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan”. > > > > Harian Kompas menyebut, “Untuk itu, Komnas HAM meminta Kejaksaan > > Agung melakukan penyidikan terhadap Panglima TNI pada waktu itu > > untuk dimintakan pertanggungjawabannya”. > > > > Gus Dur Nonaktifkan Wiranto > > Asas praduga tak bersalah tentu masih dikedepankan. Tapi disebutnya > > nama Wiranto sebenarnya bukan berita mengagetkan atau tak > > terprediksi. Semua tahu belaka, ia adalah Menteri Pertahanan dan > > Keamanan (Menhankam) merangkap Panglima ABRI (Pangab) menjelang > > kejatuhan Suharto dan selama masa kepresidenan Habibie. > > > > Sebagai Panglima ABRI ia selalu dikaitkan dengan pendekatan represif > > aparat militer selama transisi Reformasi. Terlebih, sebagaimana > > disebut laman CNN Indonesia, Wiranto adalah pemimpin Komando Operasi > > Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang dibentuk Suharto pada 17 > > Mei 1998. Karena kewenangan besarnya itu, ia selalu disebut > > terlibat, baik langsung ataupun tak langsung, dalam berbagai kasus > > pelanggaran HAM selama transisi Reformasi. > > > > “Namun Wiranto dinilai tak mampu melaksanakan perintah Soeharto.. > > Kepemimpinannya dianggap lemah. Kemampuannya menghimpun potensi ABRI > > dipertanyakan. Wiranto dianggap bertanggung jawab atas keamanan > > negara yang carut-marut saat itu,” tulis CNN Indonesia. > > > > Karenanya, Presiden Abdurrahman Wahid bisa dengan cepat merespons > > ketika kabar itu sampai padanya. Dari Davos, Swiss, di sela-sela > > padatnya kegiatan Forum Ekonomi Dunia, Gus Dur tanpa basa-basi > > menyatakan akan memberhentikan Wiranto dari posisinya sebagai Menko > > Polkam—jabatan yang juga diembannya kini. > > > > “Saya akan meminta dia, dengan bahasa yang halus, meminta dia untuk > > mengundurkan diri,” kata Gus Dur sebagaimana dikutip Kompas (1 > > Februari 2000). > > > > Gus Dur juga mengatakan ia akan bicara dengan Wiranto segera > > setelah ia pulang ke Indonesia. Ia sendiri mengaku tak khawatir > > dengan reaksi yang pihak militer terhadap kebijakannya itu. > > > > “Mereka akan mematuhi saya,” tegas Gus Dur. > > > > Kabar itu segera membikin kegegeran di media Indonesia. Wiranto > > sendiri enggan bicara kepada publik, tapi jelas ia tak akan begitu > > saja mengundurkan diri. Sejauh itu, Wiranto merasa tak bersalah. > > > > Respons cepat Gus Dur itu mungkin disebabkan karena dia juga > > menunggu momen seperti ini. Greg Barton, penulis biografi Gus Dur, > > menyebut bahwa kabinet saat itu sebenarnya bukanlah kabinet yang > > diidealkan sang presiden. Ia tak bebas memilih menteri karena mesti > > berkompromi dengan eksponen politik lain untuk menjamin stabilitas. > > > > “Kabinet itu telah menjadi gabungan yang terlalu besar, yang terdiri > > dari berbagai kepentingan politik dan perorangan yang bukan saja > > berbeda akan tetapi saling berlawanan,” tulis Barton dalam Biografi > > Gus Dur (2017, hlm. 376). > > > > Singkatnya, Wiranto adalah ganjalan untuk agenda-agenda reformasi > > Gus Dur. Dalam konteks global, Indonesia juga mendapat tekanan dari > > PBB karena dianggap tidak serius menyelesaikan masalah pelanggaran > > HAM selama transisi Reformasi. Indonesia juga ditekan menghadapkan > > para pelanggar HAM di Timor Timur ke Mahkamah HAM Internasional. > > > > Hal itu terlihat dari dokumenter bertajuk High Noon in Jakarta > > garapan sutradara independen Australia Curtis Levy. Dalam satu > > segmennya, dokumenter yang diproduksi dan ditayangkan di Australian > > Broadcast Corporation (ABC) itu merekam pembicaraan Gus Dur dan > > Menlu Alwi Shihab terkait masalah pelanggaran HAM dan posisi > > Wiranto. > > > > Selama lawatannya ke beberapa negara Eropa dan Asia pada > > Januari-Februari 2000 topik pencopotan Wiranto selalu menjadi > > pertanyaan wartawan. Berkali-kali pula Gus Dur menekankan bahwa ia > > serius dengan gagasannya itu. Menlu Alwi Shihab adalah salah satu > > menteri yang mendukung keputusan itu. > > > > Menurutnya, itulah satu-satunya cara agar tekanan internasional > > terhadap Indonesia bisa distop. > > > > “Kalau kita tidak tanggap, kita dianggap tidak serius dan > > seakan-akan mau melindungi. Turunnya Pak Wiranto bukan the end of > > the world. Dia masih dihormati. Untuk kepentingan bangsa ini secara > > keseluruhan dia harus berkorban,” kata Menlu Alwi Shihab. > > > > Tapi, pertimbangan Gus Dur hendak mencopot Wiranto sebenarnya tidak > > melulu agar proses penyelidikannya berjalan lancar atau membebaskan > > Indonesia dari tekanan internasional. Menurutnya beberapa negara > > yang sensitif HAM enggan berinvestasi jika Wiranto masih ada di > > kabinetnya. > > > > “Keadaan aman itu kalau Wiranto berhenti dari tentara dan jabatan > > menteri. Bagi saya Itu masalah pokok. Kalau soal [tekanan] Kofi Anan > > itu bukan yang pokok walaupun penting,” kata Gus Dur menanggapi > > Menlu Alwi Shihab. > > > > Menlu Alwi Shihab setuju belaka dengan pendapat Gus Dur itu. Itu > > adalah argumentasi tambahan yang bisa diajukan untuk mendukung > > kebijakan memberhentikan Wiranto. Tersirat pula keyakinannya bahwa > > proses ini tak akan berlarut-larut. > > > > “Dengan dia berhenti dari kabinet, tidak berarti dia bersalah. > > Pengadilan yang akan menyatakan dia bersalah atau tidak. Dan > > kalaupun bersalah, toh, kita masih mau memaafkan dia. Jadi, dia ada > > di posisi menang sebenarnya,” jawab Alwi Shihab. > > > > Wiranto sendiri masih keukeuh dengan pendiriannya tidak mau mundur > > sebelum bertemu Gus Dur. Hal ini sempat membuat spekulasi liar bahwa > > Wiranto membangkang menyeruak ke publik. Ia pun enggan bicara kepada > > media. > > > > Akhirnya, Wiranto dan Gus Dur bertemu pada Minggu pagi, 13 Februari > > 2000. Kala itu Wiranto menjemput Gus Dur di bandara. Tak buang > > waktu, Wiranto memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuk Gus Dur > > mengurungkan niat mencopot dirinya. > > > > “Wiranto memohon kepada Gus Dur agar dapat diberikan waktu lebih > > lama lagi sambil mengatakan bahwa hal ini bukanlah sekadar untuk > > dirinya sendiri, melainkan juga untuk keluarganya karena mereka > > akan hancur bila ia secara tiba-tiba dipaksa untuk mengundurkan > > diri,” tulis Greg Barton (hlm. 389). > > > > Harian Kompas (14 Februari 2000) mencatat dalam pertemuan itu hadir > > pula Wapres Megawati dan Jaksa Agung Marzuki Darusman. Presiden > > akhirnya menyetujui permintaan Wiranto agar dugaan keterlibatannya > > dalam pelanggaran HAM di Timor Timur diperiksa melalui jalur hukum. > > > > Kepada media Gus Dur hanya berkomentar, "Kita beri kesempatan pada > > Pak Wiranto. Saya minta dia mundur. Nah, dia minta supaya ditempuh > > prosedur hukum. Ya bagi saya tidak ada masalah. Wong gitu saja kok.” > > > > Tapi siapa nyana, malam itu juga Gus Dur mengubah keputusannya. > > Rupanya, seturut keterangan Greg Barton, siang itu Gus Dur meminta > > beberapa ajudannya meneliti kegiatan Wiranto selama Presiden ada di > > luar negeri. Itulah yang kemudian membuat Presiden berubah pikiran. > > > > Menjelang tengah malam Wiranto diminta menghadap ke Istana Negara. > > Gus Dur lantas memutuskan untuk menonaktifkan Wiranto dari jabatan > > Menko Polkam. Gus Dur beralasan mengambil kebijakan menonaktifan > > Wiranto untuk menjaga netralitas pemeriksaan kasusnya oleh > > Kejaksaan Agung. > > > > "Untuk menunggu keputusan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim > > Jaksa Agung, dan supaya pemeriksaan berjalan netral, maka Jenderal > > Wiranto dinonaktifkan dari jabatannya dan digantikan oleh Menteri > > Dalam Negeri Surjadi Soedirdja sebagai Menko Polkam ad interim, " > > kata Gus Dur sebagaimana dikutip Kompas. [tt] > > > > [news.beritaislam.org] > > > >
