Tanpa mengurangi hormat kepada Bung Hatta sebagai proklamator, keputusannya di
KMB termasuk kesediaannya menanggung utang penjajah Hindia Belanda (baru lunas
di era kepresidenan Megawati) perlu dijadikan catatan tebal sejarah untuk
pembelajaran anak-cucu tentang model pembangkrutan "dunia ketiga" oleh nekolim.
--- jetaimemucho1@... wrote:
Rasisme dan Separatisme di Papua (Bagian 2)
13 Oktober 2019
-
-
-
-
-
Ilustrasi merebut Irian Barat dari Belanda di masa Sukarno/Istimewa
Koran Sulindo – Di kalangan warga yang terlibat dalam gerakan separatisme di
Irian Barat, ada pandangan yang menganggap Belanda tidak pernah menjajah rakyat
Papua, artinya mereka tidak sadar dan tidak melihat negara Belanda sebagai
kekuasaan kolonial dan imperialis. Mereka bicara tentang adanya “keharmonisan”
di bawah kekuasaan Belanda. Pandangan ini melahirkan sebuah sektor warga yang
pro-kolonialisme Belanda.
Seorang aktivis separatisme Papua yang kebetulan saya jumpai di Kongres Liga
Interasional Perjuangan Rakyat (ILPS) V di Hongkong, bulan Juli 2019, berkata
bahwa mereka tidak pernah menentang Belanda. Jadi, salahkah saya kalau saya
bilang bahwa para pendukung separatisme Papua pada hakikatnya pro-kolonialisme
Belanda?
Sektor warga pro-kolonialisme Belanda tidak hanya terdapat di Papua. Contoh
konkret di kalangan orang Maluku, terutama mereka yang tinggal di negeri
Belanda, yang melahirkan separatisme dengan negara bonekanya, Republik Maluku
Selatan (RMS). Juga di kalangan tentara KNIL dan lapisan masyarakat yang
hidupnya bergantung dan terjalin erat dengan kekuasaan kolonial Hindia Belanda.
Bahwa ada lapisan masyarakat yang tidak “merasa” dijajah, tidak berarti
penjajahan itu tidak ada. Perasaan “tak dijajah” sementara lapisan masyarakat
Papua tidak menghapus fakta bahwa sejak pertengahan 1936, perusahaan
Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij sudah punya markas di Babo,
untuk mengeksploitasi minyak dari perut bumi Papua dan mengangkutnya ke luar
Papua guna mengisi pundi-pundi kaum pemodal kapitalis Belanda. Dan itu
dilakukan tanpa izin rakyat Papua.
Kok bisa Belanda (bukan orang suku Melanesia dan negeri asalnya terletak
13..212 kilometer dari Papua) mengebor dan mengangkut (baca: merampok) minyak
milik rakyat Papua dengan bebas, aman dan tenteram? Itukah tanda “harmonisasi”
antara penguasa kolonial Belanda dengan rakyat Papua?
Adanya pandangan pro-Belanda ini membuktikan tidak meratanya perkembangan
ekonomi, sosial dan politik di kepulauan Nusantara selama kolonialisme Belanda.
Bahkan sekarang pun, di bawah sistem setengah jajahan setengah feodal,
ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam perkembangan ekonomi, sosial dan
politik tidak akan dapat diatasi. Dampak dari tidak meratanya perkembangan
ekonomi, sosial dan politik, antara lain tercermin dalam tidak samanya
kesadaran politik massa rakyat luas di berbagai pulau.
Penegasan beberapa tokoh separatisme Papua tentang perbedaan ras antara
penduduk Papua dengan mayoritas penduduk Indonesia lainnya lebih lanjut
mencerminkan betapa besar dan kuatnya warisan rasisme yang ditinggalkan oleh
kekuasaan kolonial Belanda. Salah satu alasan besar yang diajukan Belanda untuk
memisahkan Papua Barat dari Indonesia dan terus mengangkanginya adalah penduduk
Papua tidak sama rasnya dengan penduduk Indonesia lainnya.
Kita temukan pikiran berdasarkan pada ras ini juga pada diri Mohammad Hatta
(Bung Hatta) dalam diskusi tentang luas negara Indonesia, yang diselenggarakan
oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),
pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945. Berkaitan dengan Papua, pada pokoknya
terdapat dua pendapat besar yang diwakili oleh Mohammad Yamin dan Mohammad
Hatta.
Yamin memasukkan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hatta tidak sepakat Papua
dimasukkan dalam wilayah Indonesia, dengan alasan perbedaan ras. Dasar ras ini
juga digunakan Hatta untuk memilih Malaya dan Borneo Utara sebagai bagian dari
wilayah Indonesia ketimbang Papua. Padahal Malaya dan Borneo Utara bukan
jajahan Belanda. Yang lebih masuk akal dan sesuai dengan hukum internasional
yang mengakui prinsip Uti Possidetis Juris (“as you possess under law”) adalah
wilayah Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia. Dan Papua termasuk Hindia
Belanda. Kalau tidak, bagaimana mungkin Boven Digul dijadikan tempat kamp
konsentrasi para perintis kemerdekaan Indonesia.
Berikut yang dikatakan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 4 Mei, 1963 di
Jayapura.
“…Dan apa yang dinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakan tanah air
Indonesia ialah segenap wilayah yang dulu dijajah oleh pihak Belanda, yang dulu
dinamakan Hindia Belanda, yang dulu dinamakan Nederlands Indië. Itulah wilayah
Republik Indonesia. Dengarkan benar kataku, itulah wilayah Republik Indonesia.
Itu berarti bahwa sejak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam
wilayah Republik Indonesia. Apa yang belum terjadi? Karena penjajah Belanda di
Irian Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, maka Irian Barat belum
kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga kita
punya perjuangan yang lalu ialah Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan
memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan
ini masih kadang-kadang dibuat.. Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian
Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tidak! Irian Barat
sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang
kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi.
Salah! Tidak! Irian Barat sejak dari pada dulu sudah masuk ke dalam wilayah
kekuasaan Republik Indonesia…”
Tokoh separatisme Papua, Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB (Komite Nasional
Pembebasan Papua), dalam Kongres ILPS V, Juli 2019, di Hongkong, menyebut Hatta
untuk membela posisi separatisnya. Hatta juga dijadikan referensi oleh
pendukung separatisme, Dhandy Laksono, dalam debatnya dengan Budiman
Sudjatmiko, 22 September yang lalu. Lagi-lagi tercermin pandangan ras yang
dijadikan salah satu dasar pokok untuk memisahkan Papua dari Indonesia.
Tak terbantahkan, pandangan Hatta berkaitan dengan Papua Barat senapas dan
sesuai dengan keinginan Belanda untuk terus bercokol di sana. Sikap Hatta yang
cenderung pro-kolonial Belanda sebenarnya dapat dilihat dari sepak terjangnya
sepanjang hidupnya sebagai politikus dan pejabat pemerintah. Salah satu contoh
gamblang adalah hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang jelas-jelas
menguntungkan Belanda dan merugikan Indonesia. Bayangkan, di bawah
kepemimpinannya, delegasi Indonesia menerima pasal yang mengharuskannya
membayar utang pemerintah kolonial Belanda termasuk ongkos perang dua agresi
militer yang dilancarkan Belanda untuk menghancurkan Indonesia.
Herbert Faith, dalam Kemunduran Demokrasi Konstitusional di Indonesia (2006),
menulis: “Hatta-lah, ketimbang tokoh Republik lainnya, yang telah lebih banyak
menginspirasi kepercayaan pihak BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg, artinya
Pertemuan Konsultasi Federal yang dilakukan oleh negara-negara boneka ciptaan
Belanda), Belanda dan Amerika, yang memungkinkan adanya keputusan Perjanjian
Meja Bundar yang relatif menguntungkan. Bagi berbagai kelompok ini, ia dapat
diterima karena posisinya yang umumnya moderat, orientasi hukumnya,
kebenciannya kepada perubahan yang tidak direncanakan, dan komitmen yang selalu
ia pertahankan untuk melindungi investasi asing di Indonesia.”
Pertanyaannya, menguntungkan siapa? Indonesia atau negeri Belanda?
Sangat masuk akal, pada tahun 1956, Pemerintahan Sukarno membatalkan secara
sepihak perjanjian KMB yang sangat merugikan kepentingan rakyat dan bangsa
Indonesia.
Dukungan kepada Separatisme
Sangat disayangkan adanya beberapa organisasi politik dan massa progresif
revolusioner internasional yang mendukung separatisme Papua Barat. Tanpa
pengetahuan yang memadai atas fakta dan sejarah perjuangan rakyat Indonesia
untuk mengusir penjajah kolonial Belanda, mereka berusaha menerapkan prinsip
menentukan nasib sendiri dengan mengabaikan prinsip analisa konkret atas
situasi konkret.
Dengan menuduh Indonesia melakukan agresi dan menduduki Papua sejak 1962,
mereka menyamakan pemerintahan Suharto dengan pemerintahan Sukarno yang
anti-kolonial dan anti-imperialis. Kalau Sukarno sama dengan Suharto, apa
alasan kekuatan imperialis yang dipimpin AS untuk mendorong kudeta militer
Suharto demi menghancurkan PKI dan gerakan rakyat revolusioner melalui
pembantaian 3 juta manusia (pengakuan Jenderal Sarwio Edhi); penyiksaan,
pemenjaraan dan penghilangan paksa ratusan ribu orang yang tak pernah
dibuktikan kesalahannya?
Pembantaian tahun 1965/66 adalah genosida terbesar di Indonesia. Tanpa sedikit
pun ingin mengurangi penderitaan rakyat Papua di bawah kekuasaan Orba tanpa
Suharto, namun secara objektif saya berani mengatakan apa yang terjadi di Papua
sekarang sama sekali tak dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi tahun
1965/66.
Mereka juga dengan sadar melupakan fakta bahwa kaum komunis berjuang sejak 1926
untuk mengusir kaum kolonial Belanda dari Hindia Belanda. Mereka mengabaikan
fakta bahwa PKI dan berbagai organisasi massa revolusioner mendukung dan turut
serta secara aktif dalam kampanye pembebasan Irian Barat yang dilancarkan
pemerintahan Sukarno pada 1960-an. Dengan serampangan Sukarno dituduh
ultra-nasionalis dan dicabut haknya untuk membela integritas wilayah sah
Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya mereka
tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan memihak kaum kolonial Belanda yang
sejak konferensi KMB 1949 menolak dengan berbagai macam alasan untuk
meninggalkan Papua Barat.
Dalam situasi di mana perjuangan rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda dari
Irian Barat semakin mendapat simpati internasional, Belanda menggunakan taktik
“self determination” untuk rakyat Papua Barat. Sukarno, yang bukan komunis,
mampu melihat dan membelejeti kedok “self-determination” kaum kolonial Belanda.
Silakan menyimak reaksi Bung Karno, September 1961, terhadap pidato tahunan
Ratu Juliana di depan parlemen Belanda.
“Saya menghargai goodwill Ratu Juliana terhadap masalah Irian Barat... Saya
tahu yang dimaksud oleh Ratu Juliana ialah apa yang dinamakan politik ‘self
determination’”.
“Saya juga mengetahui apa yang dapat diakibatkan oleh politik “self
determination” semacam itu yang berada di bawah pengawasan asing. Penggunaan
politik semacam itu bukanlah merupakan hal yang baru bagi kami. Pada zaman Van
Mook politik yang dinamakan politik ‘self determination’ semacam itu
menghasilkan pembentukan suatu ‘Sumatera Timur Merdeka’, suatu ‘Sumatera
Selatan Merdeka’, suatu ‘Pasundan Merdeka’, (Jawa Barat), suatu ‘Jawa Timur
Merdeka’, suatu ‘Madura Merdeka’, suatu ‘Kalimantan Timur Merdeka’, suatu
‘Indonesia Timur Merdeka’, dan lain-lain yang dinamakan daerah-daerah otonomi.
Dengan demikian Van Mook sebenarnya membalkanisasi Indonesia”.
“Akan tetapi pada tahun 1950 bangsa Indonesia yang bersatu telah mengakhiri
hidup dari apa yang dinamakan ‘Negara-negara Merdeka’ itu dan memulihkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
“Saya tolak apa yang dinamakan politik ‘self determination’ pemerintah Belanda
ini. Politik semacam ini hanya menimbulkan kekacauan di masa depan”.
Jangan karena ingin menunjukkan kesetiaan kepada Lenin, maka semua “self
determination” dianggap mempunyai sifat progresif dan harus didukung. Apakah
kita harus mendukung “self determination” rakyat Tibet, rakyat Xinjiang, rakyat
Taiwan dan menjalankan politik dua Tiongkok?
Kalau mau setia kepada Lenin, jangan lupa melakukan analisa kelas terhadap
semua organisasi yang mendukung separatisme. Apakah kita harus mendukung
aspirasi “self determination” Papua yang tokoh-tokohnya dengan jelas membalas
rasisme Orba tanpa Suharto juga dengan rasisme terhadap suku bangsa yang bukan
asli Papua?
Indonesia adalah negeri setengah jajahan setengah feodal. Perampasan tanah
termasuk tanah adat, pembabatan hutan sumber kehidupan rakyat, perampokan
sumber kekayaan alam untuk diserahkan kepada investor swasta dan asing,
pelanggaran berat HAM, pemasungan hak-hak demokratis rakyat terjadi setiap hari
di segala pelosok Tanah Air. Ujung tombak yang seharusnya ditujukan kepada kaum
tuan tanah besar, kaum kapitalis birokrat dan komprador serta imperialisme
malah digunakan untuk mengadu domba dan mengembangkan kebencian antar suku
bangsa. Akibatnya rakyat dialihkan perhatiannya dari perjuangan kelas, dari
masalah pokok yang justru berdampak langsung pada kelangsungan hidupnya.
Begitu besar semangat para pendukung separatisme untuk menerapkan prinsip “self
determination” Papua sampai-sampai mereka melupakan masalah tanah, yang
merupakan kontradiksi pokok yang harus diprioritaskan penyelesaiannya.
Barangkali konflik horizontal di Wamena menyenangkan para pendukung
separatisme, karena merasa orang Papua punya hak untuk membalas rasisme dari
pemerintah dan oknum-oknum reaksioner dengan tindakan balasan rasis dan
kekerasan terhadap penduduk pendatang. Konflik horizontal, saling balas
membalas antara penduduk asli dan pendatang hanya akan digunakan rezim Orba
tanpa Suharto untuk memadati Papua dengan polisi, tentara dan aparat militernya.
Jelas, tidak semua orang Papua mendukung separatisme. Sudah sejak proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 terdapat orang Papua yang pro-Indonesia. Dukungan
terhadap separatisme akan membuat semakin besar perpecahan dan kebencian rasis
di kalangan suku bangsa Papua dan suku-suku bangsa lainnya.
Gubernur Belanda Van Mook sudah pindah ke surga atau neraka, tapi impiannya
untuk memecah belah dan memisahkan Papua dari Indonesia mendapat dukungan
bahkan dari orang-orang kiri dan revolusioner! Senanglah dia! [Tatiana Lukman]
#yiv4147512061 #yiv4147512061 -- #yiv4147512061ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-mkp #yiv4147512061hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-mkp #yiv4147512061ads
{margin-bottom:10px;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-mkp .yiv4147512061ad
{padding:0 0;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-mkp .yiv4147512061ad p
{margin:0;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-mkp .yiv4147512061ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-sponsor
#yiv4147512061ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-sponsor #yiv4147512061ygrp-lc #yiv4147512061hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-sponsor #yiv4147512061ygrp-lc .yiv4147512061ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv4147512061 #yiv4147512061actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv4147512061
#yiv4147512061activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv4147512061
#yiv4147512061activity span {font-weight:700;}#yiv4147512061
#yiv4147512061activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv4147512061 #yiv4147512061activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv4147512061 #yiv4147512061activity span
span {color:#ff7900;}#yiv4147512061 #yiv4147512061activity span
.yiv4147512061underline {text-decoration:underline;}#yiv4147512061
.yiv4147512061attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv4147512061 .yiv4147512061attach div a
{text-decoration:none;}#yiv4147512061 .yiv4147512061attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv4147512061 .yiv4147512061attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv4147512061 .yiv4147512061attach label a
{text-decoration:none;}#yiv4147512061 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv4147512061 .yiv4147512061bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv4147512061
.yiv4147512061bold a {text-decoration:none;}#yiv4147512061 dd.yiv4147512061last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4147512061 dd.yiv4147512061last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4147512061
dd.yiv4147512061last p span.yiv4147512061yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv4147512061 div.yiv4147512061attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv4147512061 div.yiv4147512061attach-table
{width:400px;}#yiv4147512061 div.yiv4147512061file-title a, #yiv4147512061
div.yiv4147512061file-title a:active, #yiv4147512061
div.yiv4147512061file-title a:hover, #yiv4147512061 div.yiv4147512061file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv4147512061 div.yiv4147512061photo-title a,
#yiv4147512061 div.yiv4147512061photo-title a:active, #yiv4147512061
div.yiv4147512061photo-title a:hover, #yiv4147512061
div.yiv4147512061photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv4147512061
div#yiv4147512061ygrp-mlmsg #yiv4147512061ygrp-msg p a
span.yiv4147512061yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv4147512061
.yiv4147512061green {color:#628c2a;}#yiv4147512061 .yiv4147512061MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv4147512061 o {font-size:0;}#yiv4147512061
#yiv4147512061photos div {float:left;width:72px;}#yiv4147512061
#yiv4147512061photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv4147512061
#yiv4147512061photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv4147512061
#yiv4147512061reco-category {font-size:77%;}#yiv4147512061
#yiv4147512061reco-desc {font-size:77%;}#yiv4147512061 .yiv4147512061replbq
{margin:4px;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-mlmsg select, #yiv4147512061 input, #yiv4147512061 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-mlmsg pre, #yiv4147512061 code {font:115%
monospace;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-mlmsg #yiv4147512061logo
{padding-bottom:10px;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-msg
p#yiv4147512061attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-reco #yiv4147512061reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-sponsor
#yiv4147512061ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-sponsor #yiv4147512061ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-sponsor #yiv4147512061ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv4147512061 #yiv4147512061ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv4147512061
#yiv4147512061ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv4147512061
