Yang satu ngalem, bilang, Marem, tenterem terbentuk kabinet ini. Yang lain, yang muram berpendapat : suram, buram. guram, bakal karam.......? Ada juga yang nyumpah sampah. Sebentar lagi keluar kata-kata ; Sarang bedebah........Pasti rebah........
Pada tanggal Kam, 24 Okt 2019 pukul 16.01 ChanCT [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > > > > -------- Forwarded Message -------- > Subject: Potret Suram Kabinet Jilid II > Date: Thu, 24 Oct 2019 11:41:51 +0800 > From: ChanCT <[email protected]> <[email protected]> > To: GELORA_In <[email protected]> <[email protected]> > > Potret Suram Kabinet Jilid II > Kamis, 24 Oktober 2019 07:00 WIB > > [image: Ekspresi Menkopolhukam Mahfud MD saat bersalaman dengan Presiden > Joko Widodo di sela Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 di > Istana Negera, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti]Ekspresi > Menkopolhukam Mahfud MD saat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di sela > Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 di Istana Negera, Jakarta, > Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti > > Kabinet Kerja jilid II tak menggambarkan jawaban atas tantangan untuk > Indonesia selama lima tahun ke depan. Sejumlah posisi diisi oleh orang yang > tak tepat. Alih-alih memberikan kepercayaan kepada mereka yang kompeten, > Presiden Joko Widodo malah memilih orang berlatar belakang tak meyakinkan.. > > Di bidang ekonomi, misalnya, tantangan di depan mata adalah mengatasi > defisit neraca perdagangan. Lebih jauh lagi, memacu pertumbuhan ekonomi, > yang selama lima tahun ke belakang selalu di kisaran 5 persen. Bank Dunia > malah meramalkan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya mencapai 4,6 persen > seiring dengan perlambatan ekonomi global. Menghadapi situasi sulit > tersebut, Jokowi semestinya paham bahwa menteri berkarakter teknokratis > cenderung akan bekerja lebih efektif ketimbang menteri dari partai politik. > > Presiden memilih mendahulukan keterwakilan partai politik ketimbang > efektivitas. Pemilihan menteri lebih seperti bagi-bagi kue kekuasaan, > dengan melupakan mencari orang terbaik. Dibandingkan dengan periode > pertamanya, pemilihan menteri di bidang ekonomi kali ini lebih buruk. > Menteri dengan latar belakang tak jelas malah menduduki posisi penting. > > Dalam menyusun kabinet, Jokowi juga tampak menyederhakan persoalan. > Pendidikan, misalnya, diidentikkan dengan vokasi, sehingga Menteri > Pendidikan dan Kebudayaan dibekali misi untuk menyediakan tenaga siap > kerja. Lalu, yang dianggap sebagai masalah utama politik dan keamanan > adalah radikalisme, sehingga Kementerian Dalam Negeri diisi jenderal polisi > dan Kementerian Agama ditempati pensiunan jenderal Angkatan Darat. > > Penempatan Prabowo Subianto-pesaing Jokowi dalam pemilihan presiden > lalu-sebagai Menteri Pertahanan serta Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan > dan Perikanan demi mengakomodasi kepentingan politik praktis. Wajar jika > kemudian langkah itu dinilai sebagai siasat mengunci Gerindra agar tak > mengusik pemerintahan. > > Karena tujuan praktis yang dikejar, sulit untuk berharap isu lain yang tak > kalah penting menjadi perhatian pemerintah. Dalam pidatonya setelah > dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya, Jokowi bicara panjang-lebar > soal pertumbuhan ekonomi. Namun tak sekali pun ia menyinggung penegakan hak > asasi manusia, pemberantasan korupsi, hingga demokrasi. > > ADVERTISEMENT > > Dengan terpaku pada "stabilitas" dan "pertumbuhan", Jokowi berpotensi > mengulangi kesalahan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan > demokrasi dan hak asasi manusia justru akan menurunkan kualitas hidup > manusia. Ditambah leluasanya praktik korupsi, model pembangunan semacam itu > akan menyebabkan ketimpangan kian parah. Aktivitas ekonomi yang tidak > efisien dan sarat dengan perburuan rente itu juga sulit membawa Indonesia > keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, seperti yang > dicitakan-citakan Jokowi terjadi pada 2045. > > Berharap bahwa kabinet baru ini bisa mengatasi berbagai persoalan pelik > mungkin terlalu muluk. Tapi Jokowi punya hak prerogatif untuk segera > mengganti menterinya bila kinerjanya tak memuaskan dengan orang yang lebih > kompeten, tak sekadar memenuhi keinginan partai atau hasrat politik jangka > pendek. > > Catatan: > > Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 24 Oktober 2019 > > >
