RE. Oligarki ekonomi yang lahir di era Orde Baru adalah merupakan 

phenomena social yang harus di lawan secara fundamental !!!

 

Mengapa oligarki ekonomi harus dilawan secara fundamental, karena pekerjaan 
melawan Oligarki ekonomi yang lahir di era orde baru  adalah merupakan 
pekerjaan besar yang harus kita lakukan, sebagai suplement terhadap pekerjaan 
besar yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, dalam melakukan 
Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Budaya politik dari pemerintah Indonesia maju seharusnya mampu melakukan 
pekerjaan besar tersebut, bukannya malah melarang dan membubarkan Mahasiswa 
yang mendiskusikan tentang bahayanya Oligarki ekonomi di NKRI. Tapi sayangnya, 
apa yang terjadi?; Yang terjadi adalah pembubaran diskusi Mahasiswa yang 
mendiskusikan tentang Oligarki yang muncul di permukaan di era rezim 
otoriterisme militer orde baru, maka mohon maaf jika dalam konteks ini  Jorgan 
``Indonesia maju`` saya letakkan diantara tanda kutip. Mengapa ?

Karena jika memang pemerintah Jokowi babak kedua ini commited terhadap 
emansipasi sosial yang berperadaban Merdeka dalam arti yang sesungguhnya; Maka 
pemerintah Jokowi yang sekarang ini perlu memahami bahwa Oligarki ekonomi itu 
tidak cukup untuk dikoreksi dengan cara memberlakukan Undang-Undang pemerintah 
(PERPU) anti oligarki atau Undang-Undang anti monopoli dan oligopoli, dengan 
cara meliberalkan ketentuan-ketentuan  perdagangan dan investasi, seperti yang 
dianjurkan oleh Bank Dunia, dan IMF . 

Kommitment untuk melawan oligarki ekonomi itu perlu dijudkan dalam political 
will, dan keberanian politik, yang teguh, agar supaya jargon ``Indonesia maju`` 
bisa terlaksama secara nyata. 

 

Roeslan.

 

 

Von: [email protected] [mailto:[email protected]] 
Gesendet: Dienstag, 29. Oktober 2019 12:28
An: GELORA45
Betreff: [GELORA45] Diskusi Mahasiswa tentang Pemerintahan Jokowi Dibubarkan

 

  





Diskusi Mahasiswa tentang Pemerintahan Jokowi di Kampus Universitas Udayana 
Dibubarkan

 

Selasa, 29 Oktober 2019 | 12:10 WIB







Penulis: Kontributor Bali, Imam Rosidin: 

Editor: Khairina 





DENPASAR, KOMPAS.com - Diskusi yang dilaksanakan sejumlah organisasi 
kemahasiswaan di Taman Internet, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) 
Universitas Udayana (Unud) dibubarkan pihak kampus pada Senin (28/10/2019) malam

Diskusi dengan tema “Apa yang tersisa pasca pelantikan Jokowi? Oligarki, Orde 
Baru 2.0" dimulai sekitar pukul 19.00 Wita.

Di tengah-tengah acara, tiba-tiba datang satpam dan mengatakan pihak rektorat 
melarang diskusi yang berdampak pada provokasi aksi massa.

"Kami membuka diskusi tentang dinamika pemerintahan Jokowi pasca-pelantikan.. 
Terkait oligarki pemerintahannya, dan pembantaian rakyat Papua yang ditutupi 
oleh pemerintah,” kata Penanggung Jawab Acara, Excel Bagaskara, Senin 
(28/10/2019) malam.

Setelah ditanya oleh satpam tersebut, diskusi tetap dilanjutkan. Namun, 15 
menit kemudian datang lagi dua satpam dan memanggil para penanggung jawab acara.

Mereka dibawa ke pos satpam dan diingatkan bahwa sebaiknya diskusi dibubarkan.

Meski demikian, diskusi tetap dilanjutkan karena peserta tak merasa ada yang 
salah.

Tak berselang lama, satpam kembali datang dan meminta acara segera dibubarkan 
atas arahan rektor dengan alasan tak ada izin.

Excel mengaku sebelumnya diskusi semacam ini bisa dilakukan hanya dengan 
pemberitahuan.

Dengan adanya pembubaran tersebut, Excel mengaku kecewa.

 



Kirim email ke