Jokowi Minta BUMN Bagi-bagi Proyek Infrastruktur ke Swasta
Reporter:
Antara
Editor:
Dewi Rina Cahyani
Kamis, 7 November 2019 10:39 WIB
Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di
Jakarta, Rabu, 6 November 2019. Jokowi juga mengusulkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif
di sektor layanan jasa keuangan termasuk perbankan.
TEMPO/Subekti.Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Indonesia Banking
Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. Jokowi juga mengusulkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan kebijakan insentif
dan disinsentif di sektor layanan jasa keuangan termasuk perbankan.
TEMPO/Subekti.
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Presiden Joko
Widodo atauJokowi<https://www.tempo.co/tag/jokowi>meminta BUMN agar
memberikan kesempatan kepada swasta termasuk pengusaha lokal untuk
terlibat menggarap proyek infrastruktur di daerah-daerah.
“BUMN jangan ambil semuanya, berikan ruang bagi swasta termasuk
pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur ini,”
kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Peresmian Pembukaan
Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6
November 2019.
Jokowi mengatakan kerap kali mendapatkan laporan dari kontraktor lokal
di provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan peluang menggarap proyek
infrastruktur di daerahnya. Oleh karena itu, ia meminta agar peran
swasta diperbesar untuk dapat terlibat dalam proyek infrastruktur.
“Ini selalu banyak sekali kontraktor lokal, provinsi, berkeluh kesah
kepada saya ‘Pak kok semuanya diambil BUMN’. Saya sudah perintahkan,
enggak sekali dua kali. Saya harap lima tahun ke depan peran swasta bisa
diberikan ruang sebesar-besarnya,” katanya.
Jokowi mengatakan terkait kesiapan pendanaan untuk proyek infrastruktur
lanjutan tidak dimungkinkan untuk seluruhnya dibiayai oleh APBN. Oleh
karena itu, perlu dikembangkan creative financing berupa KPBU, PPP,
PINA, dan lainnya.
ADVERTISEMENT
Sementara untuk daerah dengan nilai imbal balik investasi atau Internal
Rate of Return (IRR)
rendah,Jokowi<https://nasional.tempo.co/read/1269281/hut-golkar-jokowi-sebut-airlangga-hartarto-top>menegaskan,
pemerintah yang akan terjun langsung menangani pembangunannya.
“Karena biasanya swasta tak mau sentuh. Saya selalu sampaikan, tolong
tawarkan berikan prioritas pada swasta. Kalau swasta tak mau baru
silakan BUMN kerjakan terutama yang IRR rendah karena ada suntikan PMN.
Kalau BUMN tak mau, baru diberikan pemerintah,” katanya.
