Politisasi SARA di Pilkada 2020 Jadi Ujian Pertama Kapolri Idham Azis
------------------------------------------------------------------------
....
<https://sp.beritasatu.com/nasional/politisasi-sara-di-pilkada-2020-jadi-ujian-pertama-kapolri-idham-azis/584206/#>
Suara Pembaruan
Jumat, 08 November 2019 - 10:19
<https://sp.beritasatu.com/nasional/politisasi-sara-di-pilkada-2020-jadi-ujian-pertama-kapolri-idham-azis/584206/#>
....
Kapolri Jenderal Idham Azis
*Jakarta, Beritasatu.com*- Pilkada serentak yang digelar pada 2020
menjadi ujian pertama bagi Jenderal Idham Azis yang baru dilantik
sebagai Kapolri. Idham bakal menghadapi tantangan menangani politisasi
dan diskriminalisasi SARA yang semakin menguat dalam politik elektoral.
"Pilkada 2020 merupakan salah satu ujian besar bagi kepemimpinan Kapolri
baru dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila, terutama
melalui politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok
pendukung dan simpatisan mereka," kata Direktur Riset Setara Institute,
Halilidalam diskusi 'Kapolri Baru: Agenda Penanganan Ancaman Terhadap
Negara Pancasila' di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Halili menyatakan, politisasi identitas berbasis SARA merupakan fenomena
marak yang nyata-nyata merusak dan mengganggu harmoni sosial dan
integrasi nasional. Selain itu politisasi identitas juga memviktimisasi
kelompok minoritas berbasis SARA yang pada gilirannya merestriksi
kesetaraan hak seluruh warga negara sebagaimana menjadi cita ideal
Pancasila dan cita hukum UUD NRI tahun 1945. Pergelaran politik
elektoral dalam beberapa waktu terakhir memberikan pelajaran penting
mengenai kebutuhan penanganan politisasi dan diskriminasi berbasis SARA.
"Di depan mata, Pilkada Serentak 2020 sudah menantang Kapolri baru dalam
penanganan politisasi SARA di mana 270 daerah akan melaksanakan Pilkada
yang tersebar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk
Pilkada Kota Makassar yang diulang setelah pada Pilkada 2018 dimenangkan
oleh ‘kotak kosong’," katanya.
Setara Institute mengapresiasi keberadaan Satgas Nusantara dan
kedewasaan masyarakat yang mampu meredam provokasi politik bernuansa
SARA. Berdasarkan riset Setara Institute mengenai Pilkada 2018 di 16
lokasi riset secara purposif, tidak menonjol gangguan stabilitas
keamanan yang serius baik di tahap pra, atau pasca Pilkada. Bahkan di
daerah yang awalnya dinilai rawan gangguan keamanan seperti di Jawa
Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Dalam Pilkada di Kalimantan Barat,
Seorang politisi yang kalah sempat melontarkan propaganda politik
identitas yang dapat memicu konflik horizontal. Namun provokasi tersebut
tidak serta merta mampu menggerakkan simpatisan dan massa pendukung
untuk melakukan kerusuhan dalam skala masif.
"Kinerja Satgas Nusantara Polri plus kedewasaan rakyat dalam merespons
politik provokasi bernuansa SARA berhasil meredam dampak destruktif yang
potensial terjadi," katanya.
Sumber : Suara Pembaruan
