https://nasional.tempo.co/read/1270078/bertemu-para-pimpinan-media-bamsoet-bahas-amandemen-terbatas-
uud-nri-1945/full&view=ok
Bertemu Para Pimpinan Media, Bamsoet Bahas
Amandemen Terbatas UUD NRI 1945
Reporter:
Non Koresponden
Editor:
Charles
Jumat, 8 November 2019 22:58 WIB
#
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan para pemimpin redaksi media
massa, di Jakarta pada Kamis, 7 November 2019.
<https://statik.tempo.co/data/2019/11/08/id_887656/887656_720.jpg>
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan para pemimpin redaksi media
massa, di Jakarta pada Kamis, 7 November 2019.
*INFO NASIONAL -* Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Bamsoet
<https://www.tempo.co/tag/bamsoet>, menilai di tengah disrupsi informasi
akibat gejolak media sosial yang begitu dahsyat, siapapun bisa
menyampaikan apapun melalui media sosial, sehingga masyarakat kadang
sulit membedakan mana yang fakta mana yang hoax. Media massa seharusnya
bisa menjadi oase menyegarkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui
kebenaran. Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa harus tetap
menjaga marwahnya sebagai penyaji informasi yang valid dan informatif.
"Namun demikian, bukan berarti media massa tak menghadapi tantangan.
Penyajian informasi di media sosial yang kadangkala menggunakan narasi
bombastis yang keakuratannya belum tentu terjamin, terkadang justru
malah menarik bagi publik. Media massa punya pekerjaan rumah tak ringan
untuk mengembalikan minat publik mendapatkan informasi dari media massa
yang sudah teruji /check and recheck/ dan validasi kebenarannya," ujar
Bamsoet saat bertemu para pemimpin redaksi media massa, di Jakarta,
Kamis, 7 November 2019.
Turut hadir para wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI
Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB),
Sjarifuddin Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Asrul
Sani (F-PPP).
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten
Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, setelah
silaturahim dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf
Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo
Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla,
pimpinan MPR RI menilai silaturahim dengan pemimpin media massa
merupakan hal yang tak kalah pentingnya.
"Tulisan pemberitaan dalam media massa tak ubahnya seperti tenaga
nuklir. Jika digunakan secara tepat, bisa menghasilkan energi yang bisa
menerangi. Jika tidak, justru bisa membuat ledakan maha dahsyat yang
merugikan banyak orang. Karenanya, sangat penting bagi media massa untuk
membuat berita secara utuh, tajam, dan selalu mengedepankan prinsip
/cover both side/. Karena publik berhak mendapatkan informasi valid,
bukan hanya sekadar informasi bombastis," ucap Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menerangkan. dalam menyikapi
usulan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan Haluan Negara, MPR RI
selain membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi
masyarakat, juga membutuhkan kesesuaian antara penafsiran tekstual
(/original intent/) dengan penafsiran kontekstual (sesuai konteks).
Sehingga ada benang merah yang selalu tersambung dari satu generasi
bangsa ke generasi bangsa selanjutnya, terkait latar belakang maupun
nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perubahan UUD NRI 1945.
"Keterlibatan para akademisi dan pakar hukum ketatanegaraan menjadi
sangat penting. Dalam pembentukan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan
membahas secara mendalam tentang rencana perubahan UUD NRI 1945 ini,
pimpinan MPR RI mendorong fraksi-fraksi dan Kelompok DPD untuk
mengirimkan perwakilannya, yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan
ketatanegaraan dengan rekam jejak yang jelas serta kapabilitas diri yang
sudah teruji, melainkan juga memahami urgensi nilai-nilai yang
terkandung dalam UUD. Sehingga tidak ada benang merah yang terputus,"
ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, UUD NRI 1945 bukan
hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan
tetapi di dalamnya juga termaktub komitmen dan orientasi bangsa
Indonesia. Sejak awal perancangan yang dilakukan para pendiri bangsa,
maupun saat mengalami empat kali perubahan, selalu ditujukan untuk
memberikan panduan arah bangsa dalam mengarungi kehidupan kebangsaan dan
menjawab tantangan zaman.
"Di dalamnya ada nafas bangsa Indonesia yang merupakan norma fundamental
negara, yang bersumber dari ideologi yang berangkat dari kosmologi
bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dengan dipandu oleh norma dasar itu,
kita bercita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur,
sejahtera lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang unggul dalam konteks
pemikiran, kebudayaan, bahkan peradaban; menjadi bangsa yang berada di
garda terdepan, yang derap sejarahnya selalu berada beberapa langkah di
depan bangsa-bangsa lain di muka bumi," tutur Bamsoet.
Untuk menuju hal tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menuturkan kini mulai ramai kembali usulan agar MPR RI menghadirkan
Haluan Negara. Sehingga bangsa Indonesia memiliki peta jalan yang jelas
mau dibawa kemana bangsa ini selama dua puluh atau puluhan tahun ke
depan, dan apa yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita besar
tersebut.
"Tanpa adanya peta jalan berupa Haluan Negara, khawatirnya kita seperti
sebuah kapal di tengah samudera yang tak memiliki kompas sebagai
penunjuk jalan. Terombang-ambing tanpa tahu sedang berada dimana, serta
bingung menentukan kemana arah dan tujuan," kata Bamsoet
<https://nasional.tempo.co/read/1260413/amendemen-uud-1945-ketua-mpr-tegaskan-presiden-dipilih-langsung>.
*(*)*
