https://suaraislam.id/pemerintah-ingin-selamatkan-kantong-bpjs-tapi-dampaknya-abai-pada-kantong-masyarakat/


*Pemerintah Ingin Selamatkan Kantong BPJS, Tapi Dampaknya Abai pada Kantong
Masyarakat*

 6 November 2019

Melalui Perpres No. 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82/2018
tentang Jaminan Kesehatan, Presiden Joko Widodo akhirnya menaikkan iuran
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Kenaikan iuran ini
mulai berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan
Pekerja (BP) pada 1 Januari 2020. Besaran kenaikannya saya kira sangat
mengejutkan, karena ada yang lebih dari 100 persen.

Menurut Perpres tersebut, iuran mandiri Kelas III naik 65 persen dari
sebelumnya Rp25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Sementara, iuran mandiri
Kelas II naik sebesar 116 persen dari sebelumnya Rp51.000, kini menjadi
Rp110.000. Dan iuran Kelas I naik 100 persen, dari sebelumnya Rp80.000
menjadi Rp160.000. Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat. Apalagi, pada
saat yang bersamaan Pemerintah juga sedang berencana untuk menaikkan tarif
listrik, tarif tol, dan berbagai tarif lainnya.

Itu sebabnya, DPR periode 2014-2019, melalui Komisi IX dan Komisi XI,
sebenarnya sudah menyampaikan penolakan kenaikan premi JKN (Jaminan
Kesehatan Nasional) untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan
Pekerja (BP). Itu adalah sikap resmi yang menjadi kesimpulan saat rapat
dengan sejumlah kementerian terkait dan pihak BPJS Kesehatan.

Memang, waktu itu penolakan kenaikan premi itu hanya spesifik menyebut
Kelas III, tidak menyebut peserta mandiri khusus Kelas I dan II. Namun,
meskipun boleh dinaikkan, besaran kenaikan premi untuk peserta mandiri
Kelas I dan II seharusnya juga tidak boleh hingga seratus persen. Apalagi,
kini iuran Kelas II kenaikannya lebih dari seratus persen. Kebijakan ini bi

Dengan tata kelola seperti sekarang ini, BPJS Kesehatan bukan lagi sebuah
Jaminan Kesehatan Nasional layaknya “Obamacare” yang memihak dan melindungi
orang-orang yang kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan. Tapi sudah
menjelma menjadi sebuah perusahaan asuransi biasa yang dimonopoli dan
diwajibkan negara. Seolah negara “memaksa” rakyat, padahal pelayanan
kesehatan adalah hak warga.

Ironisnya, sesudah iuran dinaikkan hingga lebih dari 100 persen, Pemerintah
saat ini justru sedang berusaha memangkas manfaat layanan yang bisa
diperoleh peserta JKN. Saya baca, Menteri Kesehatan sedang mengevaluasi
kembali daftar penyakit dan tindakan yang bisa ditanggung BPJS. Tujuannya,
untuk membantu mengatasi defisit keuangan BPJS. Ini kan tidak benar.
Bagaimana partisipasi publik akan meningkat kalau begini? Yang ada justru
demoralisasi, kepercayaan masyarakat kepada BPJS dan Pemerintah jadi tambah
rusak.

Secara umum, kebijakan menaikkan iuran BPJS ini saya kira memiliki beberapa
kekeliruan.

Pertama, kebijakan ini hanya hendak menyelamatkan keuangan BPJS, tapi tak
memikirkan implikasinya bagi masyarakat luas. Sejak awal saya berpandangan,
tidak seharusnya defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh
bebannya ke masyarakat. Sebab, yang sedang kita bangun ini adalah sistem
jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi. Jadi, yang seharusnya
ditambah adalah peran serta negara.

Pemerintah seharusnya meninjau ulang model pembiayaan JKN yang saat ini
menggunakan sistem iuran atau premi asuransi. Karena dengan membebankan
biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seperti hendak
melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan terjangkau bagi
seluruh masyarakat.

Kedua, kebijakan ini dirilis sebelum tuntutan transparansi, efisiensi,
serta tata kelola kelembagaan yang bersih benar-benar ditunaikan BPJS.
Sehingga, kita tak pernah benar-benar tahu, masalah yang diidap oleh BPJS
ini apakah masalah di kepesertaan, ataukah di tata kelola yang buruk.

Pada 24 Mei 2019 lalu, misalnya, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan) melakukan dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI tentang
hasil audit Dana jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018. BPKP menemukan
adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS (Rumah Sakit) sebesar
Rp819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif
untuk kelas RS yang lebih tinggi.

Selain itu, data base kepesertaan BPJS juga belum optimal, karena masih ada
temuan 27,44 juta data peserta bermasalah. Ini sebenarnya adalah masalah
lama, tapi belum juga diselesaikan. BPJS seharusnya mempercepat proses
‘data cleansing’ kepesertaan ini.

Transparansi BPJS juga sangat buruk. Hingga hari ini BPJS belum mengunggah
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2018, padahal ini adalah bagian dari
pertanggungjawaban publik. Dokumen laporan pengelolaan dana jaminan sosial
mereka unggah terakhir adalah tahun 2017.


Ketiga, pangkal mula permasalahan defisit BPJS sebenarnya bisa ditarik ke
rendahnya anggaran kesehatan Indonesia. Dari lebih Rp2 ribu triliun APBN,
anggaran kesehatan kita hanya sekitar Rp110 triliun. Jika dihitung
berdasarkan proporsinya terhadap GDP, anggaran kesehatan kita hanya sekitar
2,8 persen dari GDP. Sehingga setiap orang di Indonesia hanya memperoleh
pembiayaan kesehatan sebesar US$112 perkapita. Ini jumlah yang kecil
sekali. Idealnya, proporsi anggaran kesehatan terhadap GDP itu sekitar 10
persen.

Jadi, kebijakan menaikkan iuran BPJS hingga lebih dari seratus persen ini
menurut saya keliru. Ini kebijakan publik yang buruk, karena yang
dipikirkan Pemerintah hanyalah bagaimana menyelamatkan keuangannya sendiri,
tidak mau tahu implikasinya pada kantong masyarakat.

Presiden mestinya segera mengevaluasi direksi dan kelembagaan BPJS.
Bagaimanapun lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, bukan di bawah
Menteri Kesehatan. Saya usul, ada beberapa hal yang harus segera dievaluasi
oleh Presiden.

Pertama, BPJS ini adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan.
Sehingga, sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO
atau direksi bank. Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yang
mencederai kepercayaan publik pada lembaga tersebut.

Kedua, sudah saatnya transparansi tata kelola BPJS memanfaatkan teknologi
digital. Bila perlu, tiap peserta punya mobile account yang bisa mengecek
detail klaim yang diterima pada tiap transaksi, bukan hanya kapan harus
bayar iuran saja. Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak
bisa memantau jumlah biaya yang sudah diklaimnya, juga tidak tahu persis
manfaat atau fasilitas apa yang bisa diklaim, serta mana yang tidak.
Padahal, di sisi lain, saat peserta datang ke rumah sakit mereka harus
menandatangani perjanjian untuk membayar sendiri item-item manfaat yang tak
ditanggung BPJS.

Demi transparansi, seharusnya hal ini tak sulit dilakukan. Bukankah
Presiden di mana-mana selalu ngomong Revolusi Industri 4.0, ‘unicorn’,
‘decacornn’, atau tol langit? Harusnya semua itu segera diterapkan untuk
membenahi BPJS Kesehatan.

*Dr. Fadli Zon, M.Sc.*
*Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindr*

Kirim email ke