https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1669-kepentingan-nasional
*Selasa 12 November 2019, 05:10 WIB *
/*Kepentingan Nasional*/
*Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | podium
<https://mediaindonesia.com/podiums>*
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1669-kepentingan-nasional>
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Kepentingan Nasional
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1669-kepentingan-nasional
via @mediaindonesia>
Kepentingan Nasional
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/11/8011c68416c13655d48ba7ae80cb168b.jpg>
/MI/Ebet/
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group
MENARIK ucapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan mengenai rencana pengembangan infrastruktur global
yang diinisiasi oleh AS, Australia, dan Jepang. Indonesia menyambut baik
dan akan ikut terlibat sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
investasi di sini.
Kita memang negara yang tidak terikat kepada blok tertentu. Sejak dulu
prinsip politik yang kita anut ialah bebas dan aktif. Kita akan ikut
serta kepada semua inisiatif yang baik dan bisa memberikan manfaat
kepada bangsa kita serta juga bangsa-bangsa dunia. Kepentingan nasional
menjadi pegangan dalam setiap langkah yang kita ambil.
Pertarungan perebutan hegemoni antara AS dan Tiongkok memang semakin
menarik untuk diperhatikan. Tiongkok hadir lebih dulu dengan inisiatif
membangun kembali Jalur Sutra. Anggaran khusus untuk membangun jalur
infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Asia, dan Afrika
disediakan dengan jumlah yang luar biasa.
Dengan kekayaan yang dimiliki, Tiongkok sudah menjadi raksasa besar yang
bisa melakukan apa saja dan kini bahkan mengancam hegemoni AS. Apalagi
keputusan yang mereka ambil tidak pernah berlama-lama. Tidak usah heran
jalur kereta sepanjang 12.000 kilometer untuk mengangkut berbagai produk
mereka sudah terbentang sampai Inggris.
Kembali kepada tujuan besar kita untuk bisa menarik investasi, pekerjaan
rumah kita tidak terletak pada inisiatif yang digagas AS atau Tiongkok,
tetapi pada diri kita sendiri. Orang enggan untuk menanamkan modal ke
Indonesia karena tingginya ketidakpastian. Termasuk para pejabat kita
yang tidak piawai dalam berkomunikasi.
Misalnya tentang rencana pemindahan ibu kota. Ketika ditanya tentang
lahan yang sekarang sudah dikuasai swasta, pejabat kita dengan enteng
mengatakan, karena itu lahan milik negara maka nanti kita akan ambil
alih. Bagi pengusaha, kata 'ambil alih' itu sangatlah menakutkan karena
tiba-tiba saja bisnis mereka diambil oleh negara.
Sebenarnya ada bahasa yang lebih baik dipergunakan. Pemerintah akan
membicarakan dengan para pengusaha yang sudah mengembangkan usaha mereka
di sana. Kalau memang perlu relokasi, pemerintah akan mengganti dengan
lahan di tempat lain.
Banyak pejabat sekarang ini lebih mendahulukan hasil daripada proses.
Padahal proses dan hasil merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dalam kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indorama, misalnya, dengan
enteng dikatakan, nanti perusahaan itu kita BUMN-kan saja.
Memang, ada perselisihan yang tidak kunjung tuntas di perusahaan
tersebut. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa begitu saja melakukan
pengambilalihan kepemilikan. Pihak yang berselisih harus membawa
persoalan ke ranah hukum dan biarkan penegak hukum yang memutuskan.
Sikap bersahabat itulah yang perlu kita perbaiki kalau kita ingin
menarik investasi. Hal itu karena seorang pengusaha harus berpikir 10
tahun sampai 20 tahun ke depan kalau mau menanamkan modalnya. Mereka
membutuhkan kepastian jangka panjang karena sekali investasi dilakukan,
tidak mungkin begitu saja tarik kembali.
Mengapa sekarang ini investasi portofolio lebih besar daripada investasi
langsung. Salah satu penyebabnya ialah mereka takut akan masa depan.
Dengan investasi portofolio, mereka bisa kapan saja melepas kepemilikan
saham dan keluar dari Indonesia.
Belum lagi soal kepastian dalam pengurusan perizinan, dari pengurusan
izin administrasi sampai berkaitan dengan pendirian pabrik waktunya
lama. Belum lagi seperti kasus di Bekasi, yang banyak pungutan tidak
jelas. Untuk kegiatan di desa saja pengusaha diminta untuk memberikan
sumbangan.
Kalau pengusaha nasional, mereka sudah paham dengan berbagai sumbangan.
Akan tetapi, kalau perusahaan asing, mereka tidak tahu bagaimana harus
membukukannya di keuangan perusahaan. Padahal, tata kelola perusahaan
merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, dan itu tidak mengenal
pengeluaran yang tidak jelas nomenklaturnya.
Pertanyaannya, sampai kapan ketidakjelasan ini bisa kita selesaikan?
Ataukah kita akan terus biarkan sebagai bagian dari model berbisnis di
Indonesia? Sepanjang kita tidak mampu melakukan perbaikan, jangan harap
investasi akan datang ke sini.
Terasa ironis di tengah keinginan untuk menarik investasi, kita tidak
berdaya dengan kondisi yang harus kita hadapi. Inilah tantangan
sesungguhnya yang harus kita bisa jawab. Kalau tidak maka tidak mungkin
kita membuka lapangan pekerjaan bagi begitu banyak sarjana yang lulus
setiap tahun.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1669-kepentingan-nasional>
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Kepentingan Nasional
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1669-kepentingan-nasional
via @mediaindonesia>
