Menhan peringatkan semua pihak tak terlibat rente di sektor pertahanan
Senin, 25 November 2019 10:13 WIB
Menhan peringatkan semua pihak tak terlibat rente di sektor pertahanan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (ANTARA/Desca Natalia)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Letjen TNI Purn Prabowo Subianto
memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di
sektor pertahanan.
"Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak
kesejahteraan prajurit TNI," kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang
Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak
kepada wartawan, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk
kepentingan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dengan minimalisasi kebocoran.
"Sejak awal duduk sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah
memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan,
jangan main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara, oleh sebab itu
melanjutkan perintah Presiden Joko Widodo," kata Dahnil.
*Baca juga:Upaya pemerintah tingkatkan kecanggihan alutsista
<https://www.antaranews.com/berita/1178484/upaya-pemerintah-tingkatkan-kecanggihan-alutsista>
Baca juga:Menhan Prabowo "sisir" belanja alutsista berorentasi proyek
<https://www.antaranews.com/berita/1176491/menhan-prabowo-sisir-belanja-alutsista-berorentasi-proyek>
Baca juga:Anggaran pertahanan negara diminta tak dimaknai alutsista saja
<https://www.antaranews.com/berita/1158092/anggaran-pertahanan-negara-diminta-tak-dimaknai-alutsista-saja>*
Belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan
pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, pesawat tempur
Angkatan Udara dan kendaraan tempur Angkatan Darat.
"Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri
Pertahanan bias Angkatan Darat," kata Dahnil.
Menurut dia, Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik
harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti baik angkatan
laut, udara maupun angkatan darat.
"Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga
dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada
tahun 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien
dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan
dan bebas kebocoran serta perburuan rente," jelas Dahnil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai
pertahanan meminta Kementerian Pertahanan dalam melakukan pengadaan
alutsista tidak lagi berorientasi pada proyek semata.
"Orientasi belanja pengadaan alutsista harus pada kemitraan strategis
dalam meningkatkan kemandirian produksi dan daya saing bangsa. Dengan
demikian, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista,"
tuturnya.
Prabowo Subianto sendiri berjanji akan mencari celah kebocoran di
anggaran pertahanan, termasuk dalam pengadaan alutsista.
"Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada
saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan,
penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata
Prabowo, Jumat (22/11).
Presiden Jokowi sendiri telah menekankan kepadanya agar menjaga dan
menggunakan anggaran pertahanan dengan sebaik-baiknya tanpa terjadinya
mark up.
Ia benar-benar ingin menjaga tidak ada kebocoran, tidak ada
penggelembungan, mark up yang tidak masuk akal.
Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36
triliun. Anggaran itu meningkat daripada anggaran pertahanan 2019 yang
mencapai Rp121 triliun. Anggaran tersebut merupakan anggaran terbesar
dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.
Kementerian Pertahanan sendiri menganggarkan program modernisasi alat
utama sistem senjata (alutsista) pada tahun 2020 sebesar Rp10,86
triliun, naik 20 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Nilai tersebut
terdiri atas Rp4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat,
matra laut Rp4,16 triliun, dan matra udara Rp2,11 triliun.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
