Harusnya KPK gerak cepat menelusuri siapa yang menerima bayaran. Kalau betul ada ya tangkap saja. Atau, si pemilih menteri mestinya terusik dan perintahkan kapolri untuk mengungkap. Mosok istana cuma mengulang: "nama Jokowi dicatut!" Lalu persoalan hanyut dalam kegelapan seperti tempohari. --- ilmesengero@... wrote:
Kepada siapa "calon" menteri harus dibayar? Tentu saja yang membayar mempunyai harapan besar akan bisa memperoleh keuntungan dari modalnya yang ditanamkan pada bisnis jabatan. Hal ini bukan baru, contohnya untuk bekerja di kemenetrian untuk bisa murga juga harus bayar. Bagi dulu lupa dan sekarang tidak ingat dan ingin mau tahu lebih dalam hendaklah ber"konsultasi dengan ex menteri agama Lukman Hakim Saifuddin yang telah megakui menerima oleh-oleh. Selain itu di ruang kerjanya di kementrian agama oleh KPK ditemukan sejumlah uang. Untuk menjadi ketua partai politik pun dilakukan hal yang sama, yaitu para calon ketua menabur fulus pada peserta kongres siapa menabur lebih banyak pasti memetik hasilnya. https://m.jpnn.com/amp/news/konon-ada-praktik-mahar-rp-500-m-dalam-pemilihan-calon-menteri-kabinet-jokowi?__twitter_impression=true Konon Ada Praktik Mahar Rp 500 M dalam Pemilihan Calon Menteri Kabinet Jokowi Minggu, 24 November 2019 – 22:27 WIB
