Menkominfo: infrastruktur digital mendukung kepentingan nasional
Jumat, 29 November 2019 09:07 WIB
Menkominfo: infrastruktur digital mendukung kepentingan nasional
Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat
kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa
(5/11/2019). Rapat kerja membahas rencana kerja Kementerian Kominfo
tahun anggaran 2020 serta pembahasan isu-isu aktual. ANTARA
FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate
dalam sesi diskusi di Internet Government Forum di Berlin, Jerman,
menyatakan infrastruktur digital yang dibangung di Tanah Air harus
mendukung kepentingan nasional, berlaku juga saat situasi darurat.
“Dalam situasi darurat seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan
keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal.
Jadi, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memutus internet, hanya
mengurangi kecepatannya. Itu kami lakukan untuk memastikan bahwa hak-hak
sipil warga juga dilindungi oleh pemerintah,” kata Johnny di forum
terbuka bertema "“Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital
Inclusion” di IGF Berlin, dalam keterangan pers, dikutip Jumat.
Johnny mengemukakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan tentang
pemblokiran internet di Indonesia dari seorang aktvitis Free Open Source
Software, Nnenna Nwakanma.
Dalam forum tersebut, Menkominfo juga menjelaskan pemerintah tidak hanya
membangun infrastruktur fisik untuk kebutuhan umum seperti jalan tol dan
pelabuhan udara, namun, juga infrastruktur telekomunikasi antara lain
jaringan serat optik Palapa Ring sepanjang 330.000 kilometer, 120.000
menara BTS, lima satelit telekomunikasi dan yang akan datang, tiga
satelit multifungsi.
Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif,
dalam acara yang sama menyampaikan Indonesia bekerja sama dengan
pemangku kepentingan untuk membangun infrastruktur agar dapat menjangkau
masyarakat hingga ke kawasan terpencil.
“Untuk membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17
ribu pulau, dan 80 ribu desa, dibutuhkan kerja sama semua pemangku
kepentingan. Sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari
pembangunan infrastruktur digital, terutama mereka yang berada di daerah
pelosok pedesaan,” kata Anang.
Indonesia dalam acara Internet Government Forum di Berlin dua kali
mendapatkan menjadi pembicara di forum terbuka atau Open Forum, dua
proposal berhasil lolos seleksi untuk dijadikan materi. Proposal yang
masuk, menurut keterangan Kominfo, berjumlah lebih dari 500 berasal dari
131 negara partisipan.
Forum terbuka pertama bertema “Strengthening Digital Ecosystem for
Better Digital Inclusion”, sementara yang kedua “Strengthening Digital
Transformation through Digital Security”, berlangsung pada Kamis (28/11)
waktu setempat.
*Baca juga:Menkominfo usulkan pasal khusus kedaulatan data pada RUU PDP
<https://www.antaranews.com/berita/1180299/menkominfo-usulkan-pasal-khusus-kedaulatan-data-pada-ruu-pdp>
Baca juga:Menkominfo minta aplikator perketat verifikasi mitra ojek
daring
<https://www.antaranews.com/berita/1180303/menkominfo-minta-aplikator-perketat-verifikasi-mitra-ojek-daring>
Baca juga:Menkominfo bertolak ke Berlin paparkan kelola internet
Indonesia
<https://www.antaranews.com/berita/1180112/menkominfo-bertolak-ke-berlin-paparkan-kelola-internet-indonesia>*
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
