Sri Mulyani: Reformasi belanja harus dilakukan untuk hindari korupsi
Selasa, 3 Desember 2019 16:19 WIB
Sri Mulyani: Reformasi belanja harus dilakukan untuk hindari korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Auditorium CBB Kantor Pusat
DJP di Jakarta, Selasa (3/12/2019). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
Kalau kita ingin maju ya belanja kita harus efisien, tepat sasaran, dan
tidak dikorupsi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan
reformasi di bidang belanja harus segera dilakukan untuk menghindari
adanya inefisiensi anggaran yang pada akhirnya berpeluang menyebabkan
tindakan korupsi.
Sri Mulyani menuturkan korupsi juga bisa berasal dari kesalahan
pengalokasian belanja negara yang tidak tepat, tidak efisien, serta
tidak efektif sehingga perlu segera dilakukan reformasi belanja.
"Kalau kita ingin maju ya belanja kita harus efisien, tepat sasaran, dan
tidak dikorupsi. Jangan cuma tidak korupsi tapi masih salah desainnya,”
katanya di Auditorium CBB Kantor Pusat DJP di Jakarta, Selasa.
Ia meminta kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Dirjen Perbendaharaan,
dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk
berkoordinasi dalam memperbaiki kualitas belanja pemerintah sehingga
tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam pengalokasian anggaran.
*Baca juga:Sri Mulyani imbau Kemenkeu tingkatkan integritas guna hindari
korupsi
<https://www.antaranews.com/berita/1191344/sri-mulyani-imbau-kemenkeu-tingkatkan-integritas-guna-hindari-korupsi>*
"Di era digital, Kemenkeu seharusnya bisa menggunakan data untuk
memperbaiki policy, kinerja organisasi, dan memperbaiki institusi," ujarnya.
Ia menuturkan pihaknya akan terus memperbaiki sistem belanja pemerintah
meskipun tidak mudah karena belanja negara dialokasikan ke kementerian
dan lembaga memiliki target belanja yang berbeda-beda.
"Masing-masing tentu memiliki mekanisme yang terkadang sulit untuk
mengkoordinasikan dari sisi konsistensinya dengan prioritas nasional,"
ujarnya.
Ia menjelaskan, reformasi belanja tersebut memiliki beberapa tujuan di
antaranya adalah menciptakan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan
sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Tujuan kedua adalah berkaitan dengan efisiensi termasuk mengenai data
yaitu supaya alokasi belanja pada tahun berikutnya tidak jauh berbeda
dengan anggaran tahun sebelumnya karena itu sudah dianggap sebagai
standar biaya yang diperlukan bagi suatu institusi.
*Baca juga:Menkeu berkomitmen cegah korupsi di Kemenkeu
<https://www.antaranews.com/berita/728066/menkeu-berkomitmen-cegah-korupsi-di-kemenkeu>
Baca juga:Menkeu: Realisasi belanja negara Rp1.798 triliun hingga
Oktober 2019
<https://www.antaranews.com/berita/1168587/menkeu-realisasi-belanja-negara-rp1798-triliun-hingga-oktober-2019>*
"Kalau suatu aktivitas sebenarnya hanya membutuhkan 100 dan itu datanya
tiap tahun sudah ada, harusnya kita bisa mengatakan inilah standar
biayanya untuk melakukan kegiatan itu jadi orang tidak perlu
menganggarkan lebih tinggi dari yang seharusnya," jelasnya.
Menurutnya, meskipun tidak erat kaitannya dengan korupsi namun mekanisme
kejelasan data itu dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian dana
belanja baik ke kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Ia pun menegaskan bahwa transparansi tetap menjadi kunci dalam
menyukseskan berbagai reformasi atau program yang dijalankan oleh
pemerintah sebab melalui keterbukaan semua pihak bisa ikut mengawasi
pengalokasian anggaran dan penggunaannya.
“Tapi ternyata tidak selalu otomatis, seperti biaya operasi sekolah
sebetulnya setiap sekolah dengan alamatnya sudah bisa mengetahui mereka
dapatnya berapa. Data itu harusnya powerful agar orang bisa
mengeceknya," ujarnya.
*Baca juga:Menkeu paparkan lima fokus belanja pemerintah tahun 2020
<https://www.antaranews.com/berita/1034598/menkeu-paparkan-lima-fokus-belanja-pemerintah-tahun-2020>
Baca juga:Sri Mulyani harapkan percepatan eksekusi belanja modal
<https://www.antaranews.com/berita/1030594/sri-mulyani-harapkan-percepatan-eksekusi-belanja-modal>*
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
