Catatan Ekonomi: Erick, Teruslah Bertindak Tegas
Minggu , 08 Desember 2019 | 09:30
Catatan Ekonomi: Erick, Teruslah Bertindak Tegas
Sumber Foto Gatra.com
Menteri BUMN Erick Tohir
POPULER
PKB Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10791/pkb_dorong_pembentukan_pansus_jiwasraya>Erick
dan Dewan Komisaris Sepakati Penyelesaian Kasus Direksi Garuda
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10789/erick_dan_dewan_komisaris_sepakati_penyelesaian_kasus_direksi_garuda>Erick
Thohir Larang BUMN Berikan Suvenir dalam RUPS
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10794/erick_thohir_larang_bumn_berikan_suvenir_dalam_rups>Dewan
Komisaris Garuda Pastikan RUPS LB Digelar dalam 45 Hari
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10787/dewan_komisaris_garuda_pastikan_rups_lb_digelar_dalam_45_hari>Erick-Komisaris
Garuda Berhentikan Sementara Direksi Terkait Harley
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10782/erick_komisaris_garuda_berhentikan_sementara_direksi_terkait_harley>
Listen to this
JAKARTA--Sudah lama masyarakat menginginkan pembersihan benalu-benalu
yang menggerogoti perusahaan-perusahaan pelat merah. Karenanya,
meskipun terlambat, gebrakan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir di
Garuda Indonesia disambut gembira dengan harapan pembersihan akan
berlanjut sehingga perusahaan –perusahaan pelat merah itu lebih sehat
dan produktif.
Selama ini rakyat berpandangan “ada yang salah” dalam pengelolaan BUMN
sehingga banyak yang rugi atau perkembangannya tidak sehat. Pemerintah
terus menggelontorkan dana untuk menolong BUMN yang rugi, namun tetap
saja banyak perusahaan yang tidak sehat dan rugi. Ini warisan masa lalu
ketika banyak BUMN menjadi “sapi perah” yang tentu sangat merugikan.
Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan sementara seluruh jajaran
direksi yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson
dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo. Keputusan diambil
dalam pertemuannya dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia, Jumat (7/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelundupan motor Harley
Davidson diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk, Ari Ashkara. Suku cadang motor gede (moge) merek Harley
Davidson dan sepeda lipat ekslusif merek Brompton itu dipreteli lalu
dimasukkan dalam pesawat baru Airbus 330-900NEO pada 17 November 2019.
“Inilah yang membuat kami sedih. Di saat kami ingin membangun citra BUMN
dan meningkatkan kinerjanya, ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab
yang melakukan hal seperti ini,” kata Erick.
Tindakan tersebut tepat. Sebelumnya, kita juga mencatat kebijakan
direksi Garuda yang cukup menghebohkan, yaitu membuat membuat laporan
keuangan 2018 menjadi untung dari seharusnya masih rugi. Kementerian
Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menemukan adanya pelanggaran pada
laporan keuangan tahunan maskapai itu. Akuntan Publik Kasner Sirumapea
pun akhirnya dibekukan oleh Kemenkeu selama 12 bulan karena tindakannya itu.
Kasus kontroversial itu bermula dari laporan keuangan emiten dengan kode
saham GIAA yang telah diaudit berbalik untung US$809,846 pada 2018.
Posisi tersebut kebalikan dari kerugian US$216,58 juta pada 2017. Dua
komisaris GIAA, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap laporan
keuangan 2018 itu tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) sehingga tidak mau menandatangani persetujuan atas
laporan keuangan itu.
Kasus Garuda tersebut ibarat “gunung es” karena ditengarai banyak sekali
kasus penyalahgunaan yang dilakukan manajemen BUMN. Beberapa waktu lalu,
misalnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan adanya dugaan korupsi
di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk periode 2014-2018. Dugaan
tindak korupsi ini dilakukan melalui produk Bancassurance dan Aliansi
Strategis dengan menawarkan bunga yang dinilai cenderung di atas
rata-rata. Dari produk dengan bunga yang terbilang tinggi di kisaran
6,5%-10% tersebut, Jiwasraya berhasil mengumpulkan premi senilai Rp
53,27 triliun.
Kini kasus Jiwasraya terus bergulir dan sangat mungkin akan segera
ditetapkan tersangkanya. Kalangan DPR bahkan berkeinginan membentuk
Pansus terkait dugaan korpsi di JIwasraya. “Pansus Jiwasraya ini hadir
karena adanya masyarakat yang menjadi korban dari asuransi Jiwasraya
ini. Jadi rasanya tidak cukup secara hukum saja untuk menyelesaikannya,
perlu didorong juga secara politik agar pemerintah bersungguh-sungguh
mengatasi masalah ini," kata Marwan Jafar, politisi PKB, Sabtu.
Kita mendukung langkah pemerintah untuk membersihkan dan menyehatkan
BUMN sebab dalam catatan masih banyak BUMN yang merugi.
Menurut catatan Kementrian Keuangan, tahun lalu terdapat tujuh BUMN yang
merugi. Yaitu, PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT
Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel. Di
lain pihak, selama periode 2015-2019 pemerintah menggelontrokan dana
penyertaan ratusan trilyun rupiah, terakhir tahun 2019 ini sebanyak Rp
20,3 triliun.
Namun menurut data Biro Riset/Infobank/, tahun lalu jumlah BUMN yang
rugi bukan tujuh, melainkan 12. Terlepas dari soal kerugian itu,
masyarakat juga merasakan betapa banyak masalah terjadi, seperti
pelayanan PLN yang rendah, data nasabah yang error di sebuah bank BUMN,
soal limbah minyak dan masih banyak lainnya.
Maka, kini memang dibutuhkan kebijakan yang tepat dan tegas dalam
pengelolaan BUMN. Bukan hanya dikelola dengan benar dan baik, melainkan
juga mampu menggerakkan para pelaku ekonomi lainnya agar pertumbuhan
bisa lebih bagus. Gebrakan Erick Tohir bisa menjadi awal pembersihan
benalu dan kerakap di BUMN, sekaligus meletakkan merevitalisasi BUMN
agar tumbuh sehat, mampu berkembang dan bisa bersaing di kancah global. (BC)
Sumber Berita:Berbagai sumber
