Faisal Basri Ingatkan Jokowi Jangan Terlalu Percaya Diri
Reporter:
Eko Wahyudi
Editor:
Rahma Tri
Kamis, 19 Desember 2019 07:26 WIB
Faisal Basri. TEMPO/Jati MahatmajiFaisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal
Basri mengingatkan Presiden Joko Widodo atauJokowi
<https://fokus.tempo.co/read/1285263/setumpuk-pr-menanti-di-balik-tol-layang-jakarta-cikampek>untuk
tak terlalu percaya diri dengan program Omnibus Law-nya. Meski
Faisal menyadari, Jokowi sudah mendapat 74 persen dukungan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bahkan sokongan Partai
Gerindra guna memuluskan pengesahan Omnibus Law pada Januari tahun depan.
Menurut Faisal, Jokowi jangan dulu terlalu percaya diri, karena pasti
Omnibus Law ini akan ada dampaknya ke depan. "Tatkala satu rezim itu
sangat/confident,/ ingat bahaya sedang menghadang," ujarnya di Hotel
Millenium, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2019.
Kemudian ia juga mempertanyakan fokus dari Omnibus Law itu akan mengarah
kemana. Sebab, Faisal merasa isi pokok Omnibus Law ini justru membahas
soal kepentingan para pelaku usaha, seperti halnya besaran upah minimum
kaum buruh, dan hambatan ketenagakerjaan.
"Juga saya cuma titip pesan ke pemerintah jangan sampai Omnibus Law ini
kesannya untuk memenuhi seluruh permintaan dunia usaha
terkait/cost/tenaga kerja. Bisa jatuh Pak Jokowi," ujarnya.
Faisal juga mengkritik proses pembuatan Omnibus Law yang dinilainya
tertutup dan terburu-buru. Bahkan, tidak atau belum dilakukan kajian
akademis untuk aturan tersebut. Sehingga, ia menilai hal ini akan
berbahaya jika diaplikasikan nantinya.
ADVERTISEMENT
"Sangat berbahaya, tidak ada kepentingan buruh yang terwakili di dalam
proses pembuatan ini. Tidak ada kepentingan daerah, tadi dalam rapat
daerah disampaikan," ungkap dia.
Faisal Basri mengharapkan, Omnibus Law yang digagasJokowi
<https://bisnis.tempo.co/read/1285226/jokowi-targetkan-badan-otorita-ibu-kota-rampung-bulan-depan> ini
jangan hanya memikirkan kemudahan untuk para pelaku usaha, namun juga
harus melihat aturan tersebut bisa baik bagi lingkungan atau tidak.
"Saya rasa pemerintah masih waras tidak akan mengorbankan lingkungan
untuk usaha," katanya.
*EKO WAHYUDI*
