-- 
j.gedearka <[email protected]>

https://www.antaranews.com/berita/1274783/pdip-indeks-kebahagiaan-jakarta-kalah-dengan-badung


PDIP: Indeks kebahagiaan Jakarta kalah dengan Badung

Sabtu, 1 Februari 2020 14:34 WIB

Sejumlah wisatawan bermain wahana permainan air di kawasan watersport Tanjung 
Benoa, Badung, Bali, Selasa (7/1/2020). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf (ANTARA 
FOTO/FIKRI YUSUF)
Padahal kita ketahui bersama APBD DKI Rp87,9 triliun sementara Kabupaten Badung 
hanya Rp6,3 triliun
Jakarta (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyebut 
indeks kebahagiaan warga Jakarta masih kalah dibandingkan dengan warga di 
Kabupaten Badung, Bali,  meski dari sisi anggaran daerah ini terbilang minim.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan di Jakarta, 
Sabtu, dengan dana hanya sekitar Rp6,3 triliun tapi indeks kebahagiaanya tinggi 
dan kerap menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pengelolaan kebijakan dan 
pelayanan warganya.

"Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta melihat ada hal-hal prinsipil yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tapi itu tidak bisa dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Gembong.

Gembong mengatakan mengetahui fakta tersebut usai dirinya dan anggota Fraksi 
PDIP DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan Kerja Lintas Komisi DPRD DKI Jakarta 
(Fraksi PDI Perjuangan) pada 30 Januari hingga 1 Februari 2020.

Pertama, kata Gembong, perencanaan Pembangunan; Kabupaten Badung menggunakan 
Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai acuan rel 
pembangunan atau konsep induk yang hampir tidak dimiliki DKI Jakarta saat ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta di angka 80,46, sementara Indeks 
Kebahagiaan di angka 71,33. Sementara, IPM Kabupaten Badung sudah berada di 
angka 80,57 dan Indeks Kebahagianya sebesar 76,14.

"Padahal kita ketahui bersama APBD DKI Rp87,9 triliun sementara Kabupaten 
Badung hanya Rp6,3 triliun," kata dia.

Ketiga, Kabupaten Badung juga sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan 
untuk seluruh segmen non Komersial, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,3 
triliun (84 perssn dari APBD). Sementara kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot 
PAD, masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran.

Baca juga: Finlandia paling bahagia, AS dilanda ketidakpuasan

Baca juga: BPS: semakin berusia lanjut masyarakat Sulut makin kurang bahagia

Baca juga: BPS: indeks kebahagiaan orang Bali lebih tinggi

Selanjutnya, dengan karakteristik keberagaman etnis-suku bangsa yang hampir 
sama dengan DKI Jakarta, Kabupaten Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat 
dan beragama sangat tinggi yaitu 80,24, sementara DKI Jakarta hanya di angka 
71,3.

Adapun catatan kelima hasil kunker PDIP tersebut, berisi Fraksi PDI Perjuangan 
DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah 
pada angka kritis karena dibandingkan dengan Pemerintahan setingkat Kabupaten 
saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya.

"Terakhir, mengingat APBD DKI Jakarta yang besar mencapai Rp87 triliun lebih. 
Harusnya Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tahun 2021 yang baru saja 
disusun tanggal 29 Januari 2020, lebih berpihak kepada rakyat Jakarta yang 
masih kategori prasejahtera. Untuk itu sangat dibutuhkan akurasi data seberapa 
banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori prasejahtera, sehingga 
delivery program nya mnjd tepat sasaran," ujar dia.

Contoh program konkrit yang nyata menyentuh kebutuhan masyarakat pra-sejahtera, 
tambah Gembong, adalah "bedah rumah" yang bisa disubsidi oleh Pemprov sehingga 
tidak ada lagi kita temukan rumah tidak layak huni di DKI Jakarta.

"Program ini dapat disandingkan dengan program 'community development' sehingga 
lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta," ucap Gembong 
menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020





Kirim email ke