Serba-serbi gambaran strata tata-susila penguasa dewasa ini. Salam. Lusi
1.: SUARA.COM 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin, Rocky Gerung Beri Nilai 9 untuk Kebohongan Reza Gunadha | Rifan Aditya Selasa, 28 Januari 2020 | 18:49 WIB Rocky Gerung maupun Said Didu berpendapat bahwa Jokowi tidak berhasil mencapai visi misinya. Suara.com - Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pengamat politik Rocky Gerung memberi nilai tinggi untuk kebohongan. Hal ini disampaikan Rocky saat hadir dalam wawancara bersama dengan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu di acara Resonansi TV. Videonya juga diunggah ke kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Selasa (28/1/2020). Pembawa acara, Hersubeno Arief awalnya meminta dua narasumber itu untuk memberi nilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang akan masuk 100 hari ini. Rocky Gerung berkata, "Saya kasih nilai sembilan." Mendengar nilai yang disebutkan Rocky, Hersubeno dan Said Didu terkejut. Hersubeno lantas bertanya, "Sembilan dari berapa?" "Sembilan untuk kebohongan," kata Rocky yang kemudian disambut gelak tawa Hersubeno dan Said Didu. Sementara itu Said Didu memberi nilai jelek untuk pemerintahan Jokowi dan ia anggap tidak lulus. "Saya kalau periode pertama (Jokowi), akumulasi ya 5, tapi periode kedua sekarang saya kasih 3," ucap Said Didu. Hersubeno bertanya, "Enggak lulus dong?" "Lima juga enggak lulus, tiga DO (drop out)," kata Said Didu. Said Didu juga menilai periode pertama Jokowi dengan angka F. Sehingga ia merasa, Jokowi tidak berhak mengulang atau melakukan perbaikan. Baik Rocky Gerung maupun Said Didu berpendapat bahwa Jokowi tidak berhasil mencapai visi misinya. Sebab Indonesia belum menjadi bangsa yang maju, tidak mandiri dan masih terjadi konflik. "Kita sama sekali enggak mandiri, kalau kita mandiri, enggak impor macam-macam. Kita tetap tergantung pada luar negeri, dan itu yang dikeluhkan oleh publik," ujar Rocky. Ia menambahkan bahwa sampai sekarang di Indonesia masih berlangsung konflik horizontal, konflik identitas dan perselisihan yang berunsur muatan politik. "Ada gotong royong, yang gotong royong cuman elit saja kan, kabinetnya yang gotong royong, gotong royong untuk berbohong itu," ucap Rocky. 2.: Antara Kufur Nikmat dan Perekonomian 2019 Rendah Bsafaat Bsafaat 10 Feb 2020, 19:20 NILAH, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap bersyukur atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mangkrak di 5,02% pada 2019. Kondisi ini lebih baik ketimbang negara lain, setuju? Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi mempersoalkan istilah kufur nikmat yang disampaikan presiden terkait capaian perekonomian 2019 yang cuman 5,02%. Dia menyarankan jangan menggunakan istilah-istilah atau simbol keagamaan. Dikhawatirkan malah menimbulkan salah tafsir. "Indonesia bukan negara agama. Karena itu kalau dipakai istilah-istilah agama, ini bertentangan dengan Pancasila," kata Adhie Massardi di Jakarta. Istilah kufur nikmat yang dilontarkan dinilainya keluar dari konteks. Bagaimana mungkin, Indonesia malah bangga dan senang dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 10%, itulah sebenar-benarnya kufur nikmat. Alasannya, Tuhan memberikan keberlimpahan yang sangat banyak pada bumi Indonesia. Indonesia berlimpah atas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Dengan keberlimpahan itu seharunya cukup menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 10%. "Tapi karena kufur nikmat, berkah yang melimpah dari Tuhan itu diberikan kapada bangsa lain," ujar Adhie Massardi. Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, dalam melaksanakan roda pemerintahan, kalau pemerintah memilih pinjaman utang dengan bunga yang tinggi, dalam konteks agama itu masuk ketegori riba. "Ini masuk ranah riba yang diharamkan. Yang memberikan dan dipinjamkan sama-sama diharamkan," tutur Adhie Massardi. "Itu kalau Presiden Joko Widodo mau memaksakan (istilah agama) masuk ranah pemerintahan," lanjut dia. Itu sebebnya, dulu Presiden Gus Dur meminta tim ekonominya Rizal Ramli untuk berusaha menurunkan utang seminimal mungkin, dan berhasil. Karena dalam konsep pemerintahan Gus Dur, tidak ada bangsa yang bisa makmur dan sejahterah dari utang. "Nah, tetapi pemerintahan Gus Dur sangat bijaksana, tidak mau konsep keagamaan itu dimasukkan dalam pemerintahan. Tapi nilai-nilai Islam itu yang diterapkan dalam pemerintahan tanpa menyebut simbol-simbol agama," paparnya. Pemerintah Gus Dur terbukti membawa berkah. Seluruh pertanian dan perniagaan saat itu sangat bagus. Dan karena diberkahi, bencana juga sangat minim. "Saya melihat itu yang dimaksud Gus Dur. Kalau dijalankan dengan benar akan diberkahi. Jadi, ketika kehidupan dengan utang, dengan riba, itu sebabnya dimurkai Tuhan, sehingga banyak gagal panen dan penyimpangan pejabat," tutur Adhie Massardi. Jadi, masih kata Adhie Massardi, kalau pemerintah mau masuk ke ranah keagamaan, maka ulama, tokoh agama, dan umat harus mengingatkan pemerintah, agar tidak kufur nikmat, dan menghilangkan kehidupan bangsa di tengah riba. "Karena itu saya juga heran kenapa petinggi NU, tidak mengingatkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di tengan keberkahan itu," tutupnya. [ipe] 3.: Risma Bukan Kodok 7 Februari 2020 fnn 0 Komentar Oleh Dimas Huda Aku ini binatang jalang Dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap meradang menerjang == Jakarta, FNN – Begitu penggalan puisi Chairil Anwar berjudul “Aku”. Sastrawan ini menyebut dirinya sebagai binatang jalang. Duh, sudah binatang, jalang pula. Sudah barang tentu, Chairil tidak sedang bermaksud menganggap kedua orang tuanya, ibu yang melahirkannya, sebagai binatang. Tidak. Lagi pula, rasanya tidak ada orang yang dengan senang hati disebut binatang. Toh begitu, tidak sedikit orang yang memberi nama anak-anak mereka dengan nama binatang. Sebut saja Gajah Mada, yang jadi Patih Majapahit itu. Ada Kasman Singodimedjo, Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal dari DPR. Dan banyak lagi. Dalam khazanah bahasa Melayu, binatang digunakan sebagai perlambangan. Sebut saja, kuda tunggangan, katak dalam tempurung, anjing menyalak bukit, dan seterusnya. Sebagian adalah perumpamaan. Hanya saja dari nama-nama yang ngetop itu tak ada nama tokoh bernama “kodok”. Nah, boleh jadi inilah yang menjadikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, nggak sudi disebut “kodok” oleh Zikria Dzatil dalam statusnya di Facebook. Risma menganggap olokan tersebut sama dengan merendahkan kedua orang tuanya. “Kalau saya kodok berarti orang tua saya kodok. Saya tidak ingin orang tua saya direndahkan,” pekiknya, Rabu (5/2). Inilah salah satu dalih mengapa Risma menyeret Zikria ke penjara. Seperti yang sudah terjadi, polisi menangkap Zikria di kediamannya, di Perumahan Mutiara Bogor Blok E-6/24, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat gara-gara ulah Risma. Zikria dijerat dengan menggunakan UU ITE, Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 milyar. Risma adalah kader partai penguasa. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya bukan “kodok”. Risma adalah banteng. Ohoi … Rasanya, Risma sedang baper alias bawa perasaan. Ia mencari-cari dalih untuk membenarkan tindakannya memidanakan rakyat kecil. Rakyat yang serba terbatas. Rakyat yang harusnya punya hak untuk mengkritik pejabat publik. Kader PDI Perjuangan, biasanya sangat bangga disebut “banteng”. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memekik: “Banteng …” tatkala memanggil kader PDIP dalam berbagai kesempatan kampanye. Pekikan itu biasanya disambut dengan sukacita peserta kampanye “Kemarin ini keren kan, ketika saya hanya bilang, setop banteng merumput,” ucap Megawati saat berpidato di pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, 8 Agustus 2019. Pernyataan Mega itu terkait kabar pindahnya posko pemenangan Prabowo-Sandiaga ke Solo, Jawa Tengah, yang notabene adalah ‘kandang banteng’. Dia memerintahkan para kader partai banteng moncong putih untuk berhenti ‘merumput’. Kalimat seperti itu sudah biasa di kalangan PDIP. Risma juga kader “Banteng”. Kedua orang tua Risma tidak serta merta menjadi banteng pada saat ini. Pendukung Joko Widodo juga dengan senang hati disebut “cebong”. Begitu juga pendukung Prabowo. Rela disebut “kampret”. Mereka yang disebut cebong atau kampret ini bukan anak kodok maupun kelelawar. Jadi harusnya tidak ada masalah. Politik itu mestinya asyik-asyik saja. Pemimpin mestinya nggak baperan. Jangan dikit-dikit tersinggung. Meniru Jokowi, Prabowo Subianto, juga Anies Baswedan jauh lebih baik bagi Risma. Bisa dibayangkan berapa banyak rakyat kecil akan masuk bui jika ketiga pemimpin bangsa ini baperan. Ketiga pejabat ini nyaris saban hari dirisak di media sosial. Meme menghina yang ditujukan kepada mereka bertebaran. Nggak percaya? Googling saja. Jokowi santai. Prabowo berlagak pilon. Anies asyik dengan tugasnya. Semua asyik saja. Mereka sadar, itu adalah risiko menjadi pemimpin. Kualitas mereka sudah teruji. Keistimewaan Kodok Kembali ke kodok. Manusia adalah mahluk yang paling sempurna. Itu pasti. Namun kodok juga tidak buruk-buruk amat. Kodok merupakan salah satu hewan yang mendapatkan pembahasan khusus di dalam Islam. Binatang yang selalu riuh rendah suaranya kala musim hujan ini, merupakan binatang yang istimewa. Pada sebuah hadits sahih disebutkan Nabi Muhammad bersabda: “Berilah keamanan bagi kodok (jangan dibunuh), karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengan adalah tasbih, taqdis, dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air”. Kodok tak mungkin menjadi manusia. Begitu juga Risma. Biar dibilang kodok oleh seluruh rakyat Surabaya sampai Bogor sekalipun, tidaklah mungkin ia berubah menjadi kodok. Risma terlalu gemuk untuk menjadi kodok. Lagi pula, kalau jadi kodok, Risma tidak akan mungkin bisa menjadi walikota. Apalagi memenjarakan rakyat kecil. Risma jelas tidak peka bahasa. Ada yang bilang manusia adalah hewan yang berakal. Jika pikiran digunakan, manusia berbeda dengan binatang. Sikap Risma yang baperan itu tidak pantas ditunjukkan seorang pemimpin. Selain itu, Risma juga terlalu genit. Sering kali ia menunjukkan kelakuan aneh-aneh. Pada satu hari ia tampak sibuk mengatur lalu lintas. Pada hari lainnya, kedapatan menyapu jalan. Lalu, membersihkan gorong-gorong. Risma lupa, bahwa ia dipilih rakyat untuk menjadi walikota. Bukan tukang sapu jalan, apalagi mengatur lalu lintas. Semua itu ada petugasnya masing-masing. Risma diharapkan melahirkan karya besar menjadikan Surabaya tempat yang nyaman bagi warganya. Tak sedikit nitizen memuji Risma karena kelakuannya itu. Namun, lantaran kegenitannya itu, ada juga sejumlah warganet yang tak tahan untuk tidak berkomentar. Mereka memasang status yang berisi kritik. Ada yang mengoloknya sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Celakanya, kritik itu mendapat respon Risma secara negatif. Dia menyeret olokan itu sebagai penghinaan kepada TKW. Itu dianggap merendahkan martabat TKW. Lucu. Padahal bisa saja orang berpendapat sebaliknya: memuliakan TKW menjadi sederajat walikota? Lantaran sikap baper ini, Risma lupa bahwa dirinya adalah pejabat publik. Pejabat publik harus siap dipuji, tapi harus siap juga dihina. Risma memang tak sehebat Jokowi, Prabowo, maupun Anies. Tapi setidaknya Risma mestinya paham bahwa kritik dan hinaan adalah risiko pejabat publik. Rakyat boleh mengkritik pejabat tinggi berdasarkan pada azas kebebasan berpendapat yang diatur Undang-Undang. Mengkriminalisasi rakyat yang mengkritik jelas mengabaikan hak demokrasi warga negara. Risma telah merusak demokrasi. Padahal memaafkan itu membebaskan. Penulis wartawan senior. 4.: Said Didu Ingin Belajar Pada Risma Cara Agar Laporan Cepat Direspon Polisi Jumat, 7 Februari 2020 10:42 di Jatim penanews.id, JAKARTA -Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengungkapkan keinginannya untuk belajar kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma , tentang cara melapor ke polisi agar bisa ditindaklanjuti secara cepat. Keinginan itu disampaikan Said Didu lewat cuitan di akun twiternya @msaid_didu yang diposting pukul 4.05 WIB, Kamis (6/2/2020). “Saya hanya ingin belajar dari Ibu Risma @Tri_Rismaharini bagaimana cara melapor ke polisi @DivHumas_Polri agar bisa ditindaklanjuti secara cepat seperti laporan Ibu. Semoga beliau berkenan” tulis Said Didu. Seperti diketahui, belum lama ini kasus dugaan penghinaan mendera Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Seorang warga Bogor bernama Zikria ditangkap karena perkara tersebut. Polisi menangkap Zikria karena dinilai telah menghina Risma melalui unggahannya di Facebook. Kini, Zikria terpaksa meringkuk di penjara Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Dikutip dari Viva News, terinspirasi dari kejadian yang menimpa Risma, Said Didu ingin menguji penegakan hukum di Indonesia. Sebabnya, Said Didu juga mengalami kejadian serupa yaitu penghinaan di media sosial. Bahkan, Said Didu yang dikenal sebagai seorang influencer yang kerap melontarkan kicauan pedas mengkritik pemerintah ini merasa apa yang dialaminya jauh lebih berat dibanding apa yang Risma tersebut. Disebutkannya, ia pernah dikatain “ monyet” oleh seseorang. “Apa Ibu Risma bisa membantu saya bagaimana caranya agar orang ini bisa juga ditindak seperti orang yang menghina Ibu? Ibu dikatakan kodok – ini saya dikatakan monyet. Ini lebih parah. Saya akan laporkan orang ini untuk menguji bagaimana penegakan hukum di negeri ini,” kata Said Didu melalui akun Twitternya. Said Didu juga memposting orang atau akun yang menghinanya tersebut yaitu @AbhizarKakek. Dia menuliskan: “Ini monyet bicara apa sih, Maaf terpaksa alu bilang kau monyet dgn logika ku untuk mendeskripsikan tentang kau @msaid_didu.” Sejumlah pihak menyayangkan langkah Risma yang melaporkan Zikria ke polisi. Mereka menilai Risma terlalu terbawa perasaan, sehingga melaporkan rakyat biasa, yang menyebabkan orang tersebut dipenjara. Bahkan, seorang warga yang identitasnya dirahasiakan ganti melaporkan Risma dan Kepala Polrestabes Surabaya kepada Ombudsman perwakilan Jawa Timur. Keduanya dilaporkan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang lantaran telah memidanakan penghina Risma, Zikria Dzatil. Pengaduan warga itu menyebutkan bahwa pidana atas penghinaan terhadap penjabat penyelenggara sudah dihapuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015. (EMBE) "Lima juga enggak lulus, tiga DO (drop out)," kata Said Didu. Said Didu juga menilai periode pertama Jokowi dengan angka F. Sehingga ia merasa, Jokowi tidak berhak mengulang atau melakukan perbaikan.
