Keteguhan yang patut diteladani....Sama-sama penyintas 1965, tapi pandangan dunia dan pandangan hidup bisa bertolak belakang...Ada yang setia dan teguh dalam keberpihakannya, tapi ada juga yang membelakangi dan mengkhianati rakyat jelata dan menjadi penjilat para penguasa...
Keteguhan Tiga Zaman Putu Oka Sukanta Kelebihan Putu Oka Sukanta, yang harus secara jujur disebutkan, adalah konsistensinya dalam menulis, konsistensinya dalam hal keberpihakan pada kaum tertindas, konsistensinya dalam melawan penindasan itu, serta cakupan bentuk karya sastra dari puisi, prosa, cerpen sampai dengan novel. Oleh Panitia Peringatan “80 Tahun Putu Oka Sukanta”,saya diminta membahas kandungan politik dalam kumpulan cerpen Debur Zaman dan kumpulan puisi Taksu Puisi. Kedua buku tesebut dikarya dan dikreasi sejak tahun 1958 hingga 2018. Ya, 60 tahun! Rentang waktu yang mencakup “tiga zaman”landschap politik nasional: Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi. Di forum ini saya duduk bersama dua pembicara lainnya yaitu Sejarawan Bonnie Triyana yang diminta mengupas dimensi sejarah, dan aktivis-intelektual Okky Tirto yang mengupas dari sudut pandang kajian budaya. Tulisan ini semestinya merupakan materi yang saya sampaikan dalam kegiatan bedah buku di atas. Sayang sekali,saya tidak sanggup merampungkannya tepat waktu, dan baru diselesaikan beberapa hari kemudian. Dengan demikian tulisan ini telah mengalami koreksi dan penambahan dibandingkan isian yang telah saya ungkapkan secara lisan di Goethe-Haus (30/10) lalu. * Pembahasan kandungan politik ini pertama sekali mendorong saya untuk kembali pada pertanyaan mendasar: adakah karya sastra yang tidak mengandung politik? Atau, apabila karya sastra itu merefleksikan kesadaran serta pandangan manusia pencipta dan pembacanya, maka: adakah manusia yang sungguh netral dalam kehidupan sosial politik? Tanpa membuang lebih lama waktu pembaca, saya mengambil sikap untuk bersepakat dengan kalangan yang mengatakan bahwa tidak ada sastra yang bebas dari politik sebagaimana tidak ada manusia yang sungguh netral dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial politik yang berisikan kontradiksi. Setiap sikap punya konsekuensi terhadap keadaan dunia yang bergerak, termasuk pilihan untuk diam. Karena “yang diam adalah gerak itu dalam sembunyi” (kutipan dari puisi diam, Putu Oka Sukanta). Ini pijakan saya dalam membahas karya Putu Oka Sukanta. Di atas pijakan itu diperlukan selangkah pertanyaan yang lebih maju. Saya batasi pada dua persoalan, yiatu: apa kandungan politik di dalam karya-karya Putu Oka Sukanta? Apakah dalam rentang waktu 60 tahun tersebut karya PutuOka mengalami perubahan atau pergeseran sikap politiknya? Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya memulai dari cerpen Aku Kangen Matari,yang berisikan suara pemberontakan seorang lelalki tua (berusia 112 tahun) yang terbaring tak berdaya di Rumah Sakit[?] terhadap “orang-orang di sekitarnya” yang; tidak memahami kerinduannya pada sinar matahari, gugatannya dalam kenangan getir atas pembunuhan para petani di kampung halamannyapada suatu masa yang lampau, kesedihannya atas perubahan zaman yang menggusur rakyat (petani dan nelayan) dari sumber-sumber kehidupannya, serta semakin menjauhnya kedaulatan dan kemandirian bangsa. Cerpen Aku Kangen Matari, dengan satu pengecualian, bisa mewakili banyak tema atau topik yang diangkat dalam dua buku ini: tragedi kemanusiaan 1965, kesenjangan sosial, diskriminasi sosial, perampasan sumber kehidupan rakyat, komersialisasi terhadap hak hidup (kesehatan), yang semuanya itu telah dilawannya selama puluhan tahun. Satu pengecualiaan yang saya maksud di atas adalah tema politik perempuan yang hadir secara kuat di karya-karya lain tapi tidak cukup terangkat di cerpen ini. Dalam buku kumpulan cerpen Debur Zaman, setidaknya dijumpai lima karya yang menceritakan perjuangan perempuan (Mata, Luh Galuh, Meme Mokoh, Menanti, Bibi Kerti) masing-masing tokoh berjuang dalam situasi yang berbeda. Sementara dalam Taksu Puisi tema ini setidaknya hadir benderang di delapan puisi (“jayaprana dan layonsari”, “Potret Seorang Bunda”, “Marsinah”, “balada tiga perempuan diperkosa”, “dua perempuan”, “epik mama-mama”, dan “perempuan itu bernama Aceh”). Sikap politik Putu Oka dalam persoalan perempuan terwakili melalui tokoh-tokoh (khususnya perempuan) yang menginspirasi karena kekuatan, keuletan, keberanian, daya kreasi yang digunakan untuk menopang kehidupan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah perempuan-perempuan yang produktif secara ekonomi dan memiliki kebajikan dalam kesadarannya. Di antara mereka, yang paling menarik bagi saya adalah sosok Meme Mokoh (Ibu Gemuk, nama panggil dari Ni Ketut Sringanis oleh anak-anaknya), perempuan agung yang telah menjadi mata air inspirasi bagi Putu Oka bagi sejumlah karya. Perempuan ini muncul secara eksklusif dalam satu cerpen dan satu puisi Putu Oka di kedua buku ini, dan juga muncul sekilas dalam beberapa karya lain. Pada satu bagian dari cerpen berjudul Meme Mokoh, ia (Ni Ketut Sringanis) dihadapkan pada pilihan satu dari dua calon menantu perempuan; apakah yang sekampung dengannya atau yang dari kampung seberang bukit.Meme Mokoh mendatangi seorang “pemangku” bernama Jero Mangku, untuk meminta petunjuk dengan membawa banten atau sesajian. Setelah mendapat petunjuk, Meme Mokoh membuat pembaca terperangah dengan pilihannya; bukan calon menantu yang ‘patuh’ sebagaimana disarankan Jero Mangku, ia malah memilih perempuan yang—dalam penglihatan supranatural Jero Mangku—adalah “…seorang gadis yang berani berjalan sendirian di waktu gelap tanpa obor dan tidak menghiraukan panggilan orang tuanya.”Ia jatuhkan pilihan pada seorang gadis yang melakukan hal-hal yang “…tidak baik buat perempuan”ketimbang gadis di kampung sendiri, seorang anak pemilik warung yang “patuh”. Putu Oka seperti sengaja tidak menjelaskan alasan pilihan yang tidak lazim itu dan membiarkan pembaca merenungkan sendiri alasannya. Kembali ke cerpen Aku Kangen Matari, di sini juga dapat dijumpai satu pandangan Pak Putu tentang alasan ekonomi-politik yang sesungguhnya di balik pembunuhan massal tahun 1965 seperti dituliskan berikut: “Tetapi justru pada saat itu, ketika tercenung di depan pura yang telah dijadikan fosil, muncul kesadaranku bahwa petani yang dihilangkan itu bagaikan sepasang telapak kaki dari tubuh yang otaknya mencanangkan kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri. Telapak kakinya telah dimusnahkan, sehingga tubuh itu jatuh tersuruk tak mampu lagi berdiri. Mereka telah dijadikan tumbal bagi serbuan air bah komoditas dunia agar leluasa membuka pasarnya. Maka warga nusantara ini sudah dibikin puas untuk menjadi broker, pedagang dan pembeli, bukan penghasil kebutuhan harkat hidupnya.” (hal. 6) Dan menggugat persoalan ekonomi-politik ini pada bagian: “Paru-paruku tidak lagi menghirup udara alam yang berlimpah ruah dan murah. Tetapi telah digantikan dengan udara dalam tabung yang harus dibeli dari luar negeri. Aku sedih, bukan hanya mulut harus mengkonsumsi bahan pangan impor tetapi juga paru-paruku. Aku berdengus berontak, tetapi reaksiku diterjemahkan sebagai batuk yang harus dipadamkan.” (hal. 7) Perkara ekonomi-politik yang dikemukakan Putu Oka di atas saya letakkan sebagai batu penjuru bagi posisi politiknya. Dari batu penjuru ini kemudian muncul persoalan tragedi kemanusiaan berupa pembantaian massal, persekusi dan pemenjaraan, serta berdirinya kekuasaan militeristik Orde Baru. Dari batu penjuru ini juga muncul persoalan kesenjangan sosial, petani dan nelayan yang tergusur dari mata pencariannya, dan buruh yang terus dieksploitasi dalam sistem kapitalisme. Dengan memahami ekonomi politik ini maka kita dapat memahami mengapa Pak Putu menempatkan manusia yang bermartabat (laki ataupun perempuan) adalah manusia yang berproduksi untuk kehidupannya sendiri dan sesama. Secara ideologi-politik, pemikiran Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) ini dicetuskan oleh Bung Karno pertama kali dalam pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita (1959) yang kemudian menjadi Manifesto Politik atau Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pertama Republik Indonesia. Pemikiran berdikari di lapangan ekonomi ini ada dalam satu ikatan dengan “politik yang berdaulat” serta “berkepribadian dalam budaya”, yang dikenal sebagai Tri Sakti. Posisi demikian juga diketahui sebagai sikap politik “anti-imperialisme”, sekaligus memproyeksikan sebuah bentuk “demokrasi nasional” yang terbebas dari sisa-sisa struktur perekonomian kolonial dan feodal. Tak dapat ditampik, sikap anti-feodalisme juga ditunjukkan oleh Putu Oka Sukanta dalam karya-karyanya. Sikap ini gamblang ditunjukkan dalam puisi “jayaprana dan layonsari(sebuah tragedi percintaan di bumi bali)”, tentang percintaan seorang hamba yang menjadi ksatria (Jayaprana) dengan seorang puteri dari lingkaran istana (Layonsari). Percintaan mereka ditelikung oleh raja melalui tipu muslihat yang mencelakai Jayaprana. Di sini tanpa ampun Pak Putu menghantam raja sebagai simbol feodalisme dengan menulis: raja adalah sarang napsu-napsu atau induk dari segala kebusukan raja adalah bahaya perempuan raja menyulap perempuan jadi sekehendaknya diisap sekali dibuang atau dipelihara …… karena raja sarang kebusukan kebusukanlah meluap dari dadanya Putu Oka Sukanta tidak memandang perkara perikemanusiaan dari sudut hak-hak sipil politik belaka, sebagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami oleh banyak orang. Ia menempatkan persoalan perikemanusiaan dalam kaitan erat dengan persoalan ekonomi-politik. Dengan demikian sikap politik Pak Putu mengemuka sebagai sikap politik khas seorang Marxis yang melihat fondasi hubungan antar manusia sebagai hubungan ekonomi politik, yang sejajar dengan penghargaan terhadap perikemanusiaan sebagai suatu capaian peradaban. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pergeseran atau perubahan sikap politikPak Putu dalam rentang waktu 60 tahun itu bila diteropong dari kedua buku ini? Tema dan keberpihakan Putu Oka dalam karya-karyanya tidak pernah berubah. Petani, buruh, perempuan, perlawanan terhadap militerisme, kesewenang-wenangan penguasa, sampai kaum tertindas di negeri seberang seperti suku Aborigin, kaum tani tak berkasta dan tak bertanah di Bangladesh, serta perjuangan bangsa Timor Lorosae. Guncangan besar dalam peristiwa politik tahun 1965, serta pengalaman tiap-tiap individu yang menjadi korban atau penyintas dalam kurun waktu setelahnya, telah mengubah sikap politik ataupun kepribadian banyak orang. Tapi Putu Oka justru menuliskan setiap peristiwa yang dialami dan didalaminya melalui proses internalisasi yang semakin meneguhkan sikap politik anti-penindasannya. Puisi “diberi aku” yang ditulis tahun 1977, saat bau penjara orde baru dan amis darah siksa sepatu lars seperti masih lekat di penciumannya, seolah menjadi monumen kebangkitannya kembali setelah dipaksa mendekam dalam siksa tahanan selama sepuluh tahun tanpa pengadilan. Coba perhatikan bagaimana diri “aku” berproses untuk mencapai keteguhan ini: diberinya aku diberinya aku segumpal keberanian mencair di pembuluh darah diberinya aku seberkas cahaya memancar di dalam mata diberinya aku segelas empedu membalur kilah setiap langkah diberinya aku sebongkah batu kuremuk jadi dasar jalanan diberinya aku cemeti menguatkan otot pangkal lidah apa lagi yang engkau akan berikan buat menating harga diri? Lalu ia perjelas dalam cerpen Sunyi yang dikreasi antara tahun 1998-2004: “Sejak hari itu aku menjelma menjadi tahanan yang tak terjerakan oleh lecut, injak, tendang dan segala macam bentuk dera.” Putu Oka Sukanta telah berkarya dalam kurun lebih dari enam dekade dengan cakupan bentuk sastra dan konsistensi yang sulit dicari padanannya. Tema tragedi kemanusiaan 1965 mungkin telah banyak diangkat oleh sastrawan-sastrawan Indonesia. Tapi sangat sedikit yang diangkat langsung oleh penyintasnya, seperti Pramoedya Ananta Toer lewat “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu” atau Martin Aleida lewat cerpen-cerpennya yang memikat. Kelebihan Putu Oka Sukanta, yang harus secara jujur disebutkan, adalah konsistensinya dalam menulis, konsistensinya dalam hal keberpihakan pada kaum tertindas, konsistensinya dalam melawan penindasan itu, serta cakupan bentuk karya sastradari puisi, prosa, cerpen sampai dengan novel. Lantas, apa yang berubah dari 60 tahun karya Putu Oka Sukanta? Pertama, nada dari karya-karya Pak Putu pasca peristiwa ’65 lebih reflektif dibandingkan sebelumnya. Dua puisi yang bertemakan buruh masing-masing “dia…buruh”(tahun 1961) dan “buruh buruh” (tahun 2017) dapat mewakili perbandingan ini secara lebih jelas. Di tahun 1961 nyanyian revolusi berkumandang, di tahun 2017harapan perubahan nasibtetap ada tapi seperti menggantung pada sesuatu yang entah. Kedua, perubahan geopolitik dunia pasca keruntuhan Blok Timur telah memangkas pakem-pakem lama tentang “perjuangan kelas”dengan abstraksi suatu masyarakat baru (sosialisme[?]) dan menggantikannya dengan realisme kritis yang berisikan kritik sosial terhadap kapitalisme tanpa proyeksi yang muluk-muluk akan suatu sistem masyarakat baru namun tetap dengan keyakinan akan suatu bentuk hubungan antar manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. DOMINGGUS OKTAVIANUS, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)
