Literatur menarik ttg sejarah dan perjuangan kaum buruh bersama rakyat. Salam. Lusi.-
1. Jalan Ilmiah Meretas Tabu Komunisme di Indonesia. JALAN PEDANG. Dalam sejarah republik, yang disebut pemberontakan itu tak hanya dilakukan PKI. Ulama, tentara dan jenderal (ini yang paling banyak), serta kaum intelektual, semua pernah memberontak dengan alasan masing-masing. Kekerasan juga bukan monopoli satu pihak. Kekejaman yang dilakukan pasukan DI/TII di tanah Pasundan, atau sentimen SARA yang mewarnai pemberontakan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi, adalah sejarah yang sulit dibantah jika kita mau membuka diri terhadap berbagai sumber informasi. Apalagi jika berbicara reputasi pasukan NKRI di daerah konflik seperti Aceh, Papua, Kalimantan di masa PGRS/Paraku, dan Timor Timur atas nama “keutuhan bangsa” dan Pancasila. Tak ada yang hitam putih dalam sejarah NKRI. Sejarah bangsa ini bukan seperti dongeng antara yang jahat dan yang baik. Peri cantik melawan setan busuk. Atau antara yang alim melawan yang batil. Tapi dari sekian banyak kisah, hanya cerita PKI yang dipelihara Orde Baru dan para pengikutnya hingga kini, sembari melakukan kekerasan demi kekerasan dari Priok, Talangsari, hingga menculik dan menembaki mahasiswa di Trisakti dan Semanggi untuk menghentikan reformasi. Lalu dari sekian banyak ideologi atau gagasan yang melatarbelakangi konflik itu, hanya komunisme yang dilarang dibicarakan. Ia satu-satunya gagasan yang dianggap paling bengis. Gagasan-gagasan dalam Islam yang menjadi salah satu dasar perjuangan Daud Beureueh atau Kartosuwiryo tak pernah dilarang, karena memang mustahil melarang-larang pemikiran dan gagasan seseorang. Seseorang hanya bisa dihukum karena tindakan dan kejahatannya. Bukan isi kepalanya. Bahkan ketika teror demi teror bom meledak dari Bali hingga Sarinah dengan korban yang makin sulit dihitung, tak ada yang membuat Tap MPR untuk melarang “Islamisme”. “Karena memang tindakan itu tidak mewakili Islam. Dan apakah seluruh orang Islam harus dipersalahkan?” Betul. Dan memang seharusnya demikian. Tapi lantas standar kita berbeda ketika menyangkut komunisme. Kekerasan sebelum ’65 dan peristiwa 30 September yang notabene dilakukan pasukan Tjakrabirawa (sesama tentara), harus ditanggung oleh ratusan ribu korban dan anak cucunya. Bahkan hingga kini. Sampai ke simbol-simbol seperti “palu arit” atau lagu “Genjer-Genjer” yang tak ada sangkut pautnya. Meski tak pernah mempelajari apa itu komunisme, kebencian pada komunis terus dipelihara sambil melakoni hidup di jalan kapitalisme yang penuh riba, meminggirkan, dan tak sedikit memakan korban. Rata-rata orang hanya sanggup menjelaskan apa itu komunisme tak lebih dari tiga kata: kejam, pemberontak, dan ateis. Dua kata pertama jelas bukan monopoli komunis. Sedangkan satu kata terakhir, salah total. “Komunisme mengajarkan untuk menentang kapitalisme, itu tercakup di dalam Islam. Saya menerangkan hal itu sebagai (seorang) muslim dan komunis,” tulis Haji Misbach di koran “Soeara Moeslimin”1926. Kalau mau ditambahkan dalih “tapi hanya PKI yang membunuh ulama”, silahkan tanya kepada orang Aceh siapa yang membantai Tengku Bantaqiah dan santri-santrinya di Beutong Ateuh, Juli 1999. Di sisi lain, para jenderal yang anti-komunis, “Pancasilais”, dan dekat dengan ulama itu, duduk rapi di jajaran kursi komisaris perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang merusak hutan, mengeringkan mata air, dan memiskinkan warga sekitar. Doktrin sejarah 30 tahun di masa Orde Baru seolah telah menjadi sel-sel hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan hanya perlu satu-dua provokator untuk mengaktifkan sel-sel itu di kepala setiap orang, terutama setiap menjelang peristiwa politik. Tiga tahun kawan-kawan Watchdoc memfilmkan dan melakukan riset tentang sejarah pemberontakan di Indonesia. Kami mendatangi saksi-saksi sejarah yang terserak di tiga negara. Serial dokumenter berdurasi masing-masing satu jam ini dikerjakan dengan standar jurnalistik yang ketat dan pernah ditayangkan di jam siaran utama (20.00 WIB) sebuah stasiun televisi tahun 2013-2014 lalu. Lagu “Genjer-Genjer” kami pasang sebagai backsound tanpa ragu. Sebab kami ingin meretas semua tabu. Semua pihak berbicara dan diwawancarai. Karena hak tayangnya bukan lagi di kami, kami tak dapat mengunggahnya di Youtube seperti karya-karya Watchdoc yang lain. Meski, kami sangat ingin memberi kontribusi tontonan kepada masyarakat agar bangsa ini tidak terus menerus mudah dimanipulasi dan ditumbalkan. Dandhy Dwi Laksono https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=71&ved=2ahUKEwi91LWwnZPoAhXuUxUIHdE3DoI4RhAWMAB6BAgFEAE&url=http%3A%2F%2Fberikata.com%2F2018%2F10%2F02%2Filmiah-jalan-meretas-tabu-komunisme-di-indonesia%2F&usg=AOvVaw1hp45DRPkEZTL8qmIKD4bn 2. Buruh dan Rakyat Bersatu, Lawan Sistem Imperialisme Gagasan, Kajian, Opini #Buruh #Mayday Berikata.com – Sistem ekonomi neoliberal, yang menjadi pilihan kebijakan ekonomi pemerintah, benar-benar berdampak sangat buruk bagi kaum buruh Indonesia. Kapitalisme neoliberal, dengan pencarian keuntungan yang tanpa batas, telah berakibat pada kondisi kerja yang buruk, tingkat kesejahteraan merosot, dan hak berserikat yang terus dihambat. Ada dua kebijakan neoliberal yang berdampak langsung terhadap kehidupan kaum buruh, yakni pasar tenaga kerja yang lentur/fleksibel yang di gagas pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 dan semakin terbatasnya lapangan kerja produktif sebagai konsekuensi penerapan ekonomi finansial yang bertumpu pada konsumsi. Kedua hal tersebut bermuara pada kebijakan tenaga kerja murah dan ketimpangan UU no 6 Tahun 2011 Tentang ke imigrasian dan UU no 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja. Semakin murah tenaga kerja, semakin besar nilai lebih yang diambil dari kerja buruh, semakin besarlah keuntungan mereka,itulah dasar dari Flexibel Labour Market(2004-Sekarang) Pemerintah menjalankan semua ini demi iklim yang kondusif bagi investasi asing, karena harus di akui bangsa ini sedang dalam kendali atas negara negara imperialis. Dengan memposisikan dirinya sebagai pencipta iklim yang kondusif bagi investasi, pemerintah terang-terangan telah menempatkan dirinya sebagai pelayan kepentingan modal asing. Pasar tenaga kerja yang lentur atau flexibel, yang terwujud dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing, menyebabkan kaum buruh berhadapan dengan ketidakpastian kerja (rawan PHK), menurunnya posisi tawar buruh, menurunnya upah riil, kewajiban perlindungan sosial yang diganti asuransi sosial, pelemahan serikat buruh, dan lain-lain. Sedangkan politik upah murah telah menekan kesejahteraan kaum buruh dan menyebabkan mereka sulit memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Di bagian lain, kaum buruh juga harus menyadari bahwa dampak neoliberal tidak hanya merugikan mereka di lingkungan kerja, tetapi juga di lapangan kehidupan sosial yang lebih luas. Akibat privatisasi layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, kaum buruh makin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Situasi ini juga dirasakan oleh sektor rakyat Indonesia lainnya: petani dan masyarakat adat berjuang mati-matian menghalau investor asing yang berusaha mencaplok tanah, sumber daya, dan ruang hidup mereka; kaum miskin kota juga berjuang untuk menghalau investor yang hendak menggusur rumah dan ruang kehidupan mereka; produsen kecil juga berjuang mati-matian melawan serbuan produk dari negeri-negeri kapitalis maju akibat liberalisasi perdagangan. Iklim itu muncul baru baru ini lewat miskordinasi antar mentri kabinet joko widodo dengan BUMN,yang mana sangat terlihat jelas bagaimana bobroknya sistem politik kita tidak bisa mengakomodir buruh lokal dengan hasil alamnya,ketimbang memasukkan produk bahan pokok dari luar negeri. Sebagian argumentasi tak sampai disitu saja, kapital asing juga mencaplok sumber daya alam dan aset nasional strategis kita. Akibatnya, negara kehilangan kontrol terhadap sumber daya dan aset nasional tersebut. Alhasil, apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, tidak terwujud. Negeri kita kaya-raya, tetapi bangsa kita dimiskinkan dan dijadikan kuli di negeri sendiri. Ketergantungan pemerintah terhadap modal asing, yang kemudian didukung dengan kebijakan pasar tenaga kerja yang lentur dan tenaga kerja murah, adalah ciri dari imperialisme modern. 80 tahun yang lalu, melalui pidatonya yang berjudul “Indonesia Menggugat”, Bung Karno sudah menyebut empat ciri imperialisme modern: Indonesia sebagai penyedia bahan baku, penyedia tenaga kerja murah, pasar bagi produk negeri kapitalis maju, dan tempat penanaman modal asing. Empat ciri imperialisme yang disebut Bung Karno itu sangat melekat dalam praktek neoliberalisme saat ini. Inilah problem pokok bangsa kita saat ini: imperialisme modern. Imperialisme modern ini menyebabkan cita-cita kemerdekaan nasional kita, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonom, gagal diwujudkan. Padahal, kemerdekaan nasional sejati merupakan syarat dasar bagi bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Bryan Pratama Ketua BEM FH UM Jember.
