-------- Forwarded Message --------
Subject: Utusan Khusus HAM Tiongkok Tegaskan Penjaminan HAM Sesuai
dengan Keadaan Riil Masing-masing Negara
Date: Thu, 12 Mar 2020 10:34:30 +0800
From: ChanCT <[email protected]>
To: GELORA_In <[email protected]>
Utusan Khusus HAM Tiongkok Tegaskan
Penjaminan HAM Sesuai dengan Keadaan Riil Masing-masing Negara
http://indonesian.cri.cn/20200311/44dec3c2-ecc1-bd8f-99d7-cda774209357.html
2020-03-11 13:15:01
Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam sidangnya hari Selasa kemarin
(10/3) melakukan debat umum mengenai laporan negara (country reports)
hak asasi manusia. Utusan khusus Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk
urusan HAM, Liu Hua menunjukkan, penjaminan HAM tidak sebatas pola
Barat, setiap negara harus menempuh jalan yang sesuai dengan keadaan
riil di negaranya masing-masing. HAM bukanlah paten yang dimiliki
sejumlah kecil negara, lebih-lebih bukan alat politik atau label yang
menandakan dirinya lebih unggul daripada yang lain.
Liu Hua menunjukkan, sejumlah kecil negara yang melakukan penuduhan
tanpa alasan terhadap Tiongkok malah memiliki status HAM yang tidak
terpuji. Dari diskriminasi ras, xenophobia hingga ujaran kebencian dan
kejahatan kekerasan, terus meningkat di negara-negara tersebut.
Penegakan hukum secara kasar dan pengawasan masif terhadap masyarakat
juga tak jarang terjadi di sana. Negara-negara itu mempolitisasi HAM dan
memaksakan “demokrasi Barat” kepada negara lain, dengan maksud
mengintervensi dan menghalangi perkembangan negara lain.
Liu Hua menyatakan, dalam masalah Xinjiang, di dunia terdengar dua suara
yang berbeda. Satu suara ialah, sejumlah kecil negara Barat menolak
undangan Tiongkok untuk berkunjung ke Xinjiang dan terus menyebarluaskan
rumor yang bermaksud jahat. Suara lainnya ialah, lebih dari 70 negara
telah secara tegas menyatakan dukungannya atas kemajuan HAM dan
kebijakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang. Negara-negara itu berasal
dari Asia, Afrika, Eropa dan benua Amerika, termasuk sejumlah negara
anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Sebagian besar
negara-negara itu telah mengirim personelnya untuk berkunjung ke
Xinjiang dan dengan mata kepalanya sendiri telah menyaksikan fakta di
Xinjiang. Siapa yang benar dan siapa yang berbohong terlihat secara
kasatmata.
Tiongkok telah berkali-kali menegaskan, pemerintah Tiongkok melaksanakan
serangkaian tindakan anti terorisme dan deekstremisme di Xinjiang,
termasuk pembentukan pusat pelatihan keterampilan dan pendidikan yang
justru bertujuan untuk menjaga keamanan Xinjiang dan melindungi hak-hak
berbagai etnis di sana. Kebijakan itu telah mendapat dukungan luas
masyarakat setempat. Saat ini, semua peserta kursus deekstremisme sudah
lulus. Tiongkok berkali-kali menyatakan menyambut komisaris senior HAM
PBB untuk berkunjung ke Xinjiang pada tahun ini.
Mengenai situasi Hong Kong, Liu Hua mengatakan, sejak bulan Juni tahun
lalu, demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi di Hong Kong sudah jauh
melampaui batas kebebasan demonstrasi, dan sudah berujung pada kekerasan
yang melanggar hukum dan secara serius menginjak-injak tata hukum dan
ketertiban sosial, sehingga dengan serius mengancam keselamatan jiwa
maupun harta benda warga Hong Kong, bahkan telah menyentuh garis merah
“satu negara dua sistem”.
