-- j.gedearka <[email protected]>
https://mediaindonesia.com/read/detail/296849-diskriminasi-dan-kegagapan-pemeriksaan-covid-19 Minggu 15 Maret 2020, 21:54 WIB Diskriminasi dan Kegagapan Pemeriksaan Covid-19 Rudy Polycarpus | Humaniora Diskriminasi dan Kegagapan Pemeriksaan Covid-19 Antara Petugas kesehatan mempersiapkan tempat tidur pasien ketika simulasi kesiapsiagaan di ruang isolasi di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra (PHC) STATUS positif Covid-19 yang menjangkiti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuat gelisah seluruh jurnalis yang sehari-hari meliput di Istana Kepresidenan, Jakarta. Risiko para wartawan ini terkena virus korona meningkat karena Budi Karya tercatat masih menghadiri sejumlah rapat dengan Presiden Joko Widodo dalam dua pekan terakhir. Setelah berkoordinasi dengan juru bicara pemerintah untuk penanganan korona Achmad Yurianto, Sabtu (14/3), para jurnalis disarankan mengikuti tes pemeriksaan korona di RS Persahabatan, Minggu (15/3). Ada sekitar 40 jurnalis yang berisiko tertular dari Menhub menyambangi RS Persahabatan sejak pukul 08.00 pagi. Baca juga: Sore ini, Jokowi dan Jajaran Menteri Dites Covid-19 Namun, inisiatif mereka mengecek kesehatan ternyata berbuah hampa. Pasalnya, RS Persahabatan yang menjadi rujukan penanganan korona tidak mampu memeriksa 40 calon pasien sekaligus. Padahal, sebagian wartawan datang dengan kondisi pilek, demam dan sesak nafas. Setelah terlunta-lunta dan dijanjikan akan menjalani pemerikaaan, akhirnya kepastian datang dari Direktur Utama RSUP Persahabatan Rita Rogayah sekiatar pukul 12.00 siang. Pemeriksaan tidak bisa dilakukan hari ini. "Kita baru tahu pagi ini ada wartawan yang mau cek. Kita ga bisa tiba tiba siapin alat buat cek 30 orang. Kami rapat dulu," ujar DP, salah satu jurnalis online menirukan pernyataan Rita. DP dan rekan-rekannya kecewa karena di tengah status pandemi Korona, rumah sakit tergagap-gagap melayani pemeriksaan. Padahal, jumlah pasien positif korona sudah mencapai 117 orang per hari ini dan akan terus bertambah. "Padahal wartawan sudah insiatif periksa jadi pemerintah tidak perlu tracing lagi. Respons pemerintah kaya gini amat," ujar DP. Kekecewaan senada diungkapkan NO, seorang wartawan cetak. Ia mempertanyakan kesiapan fasilitas kesehatan menanggulangi wabah tersebut. Padahal, Presiden Joko Widodo menyatakan sudah menambah fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan penanganan korona menjadi 359 rumah sakit. "Ini sebenarnya cuma semakin membuktikan bahwa penanganan covid autopilot. Semoga rakyatnya pada menjaga kesehatan baik-baik. Sembuh sendiri, kalo meninggal ya sudahlah. Karena rumah sakit dll gak siap," tandasnya. Baca juga: RS Persahabatan Telantarkan Wartawan yang Kontak dengan Menhub Sementara, pada hari yang sama anggota Kabinet Indonesia Maju menjalani pemeriksaan virus korona di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Mereka antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Johnny G Plate, menko Polhukam Mahfud MD,Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Sebagian menteri menjalani pemeriksaan di tempat lain. DP menyayangkan ketimpangan prioritas pemeriksaan yang dialami pejabat publik dan yang dialami rekan-rekan seprofesinya. "Kalau di Jakarta saja tidak fasilitas kita tidak siap, bisa dibayangkan dengan yang terjadi di daerah. Pasti jauh lebih buruk dari hari ini," pungkasnya. (OL-8)
