https://www.suara.com/news/2020/03/25/115246/heboh-perawat-diusir-di-jakarta-idi-pemerintah-harus-tanggung-jawab?utm_source=izooto&utm_medium=notification&utm_campaign=terpopuler



Heboh Perawat Diusir di Jakarta, IDI: Pemerintah Harus Tanggung Jawab!
Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Rabu, 25 Maret 2020 | 11:52 WIB
[image: Heboh Perawat Diusir di Jakarta, IDI: Pemerintah Harus Tanggung
Jawab!]
Ilustrasi perawat. [Paolo Miranda/BBC]
Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Mohammad Faqih menilai dalam situasi
seperti ini pemerintah harus bertanggungjawab untuk meyakinkan masyarakat.

Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia atau IDI
<https://www.suara.com/tag/idi> menanggapi
adanya penolakan dari warga terhadap tenaga medis yang menangani pasien
virus Corona COVID-19. Bahkan, kabarnya para perawat diusir oleh warga
karena khawatir tertular virus mematikan tersebut.

Terkait hal itu, IDI mendesak pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa
petugas medis yang menangani pasien pandemi Covid-19 dilengkapi oleh alat
pelindung diri atau APD.

Sehingga, stigma negatif masyarakat terhadap petugas medis hingga berujung
penolakan dan pengusiran dari lingkungan warga tidak lantas terulang
kembali.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Mohammad Faqih menilai dalam situasi
seperti ini pemerintah harus bertanggungjawab untuk meyakinkan masyarakat.

Dengan begitu, stigma negatif masyarakat terhadap petugas medis yang
menangani pasien Covid-19 itu tidak lantas berkembang hingga berbuah
tindakan yang berlebihan terhadap garda terdepan penangan wabah tersebut.

"Pemerintah harus bertanggungjawab meyakinkan masyarakat bahwa petugas
kesehatan yang bekerja terlindungi secara baik dan tidak terpapar atau
tertular pasien," kata Daeng kepada *Suara.com,* Rabu (25/3/2020).

Daeng menyarankan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah itu sendiri,
yakni dengan memastikan ketersediaan dan mendistribusikan APD secara cepat
kepada pihak rumah sakit. Sehingga, kata dia, keamanan petugas medis pun
dapat terjamin hingga keyakinan di tengah masyarakat pun akan tumbuh.

NEWS <https://www.suara.com/news>

   - /
   - Nasional <https://www.suara.com/news/news-category/nasional>
   - /
   - Metropolitan <https://www.suara.com/news/news-category/metropolitan>
   - /
   - Internasional <https://www.suara.com/news/news-category/internasional>

Heboh Perawat Diusir di Jakarta, IDI: Pemerintah Harus Tanggung Jawab!
Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Rabu, 25 Maret 2020 | 11:52 WIB
[image: Heboh Perawat Diusir di Jakarta, IDI: Pemerintah Harus Tanggung
Jawab!]
Ilustrasi perawat. [Paolo Miranda/BBC]
Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Mohammad Faqih menilai dalam situasi
seperti ini pemerintah harus bertanggungjawab untuk meyakinkan masyarakat.

Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia atau IDI
<https://www.suara.com/tag/idi> menanggapi
adanya penolakan dari warga terhadap tenaga medis yang menangani pasien
virus Corona COVID-19. Bahkan, kabarnya para perawat diusir oleh warga
karena khawatir tertular virus mematikan tersebut.

Terkait hal itu, IDI mendesak pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa
petugas medis yang menangani pasien pandemi Covid-19 dilengkapi oleh alat
pelindung diri atau APD.

Sehingga, stigma negatif masyarakat terhadap petugas medis hingga berujung
penolakan dan pengusiran dari lingkungan warga tidak lantas terulang
kembali.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Mohammad Faqih menilai dalam situasi
seperti ini pemerintah harus bertanggungjawab untuk meyakinkan masyarakat.

Dengan begitu, stigma negatif masyarakat terhadap petugas medis yang
menangani pasien Covid-19 itu tidak lantas berkembang hingga berbuah
tindakan yang berlebihan terhadap garda terdepan penangan wabah tersebut.

"Pemerintah harus bertanggungjawab meyakinkan masyarakat bahwa petugas
kesehatan yang bekerja terlindungi secara baik dan tidak terpapar atau
tertular pasien," kata Daeng kepada *Suara.com,* Rabu (25/3/2020).

Daeng menyarankan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah itu sendiri,
yakni dengan memastikan ketersediaan dan mendistribusikan APD secara cepat
kepada pihak rumah sakit. Sehingga, kata dia, keamanan petugas medis pun
dapat terjamin hingga keyakinan di tengah masyarakat pun akan tumbuh.

"Caranya cepat cukupi APD ke petugas kesehatan," katanya.

Diketahui, penolakan terhadap tenaga medis, baik dokter maupun perawat,
setelah virus corona atau Covid-19 mewabah terus terjadi di lingkungan
domisili.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengemukakan penolakan oleh
tetangga terjadi di lingkungan tenaga medis yang berdomisili tinggal di
salah satu wilayah Jakarta Timur terjadi sejak Minggu (22/3/2020).

"Laporan ini kami terima pada Minggu (22/3/2020) lalu. Tidak hanya perawat
tapi juga dokter di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan," kata Ketua
Umum PPNI Harif Fadhilah seperti dilansir Antara pada Rabu (25/3/2020) pagi.

Akibatnya, tenaga medis perawat pasien Covid-19 tersebut kini harus
ditampung sementara di salah satu gedung RSUP Persahabatan sebagai tempat
tinggal sementara mereka.

Meski begitu, Harif tak menyebut jumlah dokter dan perawat yang mengalami
kondisi itu. Namun, kejadian tersebut dipastikan baru diketahui terjadi di
lingkungan RSUP Persahabatan, kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

"Saya baru mendapatkan laporan di RSUP Persahabatan saja. Domisili mereka
tinggal ada di sekitar RSUP Persahabatan, di sekitar Jakarta Timur," kata
dia.
  • [GELORA45] Heboh Perawat Dius... Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]

Kirim email ke