*
Tips Rizal Ramli Agar Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi
*
Minggu, 12 April 2020 | 05:38 WIB
* Oleh :
o Syahrul Ansyari
https://www.vivanews.com/berita/politik/44856-tips-rizal-ramli-agar-bangkit-dari-keterpurukan-ekonomi?medium=autonext
*
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli
Foto :
o VIVA/Cahyo Edi
*VIVAnews -*Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Industri,Rizal Ramli
<https://www.vivanews.com/berita/politik/44611-soal-kritik-rizal-ramli-minta-jokowi-contoh-habibie-dan-gus-dur>,
menceritakan kesuksesan tim ekonomi yang dipimpinnya pada era
Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi negatif ke
positif.
Rizal menuturkan salah satu kebijakan yang dijalankan Tim Ekonomi
Gus Dur sehingga sukses mempercepat pertumbuhan ekonomi dari negatif
3 persen ke positif 4,9 persen adalah melalui program
restrukturisasi korporasi milik negara maupun unit usaha swasta.
*Baca juga:*Atasi Dampak Corona, Sri Mulyani Dinilai Jalankan Saran
Rizal Ramli
<https://www.vivanews.com/berita/politik/43505-atasi-dampak-corona-sri-mulyani-dinilai-jalankan-saran-rizal-ramli>
“Tim ekonomi pemerintahan Gus Dur sukses mempercepat pertumbuhan
ekonomi dari minus 3 persen ke positif 4,9 persen. Seiring dengan
itu, utang-pun berkurang, dan mencapai indeks Gini Ratio terendah
(0,31) sepanjang sejarah Indonesia adalah melalui program
restrukturisasi korporasi milik negara maupun unit usaha swasta,”
kata Rizal Ramli, Minggu, 12 April 2020.
Rizal Ramli yang juga mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu
mengatakan sejumlah contoh sukses restrukturisasi korporat, antara
lain, restrukturisasi Bulog, PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemisahan manajemen PT Telkom dan
PT Indosat, serta penanganan Bank Internasional Indonesia (BII).
Selain itu, kebijakan di sektor properti, Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan Usaha Tani.
Saat ini, pandemik virus corona memukul perekonomian Indonesia.
Namun, peluang untuk bangkit kembali dinilai tetap masih ada.
Syaratnya, tim ekonomi memiliki terobosan nyata yang mampu
menggairahkan kembali perekonomian rakyat.
*1. Bulog*
Bulog semasa pemerintahan Soeharto dikenal sebagai lembaga yang
sangat korup. Kemudian, diubah oleh tim ekonomi Gus Dur menjadi
lembaga yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Langkah pertama adalah melakukan mutasi besar-besaran yang mencakup
5 pejabat eselon satu (Deputi) dan 54 pejabat eselon dua (Kepala
Biro dan Kepala Dolog). Dari 26 Kepala Dolog, 24 di antaranya
dipensiunkan atau dimutasi. Total sekitar 80 karyawan di bawahnya
dipensiunkan secara dini.
Selanjutnya memangkas rekening Bulog dari 117 rekening menjadi hanya
9 rekening. Sistem pembukuan di Bulog yang tidak jelas standarnya
diubah menjadi General Accepted Accounting Principles, sehingga
dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Ketika selesai dibenahi,
Bulog surplus Rp 5 triliun (yang akhirnya malah dibelikan pesawat
Sukhoi pada era setelah Gus Dur).
Bulog di era pemerintahan Gus Dur, kata Rizal, juga meningkatkan
pembelian gabah, bukan beras, dari para petani. Tujuannnya adalah
untuk memotong kecurangan para tengkulak yang sebelumnya selalu
membeli gabah petani, mengoplosnya dengan beras impor, baru
menjualnya ke Bulog.
Langkah ini efektif karena gabah lebih tahan lama disimpan di
gudang-gudang Bulog ketimbang beras. Cara seperti itu, menurut
Rizal, sangat menguntungkan para petani, karena selama musim panen
ketika harga gabah turun, Bulog terjun untuk menyerap dengan patokan
harga dasar yang optimal. Sedangkan ketika masa paceklik gabah stok
Bulog dilepas dan digiling di desa-desa untuk mencegah kenaikan
harga beras.
Pada periode itu, lanjut Rizal, Bulog juga dilarang impor beras,
hanya swasta yang boleh impor beras dengan dikenakan sedikit tarif
(tanpa sistem kuota). Akibat dari kebijakan ini, selama masa
pemerintahan Gus Dur harga beras menjadi sangat rendah dan stabil.
*2. PT Dirgantara Indonesia*
Sewaktu masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) di
tahun 1998, perusahaan itu masih merugi Rp75 miliar dan hanya
mencatatkan penjualan sebesar Rp 508 miliar. Setelah masuk era Gus
Dur, IPTN diubah namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia seiring
juga diubahnya paradigma dari industri yang bersifat biaya tinggi
menjadi industri penerbangan yang kompetitif.
PT DI tidak lagi hanya memproduksi pesawat terbang atau helikopter,
tetapi juga memproduksi suku cadang dan komponen untuk memasok
kebutuhan industri pesawat terbang terkemuka di dunia (seperti:
Boeing, Airbus, British Aerospace, dll). Akibat dari kebijakan ini
pada tahun 2001, PT DI berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp1,4
triliun (nyaris 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1998) dan
keuntungan sebesar Rp11 miliar.
“Setelah era Gus Dur kondisi PT DI kembali memburuk karena kesalahan
strategi pemerintahan setelah Gus Dur, sehingga dampaknya harus
memecat 6.600 karyawannya,” kata Rizal.
*3. PT Perusahaan Listrik Negara*
Tim ekonomi Gus Dur, kata Rizal, juga sukses menyelamatkan PLN dari
kebangkrutan dengan cara renegosiasi harga beli listrik dari swasta
yang ketinggian (akibat KKN peninggalan Suharto) dari USD cents
7-9/kWh ke harga normalnya sekitar USD cents 3,5/kWh, sehingga beban
utang pemerintah dan PLN turun dari USD 80 miliar ke USD 35 miliar.
Selain itu, revaluasi aset sehingga aset PLN meningkat 4 kali lipat
dari Rp52 triliun ke Rp202 triliun dan modal PLN yang awalnya minus
Rp9,1 triliun bertambah menjadi Rp119,4 triliun.
*4. Sektor Properti*
Lalu, sektor properti adalah entitas bisnis yang terkait dengan
lebih dari 100 jenis industri (seperti semen, genteng, besi baja,
keramik, furnitur, kayu, cat, alat kelistrikan, dan sebagainya) dan
menyerap sangat banyak tenaga kerja.
Karena itu, demi kembali membangkitkan kembali sektor properti yang
terpuruk pasca krisis, pada April 2001 tim ekonomi Gus Dur
meluncurkan kebijakan restrukturisasi utang bagi para pengembang
properti.
Kemudahan, ini lebih diutamakan kepada para pengembang Rumah Sangat
Sederhana (RSH). Akibat kebijakan ini nilai kapitalisasi bisnis
sektor properti naik dari Rp9,88 triliun (2001) menjadi Rp12,99
triliun (2002) dan Rp26,95 triliun (2003). Akhirnya menjadi
pendorong pertumbuhan ekonomi di era pasca Gus Dur.
Pada era Gus Dur, jumlah UKM yang terbelit kredit macet di perbankan
mencapai 14 ribu unit usaha. Tim ekonomi pada tahun 2000 meluncurkan
kebijakan memotong utang pokok UKM dan bunganya sebesar 50 persen
asalkan dibayar dengan tunai.
Menurutnya, kebijakan restrukturisasi utang UKM ini berkontribusi
menambah keuntungan Bank Mandiri sebesar Rp1 triliun pada tahun
2001. Restrukturisasi utang juga diperoleh pelaku usaha tani di era
Gus Dur.
Bila luas lahan yang dimiliki petani kurang dari 0,5 Ha, petani
mendapatkan potongan utang pokok sebesar 50 persen. Bila luas lahan
0,5-1 Ha, potongan utang pokok sebesar 35 persen. Bila luas lahan
lebih besar dari 1 Ha, potongan utang pokok sebesar 25 persen.
*5. PT Telkom dan PT Indosat*
Pada era Gus Dur terjadi pemisahan manajemen silang (cross
management) dan kepemilikan silang (cross ownership) di tubuh PT
Indosat dan PT Telkom. Tim ekonomi Gus Dur ingin agar antara kedua
perusahaan ini berkompetisi secara fair meninggalkan kerjasama
terselubung yang selama ini dipraktekan keduanya. Kebijakan ini
menyebabkan negara mendapatkan Rp5 triliun tanpa menjual selembar saham.
*6. Bank Internasional Indonesia (BII)*
Awal Juli 2001, terjadi rush di Bank Internasional Indonesia (BII)
yang awalnya hanya puluhan miliar rupiah kemudian mencapai Rp 500
miliar. Kondisi ini membahayakan sistem perbankan nasional.
Saat itu IMF mengusulkan dua opsi, yaitu membail-out BII sebesar
Rp4,2 triliun; dan melikuidasi BII yang memakan biaya Rp5 triliun.
Tim ekonomi Gus Dur tidak menuruti nasihat IMF (karena IMF memiliki
rekam jejak menjerumuskan Indonesia pada krisis ekonomi yang parah
tahun 1997), namun memilih opsi sendiri.
Tim ekonomi segera menggelar konferensi pers mengumumkan bahwa
pemerintah melalui Bank Mandiri “seolah-olah” mengakuisisi BII
sebesar 80 persen. Keesokan harinya pers release ditempel di seluruh
cabang BII.
Mengetahui bahwa pemerintah dan bank terbesar “berencana”
mengakuisisi, para nasabah BII pun merasa aman dan mulai kembali
menyimpan dananya. Kemudian tim ekonomi mengganti direksi BII dengan
bankir-bankir didikan Bank Mandiri.
“Setelah itu kondisi BII pun kembali normal. Pertama kali dalam
sejarah Indonesia, sebuah bank diselamatkan dari rush tanpa
melakukan bail-out dan likuidasi,” katanya.
