Polemik TKA China
by Erizeli Jely Bandaro Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @jokowi?" tulis Tifatul. Demikian kicaun politisi dari PKS atas kedatangan TKA China, kicauan itu disambut juga oleh MUI. Saya ingin menanggapi, menurut Aspek procedural, ekonomi , dan politik. Aspek Procedural. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19. Tentu dengan harus mengikuti protokol PSBB. Mereka yang masuk itu harus mendapat sertifikat kesehatan dari negara asalnya dan harus mengikuti karantina di Indonesia, dan dinyatakan oleh swap test negatif. Secara procedur, semua itu dilalui oleh TKA asal China. Salahnya dimana? Ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China itu bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe. Perusahaan ini merupakan perusahaan smelter terbesar di Indonesia. Kapasitas produksi smelter sebanyak 600.000 - 800.000 ton nickel pig iron per tahun dengan kadar nikel 10-12 persen. Karena keberadaan proyek ini pada tahun 2018 produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi tumbuh 6,65 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi RI 2018 yang sebesar 5,17 persen. Itu sebabnya proyek ini termasuk proyek strategis. Sangat strategis bagi Sulawesi dan tentu juga bagi Indonesia. Politik. Sebagimana diketahui bahwa hasil sampingan dari Nikel itu adalah logam tanah jarang (RRE) yang sangat diperlukan untuk industri baterai. Sekarang ada perebutan soal bahan baku, antara China, Eropa dan Amerika. Terutama dengan Jokowi melarang eksport mentah Nikel ke Eropa dan AS, dipastikan banyak industri baterai di Eropa dan AS yang gulung tikar. Sementara China, sudah komit untuk mendukung larangan ekspor bahan tambang nikel itu dengan melakukan relokasi pabrik baterai ke Sulawesi. Sementara Eropa dan AS mengajukan masalah larangan ekspor ini ke WTO. Bagi oposisi keberadaan Industri nikel dan turunannya (downstream) sangat strategis bagi keungggulan daya saing ekonomi Indonesia di mata international dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ini membuat kekuatan politik Jokowi semakin kokoh. Ya tentu mereka tidak ingin secara politik Jokowi terus diuntungkan. Walau karena itu ekonomi bisa baik. Bagi oposisi yang penting posisi Jokowi terus melemah. Maka issue negatif sengaja ditiupkan agar China tidak nyaman invest di Indonesia dan kita kembali ke era Pak harto, yang hanya boleh menjual mentah ke AS dan Eropa tanpa ada hak mengolah sendiri. Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone
