Kutipan : Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan (kutipan selesai)
Sebuah analisa : (Oleh Roeslan) Menurut pengamatan saya, rezim ``Reformasi``, a´la rezim Jokowi yang telah dimenangkan oleh KPK dan MK dalam pemilu 2019, ternyata tidak mempunyai Visi ke Depan yang sejalan dengan Visi dan misi dari Proklamasi Kemerdekaan Nasional kita, yang telah dirancang dan ditetapkan oleh bapak-bapak para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia; Yaitu UUD 45 asli,khususnya Pasal 33 UUD 45,dan Pancasila adalah sebagai Visi ke depan yang menuju pada terbentuknya suatu masyarakat yang adil dan makmur, tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia. Dalam konteks ini; Proklamasi kemerdekaan Nasional kita,bukanlah sekedar manifesto politik,tapi lebih dari itu, ia adalah merupakan juga sebagai manifesto kultural, artinya : Proklamasi Kemedekaan merupakan kulminasi tuntutan-tuntutan kultural yaitu : Kemerdekaan sejati, Kedaulatan penuh atas bumi NKRI (darat, laut dan udara) ,demokrasi Rakyat yang bersandar Pancasila, emamsipasi, harga diri dan jatidiri sebagai bangsa yang mandiri di dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang adil dan makmur . Artinya Proklamasi Kemerdekaan Nasional Indonesia mengharuskan pada kita semua untuk mempunyai: political will, political courage, dan kapasitas untuk melaksanakannya (capacity to implement), demi terlaksanakannya suatu masyarakat yang mampu untuk mempertahankan kehidupannya,artinya mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, tanpa mengurangi prospek generasi-generasi masa depan. Oleh karena itu Visi kedepan yang seharusnya dimiliki oleh para elite bangsa Indonesia, siapa saja yang menjabat sebagai Presiden di NKRI, harus mampu untuk mewujutkan terbentuknya suatu masyarakat yang adil dan makmur, tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia., sesuai dengan UUD 45 asli, khususnya Pasal 33 UUD 45 dan Pancasila versi Bung Karno. Sayangnya untuk maksud tersebut sistem Pemilu dengan cara pemilihan langsung 2019, di era ``Reformasi`` a´la rezim Jokowi; telah gagal total, sehingga tidak berhasil untuk menegakkan seorang Negarawan yang Visioner seperti yang diharapkan oleh Tuntutan Kultural Proklamasi Kemerdekaan seperti yang sudah saya kemukakan diatas. Menurut pendapat saya Seorang Negarawan yang Visioner, adalah seorang pemimpin yang energi batinnya (egonya) sudah bisa menyatu dengan pandangan umum, yaitu energi ilmu pengetahuan, sehingga terbentuklah suatu kesadaran Universal Holistik Sistem; Dimana ucapan, tindakan, dan kebijakan-kebijakannya bukan diatur dari luar atau yang didasarkan pada kepentingan jaringan oligarki ekonomi atau oligarki kekuasaan yang ada disekitarnya. Seseorang pemimpin yang visioner,ia berpeluang untuk membangun pilar-pilar karisma, yang akan membuat ia bisa sempurna untuk bisa disebut sebagai pemimpin yang karismatik. Jadi, visioner adalah persyaratan minimal bagi seorang pemimpin (negarawan) yang bisa diharapkan oleh bangsa Indonesia, untuk memperjuangkan terwujutnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada UUD 45 asli, khususnya Pasal 33 UUD 45,dan Pancasila. Sayangnya sistem pemilu di NKRI di era ``Reformasi`` sekarang ini ambrul adul,dan berpotensi melakukan kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masal (TSM) sehingg tidak dapat menghasilkan seorang negarawan yang Visioner, yang dapat melaksanakan tuntutan Proklamasi kemerdekaan seperti yang saya utarakan diatas. Dampaknya adalah; Pilpres 2019 telah telah gagal total untuk menegakkan seorang pemimpin yang Visioner,Karismatik dan Revolusioner, yang secara legowo mau menjalankan UUD 45 asli, khususnya Pasal 33 UUD 45 dan Pancasila. Jadi adalah merupakan suatu ilusi, bahwa bangsa Indonesia di era ``Reformasi`` ini akan dapat sampai pada tujuannya, yaitu hidup dalam suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang seirama dengan tuntutan kultural Proklamasi kemerdekaan kita. Nampaknya untuk maksud tersebut Indonesia masih berada di persimpangan jalan, karena masyarakat kita masih didominasi oleh budaya feodalisme, konservatif,dan kapitalisme Neoliberal. Dalam konteks ini, maka sungguh relevan apa bila kita melontarkan pertanyaan:``Quo Vadis `` NKRI ? . Apakah NKRI akan terus mengelinding mejadi Negara Jajahan Model Baru? Dimana penjajahnya adalah Negara yang menganut faham Neoliberal ?, seperti Amerika serikat, Uni Eropa atau RRC? Neoliberalisme adalah doktrin pasar yang tidak terkontrol: kemakmuran muncul karena sekelompok individu (oligarki ekonomi) yang mementingkan dirinya sendiri, mengejar kepentingan mereka, dan hanya kepentingan diri merekalah yang dapat berkembang di pasar. Negara harus kecil, namun demikian negara perlu memiliki petugas polisi yang cukup untuk menekan demonstrasi-demondtasi rakyat yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat merugikan rakyat, untuk maksut tersebut maka negara menembangkan juga kekuatan polisi rahasia yang besar. Dalam keadaan alamiahnya, umat manusia terdiri dari individu-individu yang kejam yang saling bertarung dalam persaingan brutal; seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Ingris yang bernama Thomas Hobbes; bahwa Manusia adalah serigala bagi sesamanya, homo homini lupus, ini tercermin dalam doktrin pasar neoliberal yang tidak terkontrol dalam masyarakat Indonesia era ``Reformasi``., yang bersandar pada ``survival of the fittes``. yaitu: dalam bersaing ``siapa yang menang bersaing, adalah yang benar`` Dengan cara apa dan bagaimana bisa menang bersaing, tidak dipersoalkan. Inilah yang kita saksikam dalam Pemilu 2019 di NKRI. Menurut pengamatan saya sekarang ini kita sedang digiring oleh rezim Jokowi untuk menerima secara legowo Ideologi Neoliberalisme. Dan langkah selanjutnya langsung atau tidak langsung, pelan-pelan UUD 45 asli dan Pancasila,akan didesak keluar, dengan alasan tiak sesuai (tidaksinkrun) dengan ideologi neoliberalisme. Ini tercermin dalam rancangan Undang-Undang Ommnibus law dan undng-undang Cipta Kerja, yang akan segera disahkan oleh DPR dan MPR RI.. Neoliberalisme dirancang oleh politisi visioner seperti : Pinochet di Cili, Thatcher dan lingkaran ultra konservatifnya di Inggris Raya, Reagen dan Perang Dingin yang membawanya ke tampuk kekuasaan di AS, Suharto dan Klik militer fasisnya, yang membawanya ketampuk kekuasaan diktator militer fasis (Orde Baru) di NKRI, selama 32 tahun lamanya. Ideologi neoliberalisme inilah yang sekarang sedang mendominasi kekuasaan politik di era ``Reformasi`` a´la rezim Jokowi, yang secara kasat mata dan kita saksikan sampai detik ini. Menurut pengamatan saya era ``Reformasi`` sekarang ini, nampaknya merupakan kemenangan globalisasi dan neoliberalisme, untuk menggeser UUD 45 asli dan Ideologi Pancasila, tidak dapat dielakkan lagi. Ini tercermin dalam kegiatan negara-negara Kapitalis Neoliberal, khususnya RRC terkesan sebagai negara kapitalis Neoliberal yang paling banyak memberikan bantuan dalam bantuk penanaman modal asing dan utang luar negeri untuk membiyayai pembanguan Mega Infrastruktur a´la rezim Jokowi yang sangat ambesius. Meskipun demikian , fenomena ini tidak mempunyai arti yang signifikan; Karena Fenomena ini hanya dimungkinkan oleh karena adanya intervensi rezim penguasa negara (campurtangan negara), yang mendukung Ideologi Neoliberalisme, seperti penomena di era korporatisme dan fasisme di tahun-tahun 1930-han. Kesimpulan akhir: Jika di analisa secara mendalam, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa : Penyebab utama kegagalan ``reformasi``1998 itu pada dasarnya disebabkan oleh karena bangsa Indonesia khususnya para elite bangsa Indonesia masih terbebanni oleh budaya feodalisme,liberalisme,neoliberalisme dan konserfatisisme, sehingga Rakyat Indonesia gagal untuk menemukan suatu tokoh yang dapat dijadikan panutan, yaitu tokoh-tokoh yang Visioner,Karismatik, dan Revolusioner, yang dapat dijadikan panutan yang mampu untuk dijadikan ``Sinar Terang``, sehingga bangsa Indonesia dan segenap Rakyatnya dapat mencapai tujuan Proklamasi Kemerdekaan Nasional, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur; Tanpa adanya Penindasan manusia atas manusia. Dampak kongkrit dari kegagalan ``Reformasi`` 1998 adalah: Gagal total menegakkan seorang Pemimpin yang Visioner, Karismati dan Revolusioner; sehingga dampaknya adalah: NKRI sekarang ini telah terjerumus dalam kubangan Ideologi Neoliberalisme,dan berpotensi untuk menjadi negara jajahan model baru, yang MOTONYA adalah: Perampokan SDA melalui modal asing sebagai ganti KOLONI. Solusinya adalah : Kembali ke UUD 45 Asli, Khusnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila, versi Bung Karno; dan selanjutnya jalankan Reformasi sosial yang fundamental atau mendasar, artinya merombak struktur sosial ekonomi secara mendasar,khususnya struktur ekonomi yang pincang, yang merefleksikan dirinya dalam bentuk hubungan ekonomi yang eksploitatif, yang telah menghasilkan berakumullasinya apa yang disebut ``rente ekonomi`` ditangan sekelompok anggota masyarakat. Roeslan. Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Montag, 18. Mai 2020 09:24 An: [email protected]; [email protected]; Chalik Hamid [email protected] [nasional-list] Betreff: [GELORA45] Wawancara RR: . . . Punya Visi Mau Ngapain ke Depan Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan AKURAT.CO, Sebenarnya tanpa kedatangan virus Covid-19, perekonomian bangsa ini tetap menurun. Tanda-tandanya sudah muncul sebelum pemerintah mengumumkan adanya Covid-19 pada awal Maret 2020. Seandainya pemerintah sejak awal merespon virus corona – yang sudah terdeteksi sejak Desember 2019 -- menurut ekonom Rizal Ramli, Indonesia pasti bisa lebih cepat keluar dari krisis. Sayangnya, sikap pemerintah dinilai tidak tanggap dengan tanda-tanda itu. Bahkan, dia menyebut pemerintah Indonesia justru menolak terus dan mengatakan bahwa tidak ada Covid-19, serta Indonesia kebal dan sebagainya. “Mengakibatkan kita kehilangan waktu yang sangat berharga ketika 2,5 bulan pertama tidak melakukan respons yang signifikan,” kata Rizal Ramli melalui korespondensi dengan AKURAT.CO. Dalam wawancara melalui surat elektronik, Rizal Ramli panjang lebar mengutarakan pandangan-pandangan kritis terhadap penanganan dan dampak pandemi Covid-19, khususnya di negeri ini. Dia juga menyampaikan saran kepada pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Rizal Ramli menekankan pentingnya Indonesia menggeser kiblat politik luar negeri dan investasi. "Indonesia harus mulai menggeser kiblat politik luar negeri yang terlalu condong ke Cina RRT. Ini waktunya menggeser politik luar negeri dan investasi kita, dari sangat pro Cina, antek Beijing jadi pro terhadap konstitusi yang bebas aktif. Ini kesempatan Indonesia jadi negeri super power," kata dia. Simak petikan wawancara dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia. ......... Wawancara: Apakah benar masalah ekonomi di Indonesia sekarang ini semua terjadi gara-gara ada pandemi Covid-19? Permasalahan ekonomi di Indonesia, sebelum dan sesudah ada Covid-19, menurut kajian Bang Rizal bagaimana. Dan sebenarnya tanpa muncul pandemi corona pun, apakah perekonomian Indonesia merosot? Ini semua bukan hanya karena kasus corona, karena sebelum terjadi corona, berbagai indikator makroekonomi Indonesia sudah merosot, baik dari neraca perdagangan, current account deficit, primary balance budget, dan sebagainya. Mumpung karena ada corona, maka yang disalahkan semuanya corona, padahal tanpa corona, ekonomi Indonesia sudah terus merosot. Menurut Anda, dampak corona terhadap ekonomi Indonesia seperti apa? Tentu corona ada dampaknya, kalau kita merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah lebih awal dan tidak pura-pura mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena, Indonesia akan keluar dari krisis lebih cepat. Apakah dampak ekonomi yang terjadi sekarang ini bisa diminimalisir seandainya pemerintah sejak awal responsif terhadap virus corona? Coronavirus terjadi pertengahan Desember dan kasus pertama di Indonesia sudah ada di bulan Januari berdasarkan Fakultas Kedokteran UI. Namun, pemerintah Indonesia menolak terus dan mengatakan bahwa tidak ada, dan Indonesia kebal dan sebagainya, mengakibatkan kita kehilangan waktu yang sangat berharga ketika 2,5 bulan pertama tidak melakukan respons yang signifikan. Begitu diakui tengah Maret, barulah kita sadari, namun kita belum pada puncaknya pandemic berdasarkan para analis yang mengerti tentang ini. Seandainya kita cepat bertindak dan memberikan respons yang benar maka dampaknya di dalam bidang ekonomi akan hanya seperti huruf “V” yaitu anjlok ke bawah dan akan naik lagi dengan cepat. Yang paling penting adalah fokus untuk menangani corona, yang lain2 akan membaik dengan cepat seandainya corona terselesaikan. Apakah sekarang ini sudah sampai pada puncak dari dampak pandemi Covid terhadap ekonomi? Menurut Anda puncaknya kapan? Kalau kita gegabah maka kurvanya tidak akan seperti “V” yang anjlok kemudian naik. Namun akan cembung ke bawah recovery-nya. Selama ini kita selalu terlambat, self-denial dan responnya sering gegabah sehingga kemungkinan yang terjadi kurva merah (cembung ke bawah secara dalam). Kalau ini terjadi, perbaikan ekonomi akan butuh waktu 1 - 1,5 tahun. Kalau kita cepat responnya dan tindakannya pas, maka dampaknya hanya 3 - 6 bulan saja. Kami khawatir, kecerobohan ini akan mengakibatkan recovery kita akan lebih lambat. Belum lama ini Anda mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperlebar defisit anggaran jadi 5,07 persen. Anda menyebutnya tindakan gegabah. Seharusnya bagaimana langkah yang diambil pemerintah? Cara mengatasi defisit anggaran negara dalam APBN 2020 akibat pandemi Covid-19 tanpa harus berutang, bagaimana? Awal-awalnya hanya mengandalkan stimulus yang lebih besar dengan cara meminjam lebih banyak dengan bunga lebih tinggi untuk menutup dan memompa ekonomi. Maka, defisit dilonggarkan dari maksimum 3 persen GDP menjadi 5 persen GDP. Langkah itu sebetulnya tidak tepat, karena seharusnya tidak perlu menambah hutang. Saya jelaskan, darimana uangnya? Pertama, sisa-sisa anggaran lalu SAL (Saldo Anggaran Lebih) SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang ada di Bank Indonesia jumlahnya Rp290 triliun. Kedua, penghematan Pak Prabowo dalam pembelian alutsista karena yang mark up tinggi tidak ditandatangani. Penghematan itu Rp50 triliun. Ketiga, kita harus hentikan proyek-proyek infrastruktur besar, yang tidak penting termasuk proyek ibukota baru. Dulu waktu krisis 1998, kita juga melakukan itu, semua proyek infrastruktur dihentikan dalam 1 - 2 dua tahun. Nanti kalau ada uang, baru kita mulai lagi. Dari penghematan penghentian dan re-alokasi proyek infrastruktur ini akan ada sekitar Rp300 triliun. Keempat, cicilan utang pokok dan bunga hampir Rp 850 triliun per tahun, dengan bunganya saja sekitar Rp650 triliun. Inilah kesempatan untuk renegosiasi dengan kreditor-kreditor kita. Sekitar seperempat adalah pinjaman bilateral dan multilateral. Katanya pemerintah punya hubungan internasional hebat dan banyak dikenal, coba manfaatkan dan buktikan bahwa itu ada hasilnya. Minta kepada negara-negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk menunda dulu pembayaran dan menghentikan pembayaran sampai Desember 2020. Kemudian nanti Januari 2021 kembali kita bayar. Kita tidak ngemplang. Harusnya bisa dilakukan karena untuk negara-negara besar, itu adalah jumlah yang kecil. Kelima, bond yang tiga perempatnya swasta, ini waktunya untuk menukar bond bunga mahal ke bunga murah dengan tempo atau tenor yang lebih panjang. Pemerintah Indonesia memberikan yield paling tinggi di Asia Tenggara yaitu 7,3 persen. Memang sebulan lalu RI menerbitkan bond dengan yield lebih murah yaitu 4,5 persen. Namun dimana-mana saat ini bond yield negatif baik di Amerika, Jepang atau Eropa. Tetapi jangan keburu bangga dulu, Filipina menerbitkan bond pada saat yang bersamaan dengan RI, ekonominya yang lebih jelek yield-nya hanya 2 persen. Kalau kita tukar bond kita dengan jangka panjang dan bunga lebih murah kita dapat hemat cicilan utang nyaris Rp400 triliun. Total penghematan dengan cara-cara di atas hampir 1.000 triliun lebih, dan ini cukup untuk menyelesaikan masalah ekonomi akibat corona tanpa berutang lagi. Bagaimana cara mengantisipasi dampak berkepanjangan akibat pandemi Covid-19 terhadap perekonomian? Apa saran Anda kepada pemerintah untuk memulihkan ekonomi kita? Program hanya boleh fokus tiga hal yaitu: Rp200 triliun untuk menyelesaikan masalah corona, sekitar Rp300 triliun untuk memberi maka dan memberikan ATM setiap bulan sekitar Rp600.000 - Rp800.000 langsung dari BRI dan BNI. Saya tidak mau menggunakan istilah BLT (Bantuan Langsung Tunai) namun Bantuan ATM Tunai (BAT) atau Bantuan ATM Sosial (BAS), tidak berikan tunai namun disalurkan ke ATM setiap orang secara tunai. Semua rakyat kita umur 17 tahun keatas, kita wajibkan punya ATM. BRI dan BNI memiliki cabang dimana-mana, memiliki satelit dan memiliki kapasitas komputer lima kali dari BCA. Setiap rakyat Indonesia, diatas 17 tahun punya ATM, setiap bulan diberikan uang via ATM Rp600.000 - Rp800.000 untuk jangka waktu 6-8 bulan. Total dana Rp300 triliun. Namun harus dilihat balance-ATMnya, apabila kecil kurang dari Rp500.000, maka diberikan, namun mereka yang memiliki balance tinggi misalnya yang diatas Rp1.000.000 maka tidak usah sehingga memang betul-betul untuk rakyat kecil dan pekerja harian. Mereka akan lebih hemat. Kalau sekarang mereka diberikan paket 10 jenis, mungkin yang mereka perlukan hanya 3 jenis. Mereka akan lebih hemat dan mereka tidak keberatan untuk lock-out, tinggal di rumah, karena ada uang untuk makan. Kalau ini dilakukan, Bank BRI akan bisa menjadi bank paling besar di Asia Tenggara walaupun transaksinya di bawah satu juta. Dan itu modal yang besar untuk BRI dan BNI nanti menguasai pasar ASEAN. Kesulitan harus kita jadikan kesempatan. Benar sekali. Dari dulu kita kampanye bahwa pemerintah mau meningkatkan penetrasi bank, tetapi tidak jalan. Justru pada waktu krisis ini kesempatan !Kesulitan ini kita pakai buat memaksa setiap orang punya ATM sehingga bank-bank kita bisa menjadi lebih besar. Nanti datanya semua terkompilasi dan kita bisa gunakan big data analysis. Untuk segmentasi nasabah-nasabah, sehingga di masa datang jika ada masalah, kita bisa targetkan bantuan sosial ke segmen yang betul-betul tepat. Ini adalah BAT istilah saya yaitu Bantuan ATM Tunai (BAT) atau Bantuan ATM Sosial (BAS). Prioritas ketiga adalah soal makanan. Akhir-akhir ini terjadi kesulitan pangan di dunia bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Golongan menengah yang banyak di rumah, lebih banyak makannya. Banyak teman-teman saya yang kancingnya melebar, ada button social distance. Artinya, permintaannya naik 10 persen diluar panic buying, sementara suplai berkurang 25 persen. Sebagai contoh, Vietnam dan Thailand, eksportir makanan sudah memutuskan mengurangi ekspornya karena mereka ingin ngasih makan rakyatnya yang menganggur. Rusia biasanya ekspor lebih dari 20 juta ton gandum, kemarin dibatasi maksimal 7 juta ton. Ini berbahaya kalau ada krisis pangan. Oleh karena itu, saya minta Pak Jokowi untuk segera melakukan peningkatkan produksi pangan. Sayur-sayuran hanya 2 bulan, jagung 3 bulan, bawang 3 bulan dan beras 4 bulan. Jadi, justru krisis ini kita manfaatkan untuk betul-betul all out meningkatkan produksi pangan. Sehingga nanti setahun lagi bawang putih kita sudah 4 kali panen cukup, kita bahkan bisa ekspor. Saya dengar Pak Jokowi senang dengan ide ini. Dia mau agar kita fokus pada pangan. Jadi, fokusnya hanya tiga prioritas setahun ke depan. Satu fokus penyelesaian Corona, kedua kasih makan pegawai harian dan rakyat kita yang benar-benar miskin, dan ketiga fokus peningkatan pangan. Lupakan yang lain-lain! Indonesia tidak perlu pusing-pusing mendatangkan investor dari luar negeri hanya demi menggenjot ekonomi. Sebab investor akan dengan sendirinya berbondong-bondong datang asal Indonesia menaikkan laju perekonomian hingga 7 persen. Anda sering menekankan bahwa Indonesia mesti mulai menggeser kiblat politik luar negeri dan investasi. Menurut Anda kapan waktunya untuk menggeser kiblat politik luar negeri? Kita jangan lagi jadi antek Cina. Ini maksudnya Cina Republik Rakyat Tiongkok ya, bukan etnis Tionghoa. Jangan sampai saya dibilang rasis, almarhum istri kedua saya itu etnis Tionghoa. Konstitusi kita jelas bebas aktif. Nggak ikut blok barat, atau ikut blok timur. Kita harus bebas aktif. Selama ini Indonesia terkesan lemah di hadapan China. Mulai dari lemah menyikapi para pekerja Cina yang terlihat bebas hilir mudik di saat wabah melanda, hingga impor yang terlalu bergantung kepada Cina. Indonesia harus mulai menggeser kiblat politik luar negeri yang terlalu condong ke Cina RRT. Ini waktunya menggeser politik luar negeri dan investasi kita, dari sangat pro Cina, antek Beijing jadi pro terhadap konstitusi yang bebas aktif. Ini kesempatan Indonesia jadi negeri super power. Sekarang ini hangat memperbincangkan keadaan new normal. Ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah pandemi diyakini akan berbeda, new normal, seperti apa gambarannya menurut Bang Rizal? Saya kepingin setelah wabah corona ini selesai, Indonesia dapat jadi mangkok pangan di Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Kenapa? Sebetulnya Indonesia ini diberikan berkah luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cuman kita harus punya visi. Harus punya visi mau ngapain ke depan. Ya… tidak ada negara di dunia yang diberkati seperti Indonesia. Air ada, matahari ada. Serba ada. Musimnya bagus… Bandingkan dengan di Skandinavia, yang matahari cuma ada tiga bulan dalam setahun. Mesti nanam, simpan, buat makan satu tahun. Kita ini Indonesia diberkahi Tuhan luar biasa; matahari, hujan. Kita bisa panen, kalau ini irigasinya dibenerin bisa tiga kali setahun. Nah, saya pengin, minta menteri pertanian, minta pemerintah, bangun sawah baru 2 juta hektar. Kalau di Jawa gak mungkin… di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagian Sumatera, sama di Membramo (Papua) yang sangat subur banget. Nah kalau 2 juta hektar kita bisa bangun sekitar 3 tahun, total. Yang kedua tentu harus dengan mekanisasi, karena di sana nanti akan lebih luas. Kalau ada petani yang mau transmigrasi, dapet tanah yang lebih luas. Kalau itu kita lakukan, kalau misalnya produksinya 4 juta tonlah per hektar, itu 8 juta ton kita punya surplus. Jadi kalau ada El Nino pun, El Nino kan kurangnya cuma 3 juta ton, gak ada masalah. Apalagi musim hujan, kan gampang. Kita masih punya surplus 5 juta ton lagi. 5 juta ton kita bantu negara-negara tetangga kita yang lagi butuh. Itu kekuatan buat Indonesia. Jadi gunakan food diplomacy, istilah kerennya diplomasi pangan. Sehingga Indonesia akan menjadi negara super power dalam hal pangan. [] Siswanto Senin, 18 Mei 2020 07:15 WIB
