https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/19293/tunggakan_utang_pemerintah_ke_pupuk_indonesia_capai_rp_17_1_triliun



Tunggakan Utang Pemerintah ke Pupuk Indonesia Capai Rp 17,1 TriliunSelasa ,
30 Juni 2020 | 08:36

Listen to this

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat bahwa pemerintah masih
memiliki utang berjalan Rp 17,1 triliun yang harus dibayarkan ke BUMN
Industri pupuk tersebut untuk pengadaan pupuk bersubsidi.

Pupuk Indonesia Grup menjadi BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah
melalui Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi guna
meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat di Jakarta, Senin
(29/6/2020), merinci tagihan piutang dengan total Rp 17,1 triliun tersebut
berasal dari lima anak perusahaan, yakni PT Petrokimia Gresik (PKG) Rp 10,8
triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rp 1,8 triliun, PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang (PSP) Rp 2,1 triliun, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC)
Rp 1,3 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda Rp 1,05 triliun (PIM).

"Tagihan Pupuk Indonesia kepada Pemerintah itu Rp 17,1 triliun. Tagihan ini
adalah tagihan untuk realisasi tahun 2017,2018, 2019 dan 2020. Hanya yang
2020 ini sifatnya masih 'unaudited' karena masih tahun berjalan," kata Aas
dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks
MPR/DPR.

Aas menjelaskan bahwa total piutang yang masih tertahan tersebut merupakan
tagihan dari realisasi pengadaan pupuk bersubsidi pada 2017, 2018 dan 2019,
yang sudah diaudit oleh BPK, serta realisasi tahun berjalan 2020.

Akibat belum dibayarkannya piutang tersebut, perseroan harus meminjam modal
kerja kepada perbankan untuk operasional dan mobilitas perusahaan.

Selain itu, piutang ini juga menyebabkan meningkatnya beban perusahaan
hingga meningkatkan biaya harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi.

"Ini akan meningkatkan beban bunga perusahaan dari Rp 17 triliun, kalau 10
persennya saja sudah Rp 1,7 triliun untuk satu tahun. Pada akhirnya ini
akan meningkatkan juga 'cost' subsidi pupuk," kata Aas.

Aas menambahkan bahwa dari total Rp 17,1 triliun tersebut, pemerintah
berencana mencicil Rp 5,7 triliun yang akan dibayarkan pada tahun ini.
* (E-3)*

Kirim email ke