Tiongkok Batasi Pemberian Visa Kepada Tokoh AS Yang Berperilaku Buruk
pada Masalah Hong Kong
http://indonesian.cri.cn/20200630/dae74148-520e-2fbe-efbf-768dde8ddad6.html
2020-06-30 14:13:33
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian hari Senin
kemarin (29/6) di Beijing mengatakan, Tiongkok memutuskan untuk
membatasi pemberian visa kepada tokoh Amerika Serikat (AS) yang
berperilaku buruk pada masalah Hong Kong.
Menurut laporan, AS baru-baru ini mengumumkan pelaksanaan pembatasan
visa terhadap pejabat Tiongkok di bidang urusan Hong Kong. Zhao Lijian
menanggapi hal tersebut bahwa legislasi Undang-Undang Keamanan Negara di
Hong Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok, tidak boleh diintervensi
negara mana pun. Pemerintah Tiongkok tidak akan mengubah ketetapannya
untuk membela kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan negara,
tidak akan mengubah ketetapan hati untuk mengimplementasi prinsip Satu
Negara Dua Sistem, tidak akan mengubah ketetapan hati untuk menentang
intervensi kekuatan eksternal dalam urusan Hong Kong. AS berniat untuk
mencegah Tiongkok memajukan legislasi Undang-Undang Keamanan Negara di
Hong Kong melalui pendekatan apa yang disebut sebagai sanksi. Niat AS
itu tidak akan berhasil. Mengenai tindakan salah AS tersebut, Tiongkok
memutuskan untuk melaksanakan pembatasan visa terhadap tokoh-tokoh AS
yang berperilaku buruk pada masalah Hong Kong.
Dilaporkan pula, Senat AS baru-baru ini membahas dan meratifikasi
Rancangan Undang-undang Otonomi Hong Kong dan rancangan undang-undang
terkait urusan Hong Kong, mengecam Tiongkok memajukan legislasi
undang-undang tersebut, mengancam akan mengenakan sanksi kepada
personel, entitas dan lembaga moneter Tiongkok. Zhao Lijian menanggapi
hal tersebut bahwa Senat AS tidak menghiraukan pendirian tegas Tiongkok,
bersikeras untuk membahas dan meratifikasi RUU negatif terkait urusan
Hong Kong, dengan niat jahat menfitnah legislasi UU Keamanan Negara di
Hong Kong, dengn serius mengintervensi urusan Hong Kong dan urusan
dalam negeri Tiongkok, melanggarkan hukum internasional dan patokan
hubungan internasional, Tiongkok menentang keras hal itu dan melayangkan
teguran serius.
Zhao Lijian mengatakan, legislasi UU Keamanan Negara bertujuan untuk
membela kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan Tiongkok,
menjaga ketenteraman kekal serta kemakmuran dan kestabilan Hong Kong
dalam jangka panjang, mempertahankan Satu Negara Dua Sistem dipraktekkan
dalam jangka panjang. Urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri
Tiongkok. Negara mana pun tidak berhak untuk mengintervensi urusan Hong
Kong.
Politikus AS Termasuk Pompeo Dituntut Jangan Omong Kosong Lagi
http://indonesian.cri.cn/20200630/7526cbd2-899d-961d-977e-750097b858e2.html
2020-06-30 14:13:04
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian di Beijing
mengatakan kemarin (29/06), Tiongkok sekali lagi menasehati politikus
termasuk Pompeo sedini mungkin memprioritaskan penanganan wabah , dan
menomor-satukan penyelamatan jiwa rakyat, mengesampingkan kesalahan
meletakkan kepentingan diri sendiri lebih tinggi dari pada jiwa rakyat,
menghormati kenyataan dan ilmu pengetahuan, dan jangan omong kosong dan
menipu publik lagi.
Menurut laporan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sekali lagi secara
terbuka mencela Tiongkok menyembunyikan fakta wabah, dan mengatakan hal
ini tidak sesuai dengan komitmen Tiongkok yang mengutamakan kepentingan
rakyat dan jiwa rakyat. Menanggapi hal ini, Zhao Lijian dalam jumpa pers
menunjukkan, sejak terjadinya wabah Covid-19, Tiongkok dan AS
memperlihatkan cara penanggulangan wabah yang berbeda. Pihak Tiongkok
mengutamakan jiwa, melindungi keselamatan jiwa rakyat dan kesehatan
rakyat, Tiongkok menghentikan sementara operasional social dan ekonomi,
dengan tegas mengambil tindakan karantina, menaati usulan profesonal
WHO, secara ilmiah melaksanakan kebijakan untuk mencegah penyebaran
virus, tanpa peduli betapa harga menolong jiwa. Sedangkan, pihak AS
mengutamakan kepentingan politik dirinya sendiri, dengan tak segan-segan
menawarkan wabah, tidak menaati ilmu pengetahuan, bahkan menimpakan
tanggung jawabnya sehingga wabah merebak, keselamatan jiwa rakyat
dirugikan, ekonomi terperosok dalam resesi, dan masyarakatnya tergoncang.
