NasDem: Bagus Prabowo Ditugaskan Garap Lumbung Pangan, Tapi Tak Bisa
Sendiri
Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 06:15 WIB
0 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5085854/nasdem-bagus-prabowo-ditugaskan-garap-lumbung-pangan-tapi-tak-bisa-sendiri?tag_from=wp_nhl_3#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5085854/nasdem-bagus-prabowo-ditugaskan-garap-lumbung-pangan-tapi-tak-bisa-sendiri?tag_from=wp_nhl_3>
Prabowo Subianto mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk Eggi
Sudjana dan Lieus Sungkharisma. Namun ia gagal menjenguk karena jam
besuk sudah habis.Foto: Prabowo Subianto (Agung Pambudhy/detikcom)
*Jakarta*-
Partai NasDem <https://www.detik.com/tag/nasdem>menyambut baik
ditunjuknya Menteri Pertahanan (Menhan)Prabowo Subianto
<https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto>untuk menggarap proyek
lumbung pangan nasional. Namun, NasDem menilai Kementerian Pertahanan
tak bisa mengerjakan hal itu sendirian.
"Bagus dong (Prabowo ditugaskan garap lumbung pangan)," kata Wakil Ketua
Umum NasDem, Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (8/9/2020).
"Jadi sebenarnya penugasan ini sebenarnya bukan hanya untuk Pak Prabowo,
inikan penugasan yang diberikan kepada semua orang, kalau Kementerian
Pertanian kan tidak perlu ditugaskan karena tupoksinya itu," imbuhnya.
*Baca juga:*PKS Bingung Menhan Prabowo Ditugaskan Garap Proyek Lumbung
Pangan
<https://news.detik.com/read/2020/07/08/172533/5085313/10/pks-bingung-menhan-prabowo-ditugaskan-garap-proyek-lumbung-pangan>
Ali mengatakan setidaknya Prabowo memiliki bawahan yang dapat bekerja
membuka lahan. Dia mencontohkan TNI yang saat ini tidak dalam kondisi
perang.
"Terus kemudian Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan di
bawahnya ada pasukan, tentara, dan lain-lain yang kemudian di masa tidak
perang tentunya berkontribusi untuk membangun, membuka lahan, dan
lain-lain," ujar Ali.
Namun, Ali menilai Kemenhan tak dapat menggarap proyek lumbung pangan
nasional ini sendirian saja. Menurut Ali, masih ada Kementerian
Pertanian yang memiliki teknologi pertanian.
"Namun demikian, tentunya Kementerian Pertahanan dia tidak bisa berdiri
sendiri, kementerian ini jika diserahkan tanggung jawab itu, maka
kemudian NasDem memandang bahwa persoalan teknologi pertanian itu harus
koordinasi tetap ke Menteri Pertanian, di samping Kementerian Pertanian
dia punya tanggung jawab sendiri lahan eksisten dia harus tetap
terjaga," ucap Ali.
Selain itu juga Ali menyebut proyek lumbung pangan nasional ini dapat
dikerjakan bersama dengan kementerian lainnya. Dia menyebut Kementerian
PUPR dan Kementerian BUMN.
"Nah ini kan kemudian Pak Prabowo bersama dengan kementerian lain
katakanlah Pak Basuki dari Kemen PUPR, bersama-sama, terus kemudian Pak
Erick (Tohir) juga punya tanggung jawab ketika ditugasi dia punya
kesanggupan berapa ratur hektar. Nah ini kemudian ini dikerjakan
bersama-sama," imbuhnya.
Sebelumnya, Dilansir dari CNBC Indonesia, Juru Bicara Menteri
Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemenhan yang dipimpin
Prabowo akan menjadi leading sector dari proyek lumbung pangan. Dahnil
mengatakan penunjukan itu datang langsung dari Presiden Jokowi.
"Hari ini Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai
leading sector untuk memperkuat food estate. Insyaallah hari Kamis Pak
Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah
terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi
logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh
prajurit TNI," ujar Dahnil dalam acara peluncuran buku "Ekonomi
Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus
Setiadji" yang berlangsung secara virtual.
*Baca juga:*Lumbung Pangan Pertama RI Disiapkan, Prabowo Ikut Turun
Tangan
<https://finance.detik.com/read/2020/07/04/082131/5079546/4/lumbung-pangan-pertama-ri-disiapkan-prabowo-ikut-turun-tangan>
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan leading
sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah
dipegang oleh dirinya. Keterlibatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo
Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir
tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin dari proyek ini.
Menurut Syahrul, dirinya lah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi) untuk mengerjakan proyek tersebut.
"Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut,
beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu,
bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN
dalam proses 700 ribu Ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk,
tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian," kata Syahrul dalam
rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7).
Fraksi PKS DPR RI mengaku bingung dengan ditunjuknya Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. Fraksi
PKS menilai tidak ada urgensi untuk menugaskan Kemenhan.
"Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak
sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan,"
kata anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Rabu (8/7).
Mahfud Md: Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Tengah Disiapkan
Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 02:31 WIB
3 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5085825/mahfud-md-perpres-pelibatan-tni-tangani-terorisme-tengah-disiapkan?tag_from=wp_nhl_13#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5085825/mahfud-md-perpres-pelibatan-tni-tangani-terorisme-tengah-disiapkan?tag_from=wp_nhl_13>
Menkopolhukam Mahfud MDFoto: Faiq Azmi
*Jakarta*-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam
<https://www.detik.com/tag/mahfud-md>) Mahfud Md mengatakan saat ini
pemerintah tengah membahas draf rancangan peraturan presiden (Perpres)
tentang pelibatan TNI dalam aksi terorisme. Menurut Mahfud, hal ini
sesuai dengan amanat undang-undang.
"Karena itu amanat undang-undang kita sekarang mengolahnya agar menjadi
proporsional. Karena dulu memang pikirannya terorisme itu adalah lebih
ditekankan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana itu artinya hukum maka
namanya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme," kata Mahfud, dalam
keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).
*Baca juga:*Buru Djoko Tjandra, Mahfud Md Akan Aktifkan Lagi Tim Pemburu
Koruptor
<https://news.detik.com/read/2020/07/08/222511/5085766/10/buru-djoko-tjandra-mahfud-md-akan-aktifkan-lagi-tim-pemburu-koruptor>
Mahfud mengatakan, tindak pidana saja tidak cukup. Karena menurutnya,
terdapat hal-hal tertentu dimana TNI perlu terlibat dalam skala, jenis
kesulitan, situasi dan objek tertentu.
Mahfud berharap, rancangan perpres tersebut dapat segera selesai. Dia
menuturkan, saat ini tinggal dilakukan penyerasian dalam beberapa hal.
*Baca juga:*Mahfud Md: Malu Negara Ini Kalau Dipermainkan Djoko Tjandra
<https://news.detik.com/read/2020/07/08/221702/5085763/10/mahfud-md-malu-negara-ini-kalau-dipermainkan-djoko-tjandra>
"Itu sekarang sedang disiapkan. Kita harus membuat itu, mudah-mudahan
dalam waktu tidak lama bisa selesai," kata Mahfud.
"Sekarang sedang dipelototi untuk diselesaikan secepatnya, karena
draftnya sudah ada, tinggal penyerasian beberapa hal agar semua berjalan
baik," sambungnya.
*(dwia/dwia)*
