*https://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/19859/kapolda_papua__banyak_asrama_jadi_tempat_pendoktrinan_anti_nkri <https://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/19859/kapolda_papua__banyak_asrama_jadi_tempat_pendoktrinan_anti_nkri> * *Kapolda Papua: Banyak Asrama Jadi Tempat Pendoktrinan Anti NKRI*
Jumat , 10 Juli 2020 | 13:45 J JAKARTA--Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw meminta agar pemerintah provinsi untuk segera melakukan penertiban asrama mahasiswa baik itu yang ada di Papua ataupun yang ada di luar Papua. Paulus mengatakan permintaan itu untuk menghindari adanya provokasi dan doktrinisasi dari kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengubah pola pikir mahasiswa Papua dengan tujuan untuk kepentingan politik tertentu. "Selama ini ada banyak asrama mahasiswa yang sudah beralih fungsi menjadi markas komando untuk mendoktrin mahasiswa dan mahasiswi baru, yang di lakukan oleh kelompk mahasiswa abadi yang memang sengaja tidak keluar dari asrama tersebut, yang kesemuanya bertujuan agar mahasiswa menjadi tameng untuk melawan pemerintah, ataupun sebagai media penyebaran berbagai faham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," kata Paulus, Jumat (10/7/2020). Lanjut Pauluw Waterpau keberadaan asrama mahahasiswa yang di bangun oleh pemerintah, sepenuhnya hanya di peruntukan bagi mereka yang masih menjalani studi. Namun demikian, dalam kenyataannya ada sejumlah asrama yang beralih fungsi, sebagai tempat doktrinisasi yang di lakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua, yang belakangan berafiliasi dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). “Saya minta kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menertibkan sejumlah asrama mahasiswa, terutama yang ada di luar Papua, sebab selama ini saya melihat ada beberapa asrama yang sudah beralih fungsi, dan di kuasai oleh kelompok tertentu, dan di pergunakan untuk mendoktrin dan menjadikan mahasiswa sebagai tameng untuk melawan negara," tandasnya. "Kelompok ini di motori oleh AMP, yang ada hubungannya dengan KNPB dan ULMWP yang mana kelompok ini sangat jelas memiliki pemahaman yang bertentangan dengan NKRI," tambahnya.
