Niat Jahat Pompeo di LTS Pasti Gagal
2020-07-19 16:27:03
http://indonesian.cri.cn/20200719/37de10a5-1303-1ff7-2ad7-662a5811a652.html
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo belakangan ini berulang kali merender
situasi tegang di LTS, menfitnah kedaulatan wilayah dan pengklaiman
kepentingan maritim Tiongkok di LTS “tidak sah”, memecahkan hubungan
Tiongkok dengan negara-negara regional. Sementara itu, pesawat terbang
dan kapal militer AS sering kali memprovokasi di LTS. Tindakan terkait
pihak AS melanggar komitmen terbuka pada masalah kedaulatan LTS
pemerintah AS yang tidak berpendirian, dan telah kehilangan akal sehat,
moral dan kredit.
Sebagai negara di luar daerah, AS bukan pihak terkait persengketaan LTS,
juga mutlak tidak berhak berbicara pada isu LTS. Namun sejumlah
politikus AS bertolak dari egois sendiri, berupaya semaksimalnya
mengaduk masalah di LTS, dan menjadi perusak terbesar perdamaian dan
kestabilan regional.
Kini, Tiongkok dan ASEAN tengah mempercepat perundingan CoC, Pompeo dan
kelompok serupanya pada saat ini mengadu masalah di LTS, niat utamanya
ialah menghasut negara pengklaim LTS lainnya melawan Tiongkok,
merusakkan hubungan mantap Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, agar
terus melaksanakan strategi mengekang Tiongkok. Selain itu, menghadapi
merebaknya terus wabah Covid-19 di AS, memain kartu “LTS” juga menjadi
suatu cara para politikus AS untuk menggeserkan kontradiksi domestiknya
dan menutupi kegagalan kebijakan penanggulangan wabah. Merender
ketegangan situasi di LTS juga bisa menyediakan kesempatan untuk AS
menjual senjata kepada negara-negara terkait agar memenuhi kebutuhan
pedagang senjata domestiknya.
Negara-negara ASEAN sudah sangat jelas apa yang disebut “America First”
oleh politikus AS sama sekali tak mungkin memperhatikan kepentingan
negara-negara ASEAN, mereka hanyalah menggunakan negara ASEAN sebagai
alatnya untuk mengupayakan kepentingan politik.
Survei Universitas Harvard: Kepuasan Rakyat RRT pada Pemerintah Pusat
Lebihi 90%
2020-07-19 16:22:22
http://indonesian.cri.cn/20200719/a4d45c18-784c-9b1a-ec98-ebe6720bde3e.html
Menurut laporan Harvard Kennedy School baru-baru ini, sejak surveinya
pada tahun 2003, kepuasan rakyat Tiongkok pada pemerintah meningkat
komprehensif, pemerintah Tiongkok memperoleh dukungan mayoritas mutlak
rakyatnya. Dari pengaruh kebijakan negara hingga pejabat daerah, rakyat
Tiongkok berpendapat pemerintah sekarang lebih sanggup dan efektif
daripada waktu kapanpun sebelumnya.
图片默认标题_fororder_hafo1
Pelaksana survei totalnya mengadakan 8 kali survei independen di antara
tahun 2003-2016 dengan 31 ribu orang pengikut survei dari kota maupun
desa Tiongkok secara berhadapan, mengenai pengakuan rakyat pada
pemerintah berbagai tingkat Tiongkok, termasuk pusat, propinsi,
kabupaten dan kecamatan.
Menurut laporan, survei pada tahun 2003, kepuasan rakyat pada pemerintah
pusat Tiongkok mencapai 86,1%, dan hingga tahun 2016, kepuasan meningkat
lebih lanjut menjadi 93,1%. Data mencatat, selama tahun-tahun ini,
kepuasan rakyat pada pemerintah pusat di atas 90%.
图片默认标题_fororder_hafo2
Sementara itu laporan juga menunjukkan bahwa kepuasan rakyat pada
pemerintah daerah juga berangsur-angsur meningkat. Menurut data,
kepuasan rakyat pada pemerintah kecamatan pada tahun 2003 tidak
mencukupi 44%. Dan angka ini meningkat menjadi 70% pada tahun 2016.
图片默认标题_fororder_hafo3
Mengapa kepuasan rakyat Tiongkok pada pemerintah meningkat terus?
Kepuasan rakyat tidak hanya tercermin dengan evaluasi pokok terhadap
hasil politik pemerintah, tapi juga di bidang pasokan pelayanan publik,
anti KKN dan ramah lingkungan.
图片默认标题_fororder_hafo4
Di antaranya, masalah yang paling diperhatikan rakyat ialah polusi
udara(34%), keamanan makanan(19%), perubahan iklim(16%) dan polusi
air(12%). Rakyat relative optimis pada keadaan lingkungan pada lima
tahun mendatang, 43% pengikut survei menganggap bahwa kualitas udara
setempat akan membaik, 31% peserta survei berpendapat kualitas udara
akan dipelihara tetap sama, dan hanya 26% merasa udara akan memburuk.
Menurut laporan, 75% peserta survei menganggap perubahan iklim
diakibatkan perilaku manusia, dan ini adalah yang benar ada, hampir 70%
peserta survei mendukung menarik pajak emisi. Laporan lebih-lebih
menunjukkan, persentase ini jauh lebih tinggi daripada data terkait AS.
