Refleksi : Oligarki dalam bentuk apapun (oligarki ekonomi, kekuasaan,sosial dll) adalah suatau fenomena sosial yang harus dilawan secara fundamental atau mendasar. Ini adalah merupakan pekerjaan besar yang harus kita lakukan sebagai supplemen terhadap pekerjaan besar yang telah kita lakukan yaitu revolusi kemertdekaan.
Budaya politik kita harus mampu melakukan pekerjaan besar ini jika kita memang committed terhadap emamsipasi sosial rakyat Indonesia dalam keseluruhan aspek kehidupanya, maka reformasi sosial yang fudamental atau mendasar perlu dilakukan. Adapaun tatanan sosial-ekonomi yang secara mendasar harus dirombak adalah struktur sosial yang pincang, yang merefleksikan dirinya dalam dialektik hubungan ekonomi yang eksploitatif, yang menghasilkan berakumulasinya apa yang disebut ``rente ekonomi` ditangan sekelompok anggota masyarakat. Ini harius dilakukan karena oligarki dalam bentuk apapun tidak dapat dikoreksi, hanya dengnan membuat, dan memberlakukan Undang-Undang Anti Oligarki atau UU Anti monopoli dan oligopoli,yang meliberalkan ketentuan-ketentuan perdanganan dan investasi, seperti apa yang terjadi sekaeng ini. Tema tulisan ini sudah berulang kali saya kemukakan, namun demikian, nampaknya reformasi sosial yang fundamental atau mendasar di Indonesia masih jauh panggang dari api, jadi tidak mengherankan jika penomena oligarki (ekonomi, kekuasaan dan sosial) di Indonesia terus berlalu, dan bahkan berkembang dan memicu lahirnya fenomena dinasti politik meskipun apa yang disebut reformasi telah berumur 22 tahun. Sungguh menyedihkan kondesai seperti ini. Roeslan, Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Sonntag, 19. Juli 2020 12:39 An: [email protected]; [email protected]; Chalik Hamid [email protected] [nasional-list] Betreff: [nasional-list] Jokowi: Pedagang Jabatan, Pemanjang Oligarki dan Pumpung Jadi Anak Presiden 1.: https://politik.rmol.id/read/2020/07/18/444117/purnomo-ditawari-jabatan-kare na-mengalah-untuk-gibran-pengamat-jokowi-tidak-lebih-sebatas-pedagang-jabata n Purnomo Ditawari Jabatan Karena Mengalah Untuk Gibran, Pengamat: JOKOWI TIDAK LEBIH SEBATAS PEDAGANG JABATAN Laporan: Faisal Aristama Sabtu, 18 Juli 2020, 08:59 WIB Apabila pengakuan politisi PDIP, Achmad Purnomo benar bahwa dirinya mendapat tawaran jabatan oleh Presiden Joko Widodo karena telah "rela" mundur dari pencalonan, maka patut disayangkan. Seperti diketahui, PDIP sudah mengumumkan nama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Walikota Solo 2020. Sebelumnya, PDIP Solo sudah merekomendasikan nama Achmad Purnomo. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyayangkan karena Jokowi sapaan akrab Kepala Negara telah melakukan praktik politik nepotisme. "Ini preseden sangat buruk, ada kebangkrutan moral politik dalam diri Jokowi, secara serius memungkinkan dua hal, Presiden lakukan abuse of power dan berupaya nepotisme," kata Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/7). Demikian sebaliknya, lanjut Dedi Kurnia Syah, jika pernyataan Achmad Purnomo adalah tidak benar, maka yang bersangkutan telah diduga melakukan pencemaran nama Jokowi. Dedi Kurnia Syah menambahkan, sebenarnya sikap Jokowi sekedar merestui putranya termasuk nanti menantunya di ajang pilkada saja sudah cukup membuktikan kegagalannya menjadi teladan masyarakat. Ini disebut melanggengkan dinasti politik. Achmad Purnomo mengaku mendapat tawaran jabatan dari Presiden Jokowi sebagai timbal balik karena putranya, Gibran Rakabuming Raka, mendapat rekomendasi PDIP di Pilwalkot Solo 2020. Namun Purnomo mengaku menolak tawaran tersebut. "Ya ada (tawaran timbal balik), tapi bagi saya ndak perlu," ungkap Purnomo, Jumat (17/7). Tawaran tersebut disampaikan saat Purnomo dipanggil Jokowi ke Istana, Kamis (16/7). Namun Purnomo enggan menjawab penawaran apa dari Jokowi. Dia hanya memastikan tawaran tersebut berupa jabatan, tapi bukan posisi menteri. EDITOR: RUSLAN TAMBAK 2.: https://politik.rmol.id/read/2020/07/19/444238/pdip-resmi-usung-gibran-tanda -oligarki-panjang-umur PDIP Resmi Usung Gibran Tanda Oligarki Panjang Umur Laporan: Jamaludin Akmal Minggu, 19 Juli 2020, 12:23 WIB Seorang calon pemimpin daerah yang diusung partai seharusnya memiliki kemampuan bertanggung jawab atas nasib seluruh masyarakat setempat dan bukan hanya mengutamakan kepopuleran. Begitu kata Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi diusungnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka oleh PDIP di Pilkada Solo. Menurut Satyo, dengan diusungnya Gibran, maka dinasti politik nyata ada di era Jokowi. "Panjang umur oligarki dengan diusungnya anak presiden oleh PDIP. Dinasti politik berkelanjutan ketika parpol mendistorsi rekrutmen para calon pemimpin politik semisal kepala daerah," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/7). Mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini menilai bahwa memimpin sebuah wilayah dan mengurus hajar hidup orang banyak tidak butuh sosok yang hanya mengandalkan kepopuleran. "Semestinya harus disadari ada nasib jutaan manusia yangdi pertaruhkan. Oleh sebab itu, hal ini bukan perkara mudah, parpol mestinya melakukan kalkulasi matang terkait mengusung seseorang dan perlu dinilai betul soal kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritasnya, bukan sekadar populer atau pun karena seorang anak penguasa," jelas Satyo. Karena, sambung Satyo, sebuah politik dinasti akan mendistorsi demokrasi jika proses pembentukannya menggunakan pengaruh otoritas penguasa. "Sebab kekuasan memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan seseorang seperti Gibran anak Jokowi mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, kapital dan lain-lain," pungkas Satyo. EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO 3.: https://politik.rmol.id/read/2020/07/19/444250/kapasitas-dan-kompetensi-gibr an-tertutupi-dengan-istilah-mumpung-anak-presiden. Kapasitas Dan Kompetensi Gibran Tertutupi Dengan Istilah Mumpung Anak Presiden Laporan: Jamaludin Akmal Minggu, 19Juli 2020, 14:24 WIB Kapasitas dan kompetensi yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka akan tertutupi dengan isu dinasti politik. Hal itu dikarenakan Gibran merupakan putra dari Presiden Joko Widodo yang diusung menjadi penerus Jokowi yang pernah memimpin Kota Solo usai mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Jaya, Diah Ayu Permatasari mengatakan, dinasti politik bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan beberapa negara lain juga terjadi, seperti Filipina, Eropa Barat, bahkan Amerika Serikat. Hubungan kekerabatan pun dipandang akan mampu mendongkrak popularitas dari calon pemimpin. "Meski pada kenyataannya belum ditemukan bukti bahwa kesuksesan pemimpin bukan dari hubungan dekat, tetapi pada kemampuan mereka menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien," ucap Diah Ayu Permatasari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/7). Dinasti politik menurut Diah, tidak ada yang salah. Namun, hanya menjadi perhatian masyarakat ketika hal tersebut dilakukan terutama ketika kerabat yang ada merupakan pemimpin bangsa. Seperti halnya Gibran yang merupakan anak seorang Presiden Jokowi. "Justru sebenarnya hal ini menjadikan blunder seandainya memang secara kapasitas dan kapabilitas Mas Gibran sebenarnya kapabel dalan posisinya menjadi calon walikota Solo, kapasitas dan kompetensi dia jadi tertutupi dengan istilah 'mumpung'," jelasnya. Sehingga, lanjutnya, kegiatan aktivitas politik baik dari inovasi maupun ide Gibran dalam upaya memajukan Solo akan kalah tenar dengan drama perebutan pengajuan calon dari PDIP. "Kegiatan aktivitas politik yang merupakan inovasi dan ide dari Mas Gibran sendiri akan kalah tenarnya dengan drama perebutan pengajuan calon dari PDIP," katanya. "Negosiasi dan loby politik sangat lumrah terjadi dalam relevansinya mendapatkan posisi di parpol, segala bentuk tawar menawar berujung pada kesepakatan yang diharapkan menyenangkan semua pihak termasuk Pak Purnomo," pungkasnya. EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK
