Kerajaan neo-Mojopahit mempunyai 34 provinsi, kalau hanya 8 provinsi dikebut oleh rezim, jadi apakah angka terjangkit COVID-19 itu tidak meliputi seluruh wilayah kerajaan. Dengan begitu gambaran yang dipertontonkan hanya sebagian wilayah.
https://bisnis.tempo.co/read/1367604/pemerintah-kebut-turunkan-kasus-covid-19-di-8-provinsi-kenapa Pemerintah Kebut Turunkan Kasus Covid-19 di 8 Provinsi, Kenapa? Reporter: Caesar Akbar Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti Selasa, 21 Juli 2020 14:38 WIB [image: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi] <https://statik.tempo.co/data/2020/03/20/id_924614/924614_720.jpg> Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rapat perdana Komite Penanganan Covid-19 <https://www.tempo.co/tag/covid-19> dan Pemulihan Ekonomi Nasional salah satunya membahas soal pemilihan kepala daerah 2020. Pasalnya, menurut data pemerintah, tercatat delapan provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi akan menyelenggarakan pilkada serentak <https://www.tempo.co/tag/pilkada-serentak> pada Desember 2020. Kendati demikian, dia tidak merinci daerah mana saja yang masuk ke zona merah tersebut. “Kami akan fokus mempercepat penurunan kasus di delapan provinsi tersebut, termasuk dengan sosialisasi yang masif,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa, 21 Juli 2020. Airlangga mengatakan sosialisasi akan digeber di daerah yang masih berstatus zona merah atau memiliki angka R0 di atas 1. Saat ini, kata Airlangga, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional telah diberi kewenangan untuk menetapkan keputusan mengikat kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. "Dalam koordinasi daerah, gubernur dan wali kota yang sudah bentuk Satgas Covid-19 berdasarkan pertimbangan Ketua Satgas, tetap terus berjalan sesuai arahan Ketua Satgas penanganan Covid-19," ujar Airlangga. Kemarin, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tetang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta membentuk tim terpadu untuk kebijakan tersebut. Jokowi menugaskan Airlangga menjadi koordinator dalam komite tersebut, dibantu oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, kata Airlangga, ditugasi menjadi ketua pelaksana untuk mengoordinasikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Doni Modardo dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional <https://www.tempo.co/tag/pemulihan-ekonomi-nasional> yang dinakhodai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Airlangga mengatakan tim tersebut akan melakukan pemantauan perkembangan penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional, dengan tugas antara lain memastikan ketersediaan alat kesehatan, pengembangan vaksin Covid-19, hingga program perekonomian yang sifatnya lebih dari satu tahun. Dengan adanya tim terpadu, Airlangga berharap kegiatan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa sekaligus dengan transformasi. "Ini akan menjadi bagian dari kebijakan anggaran ke depan," ujar Airlangga. Ia mengatakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 perlu perencanaan jangka menengah dan perlu dilakukan oleh tim. Airlangga mengatakan strategi utama yang diterapkan pemerintah adalah surveilans, tes, lacak, dan kontak, serta isolasi. Pemerintah juga menggalakkan protokol Covid-19, mulai dari cuci tangan, penggunaan masker, hingga jaga jarak. Di sisi lain, pemerintah mendorong tersedianya vaksin, obat, hingga antibodi. "Dari segi ekonomi, kami lihat stimulus <https://www.tempo.co/tag/stimulus> fiskal yang ada, kami monitor agar sampai akhir tahun belanja negara di atas Rp 1.000 triliun direalisasi dalam enam bulan, baik di Kementerian Lembaga, Non-K/L dan Pemerintah Daerah," ujar Airlangga.
