https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/19704/negara_naik_status__jangan_lupa_lapisan_penduduk_miskin_masih_besar
*Negara Naik Status, Jangan Lupa Lapisan Penduduk Miskin Masih Besar* Selasa , 07 Juli 2020 | 15:25 AKARTA--Keputusan Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia dari negara berpendapatan menengah (*lower middle income country*) menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income country*) merupakan kabar bagus yang patut disyukuri. Namun kenaikan status di tengah pandemi, ketika pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya beli masyarakat juga menurun, mengundang tandatanya, apa pentingnya status tersebut. Menurut Bank Dunia, kini pendapatan nasional bruto (*gross national income*) per kapita di Indonesia telah meningkat dari sebelumnya 3.840 dolar Amerika Serikat menjadi 4.050 dolar Amerika Serikat. “Dengan demikian posisi gross national income Indonesia naik dari lower middle income menjadi upper middle income country,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka konferensi Forum Rektor Indonesia secara virtual, Sabtu (4/7) lalu. Capaian ini, menurut Jokowi, menunjukan Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih baik menuju ke negara berpenghasilan tinggi dan mengedepankan keadilan sosial bagi rakyatnya. Namun, untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Tak sedikit negara yang sudah puluhan tahun terus terjebak pada status negara berpendapatan menengah atau *middle income trap.* Kenaikan kelas Indonesia ini, menurut pemerintah, mampu mendongkrak ketahanan ekonomi. Salah satunya memberikan sentimen positif terhadap pemodal. Namun, beberapa pengamat ekonomi mengatakan sebaliknya. Peningkatan kelas ini di masa pandemi, justru membuat pemodal memilih berinvestasi di negara berpenghasilan rendah. Direktur Eksekutif Asosisasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Agung Pambudi meyakini kenaikan kelas ini berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya dalam menguatkan kepercayaan investor. Namun, kata Agung, dampak kenaikan kelas ini belum berpengaruh apa-apa selama masa pandemi berlangsung terhadap investasi. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, meniai kenaikan kelas ini berpotensi buruk bagi perekonomian negara. Karena, katanya, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mumpuni secara ekonomi, sehingga tidak layak menerima keringanan fasilitas-fasilitas perdagangan. Salah satu contohnya adalah pembebasan tarif barang-barang ke pasar Amerika Serikat melalui skema Generalized System of Preferences (GSP). "Nah ini yang efeknya kepada komoditas ekspor yang banyak dapat fasilitas itu (GSP) kan ada di sektor pakaian jadi, alas kaki, sektor-sektor yang padat karya," kata Bhima kepada *BBC News Indonesia.* Bhima juga menilai tak ada jaminan investor asing akan melirik Indonesia untuk menanamkan modalnya. Sebab, katanya, saat pandemi, investor justru akan melirik negara dengan kelas berpenghasilan menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah. "Seperti Bangladesh, Sri Lanka, Ethiopia, itu sekarang makin diburu untuk relokasi industri-industri yang padat karya. Karena untuk yang padat karya sepertinya (Indonesia) dengan kenaikan status, upahnya (buruh) menjadi lebih mahal," katanya. Kemudahan investasi, lanjut Bhima, saat ini juga masih dihadapkan persoalan birokrasi yang berbelit, korupsi, dan persoalan efektivitas pembangunan infrastruktur. Hal lainnya, terkait dengan utang luar negeri. Dengan kenaikan kelas ini, maka Indonesia akan makin kesulitan mencari pinjaman dari mitra bilateral maupun lembaga internasional. "Karena negara maju dan lembaga internasional akan memprioritaskan negara yang pendapatannya di bawah Indonesia," kata Bhima. Apa yang dikhawatirkan Bhima sudah terjadi beberapa waktu lalu ketika pemerintah AS yang mencoret Indonesia dari daftar Negara berkembang. AS di bawah Presiden Donald Trump berpandangan negara-negara berkembang menarik keuntungan dari sisi perdagangn. Mereka menikmati bea masuk yang lebih rendah ketimbang komoditas negara maju. Aturan perdangan bagi negara-negara berkembang ditujukan untuk membantu negara-negara tersebut keluar dari kemiskinan. Indonesia dan beberapa Negara lain yang menyandang status sebagai Negara berkembang selama ini menikmati kebijaan perdagangan tersebut. Kini Indonesia dalam beberapa indikator dinilai tidak lagi layak disebut sebagai Negara berkembang. Banyak pihak menilai "kenaikan" status ini tidak otomatis menjadi pertanda bagus. Pasalnya, para eksportir Indonesia menjadi terdampak negatif karena kehilangan insentif dagang. Kini pemerintah harus benar-benar memperhitungkan dampak dalam hal diplomasi perdagangan dan ekonomi. Pemerintah harus bisa memandu dunia usaha agar lebih efisien dengan menghilangkan “kemanjaan” yang selama ini diterima. Pada sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan tingginya ketimpangan ekonomi dan besarnya lapisan penduduk miskin, yang hidup dengan pengeluaran kurang dari US$2 per hari. Maka, selain harus meningkatkan daya saing ekonomi, kenaikan status tadi seyogyanya juga dirasakan oleh lapisan besar rakyat kita yang masih tertinggal secara ekonomi. Kalau tidak, maka “kenaikan status” tadi tidak memberi arti apa-apa karena beban pembangunan kita masih sangat besar dalam mencapai kemakmuran yang berkeadilan. Sumber Berita: Berbagai sumber
