Apa benar 5% untuk NKRI? Jangan-jang dengan istilah untuk NKRI itu termasuk tikus-tikus rezim neo-Mojopahit, larena seingat saya mengenai Freeport zaman Soeharto dilang Indonesia mendapat 9% ternyata untuk negara hanya 3% dan 6% untuk walahualam.
On Sun, Aug 2, 2020 at 6:37 PM 'Lusi D.' [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote: > > > Wah Maaf. Kiriman terpaksa saya ulang karena sebagian ulasan penting > dari Faisal Basri pada kiriman yang lalu tertinggal. Salam.- > > 1.: > > HILLIRISASI NIKEL, FAISAL BASRI: INDONESIA CUMA DAPAT 5%, YANG 95% > LARI KE CHINA > > > https://news.demokrasi.co.id/hilirisasi-nikel-faisal-basri-indonesia-cuma-dapat-5-yang-95-lari-ke-china/ > > DEMOKRASI.CO.ID, JAKARTA – Ekonom senior Faisal Basri mengkritik > kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. > Menurutnya, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati. > > Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi > dengan pengembangan industri di dalam negeri. > > Jika memakai strategi industrialisasi, kata Faisal Basri, barang > tambang yang diolah akan digunakan untuk pengembangan industri di > Indonesia. Namun dengan konsep seperti sekarang, barang tambang yang > belum diolah menjadi produk jadi pun sudah terhitung sebagai hilirisasi. > > Akibatnya, dia menyebut bahwa hilirisasi tambang di Indonesia malah > menopang industri di negara lain. > > “Jadi hilirisasi itu untuk menopang industrialisasi di China. Sadar, > nggak, sih, kita?” kata Faisal Basri dalam webinar yang digelar oleh > Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rabu (29/7/2020). > Baca : Soal 500 TKA China Kembali Kerja di Sultra, Luhut: Tenaga Lokal > Mana Cukup > > Faisal Basri memberikan gambaran tentang maraknya minat perusahaan > China untuk mendirikan smelter di Indonesia, khususnya smelter nikel. > Menurutnya, kebijakan hilirisasi saat ini lebih dominan menguntungkan > para pengusaha smelter tersebut. > > Dia mencontohkan, perusahaan tambang lokal harus membayar bea ekspor > dan juga royalti, tapi smelter tidak dikenakan. Perusahaan smelter pun > bisa semakin banyak menumpuk laba karena tidak terbebani oleh pajak > badan karena mendapatkan tax holiday. > > Terlebih, smelter pun bisa mendapatkan bahan baku berupa bijih atau ore > nikel dengan harga yang sangat murah. Dengan berbagai fasilitas > tersebut, perusahaan asal China lebih banyak mengantongi keuntungan > jika membangun smelter di Indonesia ketimbang di negaranya. > > “Kalau mereka bangun smelter di China, mereka beli nikel ore dengan > harga jauh lebih mahal. Kalau Indonesia harganya murah sekali. Labanya > jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia. Kalau di negeri > asalnya dia bayar PPN, macam-macam, di sini nggak,” terang Faisal Basri. > > (mulai bg yg ketinggalan): > > Lebih lanjut, Faisal Basri pun menyindir perlakuan terhadap pengusaha > smelter, yang bahkan tetap bisa melenggang, membawa pekerja asing masuk > ke Indonesia walaupun di tengah kondisi pandemi covid-19. > > “Katanya alih teknologi, traininglah,” ujarnya. > > Faisal Basri juga menilai, pelarangan ekspor bukan lah cara yang paling > baik dalam kebijakan hilirisasi. Baginya, lebih baik ada perhitungan > yang lebih jelas dan komprehensif tentang tarif ekspor yang optimal, > untuk bisa mendistribusikan keuntungan bagi negara dan nilai tambah > yang bisa dirasakan masyarakat. > > “Dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga > Indonesia? Baik pekerja, penambang maupun pemerintah? 5%, 95% lari ke > China,” lanjut Faisal Basri. > > Dia pun lantas mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan > Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya memiliki porsi besar > dalam menentukan kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia, seolah > melebihi Menteri ESDM Arifin Tasrif. > > “Pak Luhut ngomongnya hilirisasi, hilirisasi. Wajib, wajib, wajib.. > Nanti yang untung siapa? Indonesia nggak dapat apa-apa. Saya enggak > tahu sekarang menteri pertambangannya (ESDM) Pak Luhut atau Pak Tasrif. > Karena yang lebih sering saya dengar adalah Pak Luhut,” kata Faisal.. > > Terkait dengan industrialisasi, dia pun berpandangan kebijakan > hilirisasi tambang malah bertolak belakang dengan kondisi industri > manufaktur di Indonesia yang terus terperosok. Menurutnya, Indonesia > pun tidak menjadi bagian dari rantai supply global yang berbasis > peningkatan nilai tambah. > > Faisal Basri pun menyoroti kepercayaan diri Luhut Binsar yang sangat > yakin Indonesia bisa menjadi pabrik baterai terbesar di dunia, > khususnya dalam industri mobil listrik. > > Pasalnya, industri baterai akan tumbuh di tempat yang sudah banyak > menggunakan baterai atau mobil listrik. Faisal Basri tak yakin > Indonesia benar-benar akan menjadi produsen baterai terbesar di > Indonesia. > > “Mau bikin industri baterai terbesar di dunia, ya, hampir mustahil,” > pungkas Faisal. [kontan] > > 2.: > > Soal 500 TKA China Kembali Kerja di Sultra, Luhut: Tenaga Lokal Mana > Cukup > > DEMOKRASI.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan > Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait dengan kehadiran > tenaga kerja asing (TKA) China ke Indonesia tepatnya di di Konawe, > Sultra. Ia menegaskan bahwa impor tenaga kerja asing dilakukan karena > ketersediaan pekerja terampil yang kurang. > > “Kalian harus mendidik tenaga kerja lokal karena kita enggak punya > cukup. Mana ada yang bisa cukup, di Konawe Utara mana yang cukup. Di > Halmahera mana yang cukup? Kalau ada yang bilang cukup, datang ke > saya,” ungkap Luhut dalam Webinar Investasi di Tengah Pandemi, Sabtu > (25/7). Sebagaimana dikutip dari kumparan (26/07/2020). > > Sebagaimana diketahui, sebanyak 500 TKA dari China yang kembali bekerja > di Konawe, Sultra. Menurut Luhut, seharusnya hal tersebut tidak > dipermasalahkan oleh masyarakat. Karena kehadiran TKA itu justru akan > membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. > Baca : Prabowo Sudah Nyerah, Said Didu Tak Tertarik Bahas Putusan MA > > Luhut menjelaskan bahwa para TKA tersebut akan mendidik dan mencetak > tenaga kerja baru asal Indonesia. Yang dicetak yaitu tenaga ahli, bukan > tenaga kasar yang tidak punya skill khusus. > > “Kemarin ada datang 500 TKA. Anda tahu 500 ini ciptakan lapangan 5.000 > ahli bukan lapangan kerja tukang pacul, tidak lapangan kerja operator,” > tegas Luhut. > > 3.: > > Juli 8, 2020 > oleh Uki Defendi > > LSI Denny JA: Awas Krisis Sosial, Saat Ini Publik seperti Rumput Kering > yang Mudah Terbakar > > DEMOKRASI.CO.ID – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA > mengeluarkan tujuh rekomendasi untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo, > salah satunya peringatan kemungkinan lahirnya krisis sosial, dan > berujung pada krisis politik imbas wabah virus corona yang tak kunjung > berakhir. Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan hasil survei terbaru yang > dirilis kemarin, bahwa persepsi publik terhadap ekonomi telah berada di > zona merah. > > “Hati-hati lahirnya krisis sosial, dan berujung pada krisis > politik. Dengan persepsi publik terhadap ekonomi yang berada di zona > merah, maka saat ini publik seperti rumput kering yang mudah dibakar. > Diawali dengan krisis kesehatan, ditambah krisis ekonomi, maka bisa > berubah menjadi krisis sosial dan krisis politik,” demikian rekomendasi > pertama LSI Denny JA. Rekomendasi lain adalah menyarankan pemerintah > lebih hati-hati dan menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan yang > tidak populer. Terutama kebijakan yang makin membebani ekonomi rakyat. > > Selanjutnya, LSI Denny JA merekomendasikan agar para elite yang > berhadapan secara politik menunda dulu provokasi yang dapat membelah > publik dan membuat mereka makin membara. > > “Aneka bantuan sosial yang sudah diprogramkan secepatnya disalurkan dan > harus tepat sasaran. Karena survei ini menunjukkan bahwa mayoritas > masyarakat membutuhkan bantuan tersebut pada tingkat yang kritis. > Terutama pada mereka yang berasal dari kelas ekonomi bawah,” demikian > poin rekomendasi lain LSI Denny JA. > > LSI juga menyarankan pemerintah mengajak influencer di masyarakat > bekerja secara massif untuk mencegah penyebaran virus corona. > > Saat new normal, LSI menyebut risiko penularan corona akan makin besar > karena publik lebih aktif di ruang-ruang publik. Dalam kondisi demikian > influencer elite harus dilibatkan untuk mengedukasi dan mengontrol > protokol kesehatan. > > “Misalnya para pemuka agama menyerukan dipatuhinya protokol kesehatan > pada rumah ibadah masing masing. Rumah ibadah menjadi salah satu tempat > penularan virus corona yang tinggi,” ungkap LSI. > > Rekomendasi itu berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukannya > secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020 dengan menggunakan 8 ribu > responden di 8 Provinsi di Indonesia. Hal ini meresponi juga > kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi di Indonesia selama masa > pandemi. > > Sebelumnya, survei terbaru LSI Denny JA menemukan 74,8 persen > responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat ini terpuruk > jauh sebelum masa pandemi. > > Hanya 22,4 persen yang menyatakan bahwa kondisi perekonomiannya tidak > berubah, dan 2,2 persen lainnya menyatakan kondisi ekonomi menjadi > lebih baik selama krisis ini. > > Survei dilakukan secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020, menggunakan > 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia. Kedelepan provinsi > tersebut yaitu Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, > Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. > > Margin of error (Moe) dalam ini adalah dikisaran plus minus 2.05 %. > Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis > media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa. > > “Sepanjang LSI Denny JA melakukan survei opini publik sejak 2003, tak > pernah ada kecemasan publik setinggi ini,” demikian penutup survei LSI > Denny JA. > > “Pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang makin > memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini, ibarat > rumput kering yang mudah terbakar. Persepsi publik berpotensi mengubah > krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik”. (*) > > >
