1.: Warga Tolak Jual Lahannya untuk Proyek Nasional Jokowi, Puluhan Aparat Diturunkan
admin DEMOKRASI News Senin, Agustus 03, 2020 DEMOKRASI.CO.ID - Konflik lahan di Tuban terkait pembangunan kilang minyak yang termasuk dalam rencana strategis nasional (RSN) kembali terjadi. Warga yang sejak awal menolak menjual lahan untuk rencana proyek tersebut, kembali berhadapan dengan aparat keamanan yang diturunkan dalam mengamankan proses pengadaan lahan di Desa Wadung dan Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada Senin (3/8/2020). Bersamaan dengan aparat keamanan tersebut, pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban secara sepihak melakukan pengukuran lahan milik warga. Lantaran itu, warga menolak keras dan menggeruduk kantor BPN Tuban di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Seorang warga setempat, Ida mengaku terkejut dengan kedatangan pegawai BPN yang didampingi aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI ke rumahnya. "Tidak ada pemberitahuan sama sekali, tiba-tiba datang ke rumah. Ulek saya lempar dan tidak jadi masak. Bilangnya mau silaturahmi. Tapi sambil membawa alat ukur tanah (digital). Otomatis saya kaget dan menolak," ujarnya. Lahan yang dimiliki Ida merupakan sumber penghasilan untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Lahan tersebut berupa ladang dan rumah. Menurutnya, lahan itu merupakan warisan, sehingga sukar untuk dijual. "Katanya (pegawai BPN Tuban) harus diukur hari ini (Senin, 3/8/2020). Mungkin kah rumah kami mau diukur? Ya tidak bisa, saya tidak menjual," tegasnya. Setelah itu, pemilik lahan kompak menolak dan menggeruduk kantor BPN Tuban. Mereka menuntut supaya tidak melakukan pengukuran lagi terhadap lahan mereka. "Sekitar delapan orang lahannya ketahuan diukur. Setelah itu baru warga mendatangi. Pegawai BPN pun bersama aparat keamanan ramai-ramai kembali, tidak jadi mengukur. Kemudian kami bersama-sama menggeruduk kantor BPN," katanya. Kepala Kantor BPN Tuban Ganang Anindito mengatakan, seharusnya pemilik lahan tidak menolak pada tahapan saat ini, yakni pelaksanaan pengadaan tanah. "Sebetulnya, pada saat perencanaan terkait penetapan lokasi warga bisa menggugat ke Pengadilan Negeri Tuban. Tapi saat ini sudah proses pengadaan tanah. Jadi warga boleh memprotes lagi ketika nilai atau harga tanah tidak sesuai," jelasnya. Disebut ada 489 hektare tanah yang dimiliki warga sebagai lokasi rencana strategis nasional kilang minyak. Sementara untuk lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) luasnya 348 hektar serta milik Perhutani sekitar 110 hektare. "Dan kami tadi berhasil mengukur tanah milik delapan warga. Besok Selasa (4/8/2020) sudah dilakukan pembayaran," katanya. Sebelumnya diberitakan, sejumlah pemilik lahan yang tanahnya masuk ke dalam proyek kilang minyak Pertamina di Desa Sumurgeneng dan Wadung, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, ngotot tidak ingin menjual lahan mereka. Meski lahan mereka termasuk ke dalam proyek strategis nasional, para pemilik tetap enggan menjual karena selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya. "Sama sekali tidak ingin menjual, jangan dipaksa. Itu sumber pangan kok. Dan itu untuk kelangsungan hidup kami hingga anak dan cucu kami nanti," ujar seorang pemilik lahan Hajjah Karni (46) usai menghadiri sosialisasi pengukuran tanah dari BPN Kabupaten setempat di kantor Pemerintah Desa Wadung. Tidak hanya lahan pertanian yang masuk ke dalam rencana proyek tersebut. Melainkan beberapa rumah warga desa juga menjadi sasarannya. Salah satunya, Sumisih (67) warga Desa Wadung mengatakan bahwa keluarganya tidak ingin menjual. Karena tahun 1980-an pernah direlokasi ketika proyek Gardu Induk Mliwang milik PT PLN Persero berjalan. "Tahun 1985 atau 1986 itu kami pernah sempat kena gusur saat pembangunan PLN. Terus pindah dan sekarang mau kena rencana pembangunan lagi. Tidak mau, berat pokoknya untuk menjual rumah kami," katanya. [] 2.: Demokrat: UU Kebal Hukum Sudah Ada, Pak Jokowi Butuh Apa Lagi Dari Rakyat? Faisal Eko Putra-Headline, Politik https://news.demokrasi.co.id/demokrat-uu-kebal-hukum-sudah-ada-pak-jokowi-butuh-apa-lagi-dari-rakyat/ DEMOKRASI.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak terus terang kepada masyarakat terkait upaya penanganan pandemik Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan. Baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun pemulihan ekonomi nasional. Desakan disampaikan langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam kicauannya akun Twitter pribadi, Kamis (6/8). “Sebetulnya Pak Jokowi sudah harus menyatakan sesuatu pada rakyat dan lembaga negara tentang apa yang jadi penyelamatan. Trend Covid tinggi, pertumbuhan ekonomi blusuk,” katanya. Andi Arief merasa heran dan bertanya-tanya, apalagi yang menjadi hambatan presiden untuk melakukan langkah konkret atas upaya penyelamatan rakyat dan perekonomian nasional dengan kewenangan yang dimiliki. Terlebih lagi pemerintah sudah punya dukungan dari Perppu 1/2020 yang kini sudah menjadi UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19. Di mana UU ini akan membuat pengambil kebijakan uang ratusan triliun kebal hukum. “Sementara melalui perppu kewenangan berlimpah, utang tinggi, kebijakan dilindungi hukum. Butuh apa lagi dari rakyat?” tutupnya bertanya-tanya.[rmol] 3.: Jokowi Kok Pertanyakan Manfaat Infrastruktur Yang Telah Dibangunnya Sendiri? Faisal Eko Putra-Politik https://news.demokrasi.co.id/jokowi-kok-pertanyakan-manfaat-infrastruktur-yang-telah-dibangunnya-sendiri/ DEMOKRASI.CO.ID – Presiden Joko Widodo semestinya tidak mempertanyakan apa yang telah dilakukannya, yang kerap membanggakan pembangunan infrastruktur, selama menjabat. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang keheranan dengan hasil kerjanya sendiri. “Terlihat benar Presiden hanya ingin kabar baik. Tentu disayangkan, karena semakin sering menyudutkan (pihak lain) selain diri Presiden sendiri,” ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8). Hal itu, lanjut Dedi, karena Presiden mencari sesuatu untuk disalahkan atas pertumbuhan ekonomi penerbangan di kuartal II 2020 yang anjlok cukup dalam berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana sektor yang turun paling besar adalah angkutan udara dengan kontraksi sebesar 80,23 persen. Baca : Pekerja Disubsidi Rp600 Ribu, Honorer K2: Astaghfirullah, Kenapa Jokowi Enggak Adil Begini “Semestinya ini menjadi acuan evaluasi, ada kesalahan besar dalam tatakelola pemerintahan. Presiden seharusnya melihat itu, dan berhenti mencari dalih untuk pembelaan,” kata Dedi. Apalagi, Presiden Jokowi kerap kali membanggakan capaiannya dalam sektor infrastruktur. Namun saat ini, Presiden Jokowi malah mempertanyakan apa yang sudah dilakukannya sendiri. “Faktanya, semua bandara yang dibangun periode Presiden sebelumnya, dan diresmikan Jokowi, selalu dibanggakan. Untuk itu, dalam kondisi sulit semestinya tidak ada upaya mempertanyakan apa yang sudah dibangun,” pungkas Dedi.[rmol] 4.: Jokowi Minta Ekonomi Melampaui Dunia, Rocky Gerung: Joko Tingkir Keselek Klepon Alias Oon Wawan Julianto-Headline, Politik DEMOKRASI.CO.ID – Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta ekonomi Indonesia harus melampaui dunia. “Ekonomi kita diminta melampaui dunia itu presiden nyuruh pohon pepaya berbuah nangka, itu yang namanya Joko tingkir keselek klepon alias oon,” kata Rocky Gerung dalam acara dialog dengan Rahma Sarita yang beredar di YouTube. Menurut Rocky, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta ekomomi Indonesia melampui dunia tidak mempunyai dasar karena Menteri Ekonomi Sri Mulyani mengatakan, bencana ekonomi akan tiba. “Sri Mulyani sangat pesimis, Jokowi sangat optimis di mana kolerasi argumentasi istana untuk menyakinkan investor, investor akan mendengar sri mulyani, Indonesia dalam keadaan bahaya,” jelas Rocky Gerung. Rocky mengatakan, dunia internasional menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang tidak mempunyai basis data dalam menyikapi kondisi ekonomi. “Kekacauaan ini yang dibaca internasional, Indonesia negara gagal. kekonyolan dihasilkan presiden, ajaibnya tidak ada menteri yang memberikan solusi alternatif karena semua panik,” pungkasnya. []
