*BERGELORA*
https://bit.ly/2Ej063T
Politik
KEREEEN...! Walau Kritik Indonesia, China Tetap Bantu Vaksin Hadapi
Covid-19
* Cetak
<http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/14387-kereeen-walau-kritik-indonesia-china-tetap-bantu-vaksin-hadapi-covid-19.html?tmpl=component&print=1&page=>
* Email
<http://www.bergelora.com/component/mailto/?tmpl=component&template=sj_financial&link=47445a9cbfd5c4d9bc6bc9ba6f148d590e35a3b3>
Sabtu, 22 Agustus 2020
Dilihat: 34
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi didampingi Menteri BUMN Erick
Thohir saat bertemu delegasi China yang dipimpin Dewan Pemerintahan
sekaligus Menlu China Wang Yi di Hainan, China, Kamis (20/8). (Ist)
JAKARTA- Retno LP Marsudi memberikan kesan tersendiri bagi China karena
berhasil menahbiskan dirinya sebagai menteri luar negeri pertama yang
melakukan kunjungan ke negara ekonomi terbesar kedua di dunia di tengah
pandemi COVID-19.
Tentu saja China pantas berbangga dan merasa terhormat atas kehadiran
Menlu Retno yang pada saat itu bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Erick Thohir saat China masih sibuk memerangi gelombang lanjutan
COVID-19.
"Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah menteri luar negeri pertama
yang akan diterima China saat pengendalian virus sedang dilakukan secara
berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa China dan Indonesia sama-sama
mementingkan hubungan bilateral," kata juru bicara Kementerian Luar
Negeri China (MFA) Zhao Lijian dalam pernyataan pers, Kamis (20/8).
Dewan Pemerintahan yang merangkap Menlu China Wang Yi beserta jajaran
dalam menyambut kedatangan koleganya itu terbilang istimewa karena
dilakukan di Sanya, Ibu Kota Provinsi Hainan.
Hainan, pulau eksotis beriklim tropis di sebelah selatan daratan China
yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Guangdong itu
sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur agar nantinya menjadi
objek wisata yang sejajar dengan Bali.
Kunjungan Menlu dan Menteri BUMN juga sangat strategis mengingat tahun
ini merupakan tahun ke-70 hubungan diplomatik Indonesia-China.
"Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara China
dan Indonesia telah menghadirkan peluang peningkatan baru dalam hubungan
bilateral. China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan
konsensus antara kedua kepala negara. Memerangi pandemi dan melaksanakan
pembangunan merupakan dua hal utama," ujar Zhao.
Menurut dia, di bawah arahan strategis kedua kepala negara, hubungan
China-Indonesia telah mencapai perkembangan yang sangat pesat.
"Secara khusus, kami mencapai hasil yang nyata dalam kerja sama Belt and
Road Initiative (BRI) dan kemajuan dalam mengerjakan proyek-proyek
andalan, seperti jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Koridor
Ekonomi Komprehensif Regional," kata diplomat karier tersebut.
Ia menganggap Indonesia sebagai tetangga yang penting karena keduanya
memiliki kepentingan yang sama sehingga secara alamiah menjadikan
keduanya sebagai mitra kerja sama.
Pada saat COVID-19 melanda pun, pejabat tinggi kedua negara, lanjut dia,
juga telah melakukan diskusi melalui telepon.
"China dan Indonesia punya rasa saling percaya yang mendalam,
bersama-sama mendukung multilateralisme dan keadilan internasional, dan
menghadirkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat China, Indonesia, dan
kawasan," ujar Zhao.
Beberapa kesepakatan pun berhasil dicapai dalam pertemuan antarmenteri
pada Kamis itu.
Mulai dari kerja sama pendampingan hukum timbal balik untuk mengatasi
dugaan penyiksaan dan perdagangan manusia dalam kasus yang menyangkut
anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapan-kapal penangkap ikan milik
perusahaan atau individu di China, pengaturan jalur cepat pergerakan
warga kedua negara dalam kaitannya dengan pencegahan COVID-19, rantai
pasokan industri, dan pemulihan ekonomi hingga kesanggupan China dalam
hal ini Sinovac memprioritaskan Indonesia dalam distribus vaksin COVID-19.
Sayangnya, Isu Laut China Selatan (LCS) yang saat ini sedang memanas
tidak masuk dalam poin pembahasan tersebut.
Kecewa
Soal LCS terutama yang menyangkut tentang Zona Ekonomi Eksklusif di
Natuna, Kepulauan Riau, posisi Indonesia sangat jelas.
Untuk itulah tidak perlu lagi dibahas melalui jalur diplomasi meskipun
pihak China beberapa kali mencoba menggiringnya ke saluran komunikasi itu.
Namun baru-baru ini pihak China kecewa dengan sikap Indonesia yang
mengirimkan surat kepada Sekrertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada 26
Mei 2020, Indonesia menunjukkan "batas sembilan garis" yang dikeluarkan
oleh Beijing tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan
dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
Surat protes yang dikirimkan Indonesia itu belum pernah terjadi
sebelumnya, meskipun pertukaran pandangan mengenai isu itu sudah pernah
dilakukan di Komisi PBB pada 2009 dan 2010.
"Indonesia melakukan sedikit trik dalam isu LCS," komentar Prof Cheng
Hangping dari Pusat Kolaborasi Inovasi Penelitian Laut China Selatan
pada Nanjing University di Global Times edisi 4 Agustus 2020.
Ia mengaku tidak terkejut dengan trik yang dimainkan Indonesia itu
karena tiga hal. Pertama, Indonesia sedang menghadapi tekanan kasus
COVID-19.
"Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer
negara tersebut di LCS termasuk di Natuna. Indonesia telah mengumumkan
pemangkasan angaran pertahanan pada tahun ini hingga 588 juta dolar AS
(Rp8,6 triliun) karena wabah COVID-19. Ini akan mengurangi frekuensi
patroli Angkatan Laut Indonesia dan latihan-latihan militer. Militer dan
polisi Indonesia didera kekhawatiran akan berkurangnya kekuatan untuk
melindungi hak-hak maritimnya," sebut dia.
Hal itu, lanjut dia, berbeda dengan situasi 2019, saat Indonesia
benar-benar fokus pada isu LCS. Beberapa kali Presiden Joko Widodo dan
pejabat tinggi militer mengunjungi Natuna untuk mendeklarasikan kedaulatan.
Kedua, sebut Cheng, Indonesia salah menilai arbitrasi yang diajukan oleh
Filipina dalam sengketa LCS pada empat tahun lalu.
"Indonesia secara agresif menjadikan pernyataan Menlu AS Mike Pompeo
terkait LCS pada 13 Juli untuk menjustifikasi Pengadilan Tetap Arbitrasi
pada 2016 dalam memutus sengketa di perairan sekitar Pulau Natuna,"
tuduh Cheng.
Ketiga, Indonensia lebih memilih membuka hambatan di Natuna demi menarik
minat investor asing.
"Pada bulan Januari, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar
Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mempererat perjanjian investasi di
bidang perikanan, energi, dan pariwisata di kepulauan Natuna yang
kemudian Indonesia tampaknya memperkuat posisinya di LCS," ujarnya.
Cheng menilai sengketa perairan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan
UNCLOS karena tidak semua negara menandatangani konvensi tersebut.
Menurut dia, sikap Indonesia kontras dengan Filipina dan Vietnam yang
memang sedang berselisih dengan China tanpa harus memihak AS dalam
masalah LCS.
Kedua negara tersebut, bagi dia telah menunjukkan kebijakan membangun
kemitraan yang bersahabat dengan negara tetangga daripada menerapkan
kebijakan "beggar-thy-neighbour" untuk menghindari terjadinya
perselisihan antarnegara adidaya.
Beggar thy-neighbour merupakan kebijakan yang menguntungkan negara
sendiri, tapi merugikan negara lain.
"Filipina dan Vietnam telah membuat pilihan yang tepat. Ini patut
menjadi renungan bagi otoritas Indonesia," kritik Prof Cheng. (Web.Warouw)
