*MAHFUD: 92% KEPALA DAERAH DIBIAYAI CUKONG!! KOK BISA?*
*https://www.youtube.com/watch?v=Xf3qMYSBE7I*
Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong
CNN Indonesia | Jumat, 11/09/2020 17:03 WIB
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911163316-32-545445/mahfud-md-sebut-92-persen-calon-kepala-daerah-dibiayai-cukong
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan timbal balik kepala daerah terpilih
ke para cukong paling membahayakan adalah melahirkan korupsi kebijakan
perizinan.Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan timbal balik kepala daerah
terpilih ke para cukong paling membahayakan adalah melahirkan korupsi
kebijakan terkait perizinan Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
*Mahfud MD <https://www.cnnindonesia.com/tag/mahfud-md>*mengatakan
hampir 92 persen calon *kepala daerah
<https://www.cnnindonesia.com/tag/kepala-daerah>*yang tersebar di
seluruh Indonesia dibiayai oleh*cukong
<https://www.cnnindonesia.com/tag/cukong>*.
Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini
akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para
cukong tersebut.
"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan
sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan," kata Mahfud saat
menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat:
Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal Youtube
resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9).
Lihat juga:
Jokowi: Pilkada Serentak 2020 Harus Tetap Dilakukan
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200908114433-32-543915/jokowi-pilkada-serentak-2020-harus-tetap-dilakukan>
Sejak Pilkada langsung yang sistem pemilihannya dilakukan oleh rakyat,
kata Mahfud, para cukong banyak yang menabur benih bersama para
kontestan Pilkada.
Mahfud tak mengatakan para calon yang dibiayai para cukong ini juga ada
di Pilkada Serentak 2020 yang telah memulai masa tahapan. Dia hanya
mengatakan kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong ini
sudah pasti terjadi.
Hubungan timbal balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan para
calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong
tersebut. Apa yang terjadi kemudian, kata Mahfud, dampak kerja sama
dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang.
Korupsi kebijakan, kata Mahfud, biasanya berupa lisensi penguasaan
hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan
masyarakat.
"Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang
bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan
hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu
tumpang-tindih," kata dia.
"Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati itu
boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya
daerah," kata Mahfud.
Lihat juga:
Tito Beri Sanksi 72 Peserta Pilkada Pelanggar Protokol Covid
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911091620-32-545210/tito-beri-sanksi-72-peserta-pilkada-pelanggar-protokol-covid>
Pada praktiknya, kata Mahfud, lisensi itu diberikan lebih luas dari yang
seharusnya. Bahkan tak sedikit kepala daerah juga berinisiatif membuka
izin baru bagi para cukong yang pernah membantu membiayai masa kampanye
ketika Pilkada sebelumnya.
Soal cukong Pilkada ini juga diungkap oleh salah satu Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Dalam kajian yang pernah
dilakukan KPK, sebanyak 82 persen calon Kepala Daerah didanai oleh sponsor.
"Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya ada 82 persen calon kepala daerah
itu 82 persen didanai oleh sponsor bukan didanai pribadinya," kata dia.
Dari sinilah, kata Ghufron, praktik korupsi di masa Pilkada terjadi.
"Kemudian memungkinkan sebagai/money politic/sehingga itu menunjukkan
nanti akan ada aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah,"
kata dia.
*(tst/gil)*
*
*
