Nadiem akan Digoyang Isu PKI?
R53<https://www.pinterpolitik.com/author/r53-203>-Tuesday, September 22,
2020 20:00
https://www.pinterpolitik.com/nadiem-akan-digoyang-isu-pki
/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (Foto: Detik)/
/7 min read/
*Isu Kemendikbud yang akan menghapus mata pelajaran (mapel)
sejarah tengah mendapat sorotan panas publik. Menariknya, wacana
tersebut adalah rapat internal Kemendikbud yang bocor ke
masyarakat. Lantas, benarkah terdapat agenda untuk menjatuhkan
Nadiem Makarim sebagai Mendikbud melalui isu tersebut?*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/a>
Sedari awal, penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud) memang menjadi tanda tanya tersendiri. Ini tidak
hanya melawan tradisi, di mana pos ini kerap diisi oleh mereka yang
terafiliasi dengan Muhammadiyah, melainkan juga karena mantan bos Gojek
tersebut dirasa lebih cocok untuk menangani industri kreatif.
Dari berbagai analisis yang ada,*mewujudkan*
<https://pinterpolitik.com/mengapa-jokowi-inginkan-nadiem>/link and
match/ atau penyesuain kurikulum dan sistem pendidikan dengan kebutuhan
dunia kerja menjadi jawaban yang tampaknya paling mendekati./Link and
match/ sendiri adalah pekerjaan rumah (PR) lama yang tidak kunjung
berhasil dilakukan.
Letak masalahnya ada pada kecepatan perubahan kebutuhan kerja dengan
jurusan yang tersedia. Misalnya, pada tahun 2020 jurusan X dinilai
dibutuhkan, akan tetapi, di tahun 2025 ketika jurusan X telah lulus,
jurusan Y justru yang tengah dibutuhkan dunia kerja.
Untuk mengatasi masalah tersebut, penguasaan data melalui/Big
Data/dirasa sebagai jawaban./Big Data/yang digunakan untuk mengolah data
yang sangat banyak dan cepat memang telah lama dipergunakan untuk
merumuskan kebijakan ataupun rencana yang membutuhkan kecepatan dan
skala data yang begitu besar.
Nah, karena Nadiem adalah seorang pebisnis /start-up/ yang kesehariannya
menggunakan/Big Data/, kesuksesannya di Gojek diharapkan dapat
dilanjutkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk
mewujudkan/link and match./
Selaku sosok muda, memang terlihat Nadiem membawa ide-ide segar, seperti
Kampus Merdeka, hingga berani menghapus Ujian Nasional (UN). Akan
tetapi, gebrakan ide-ide Mas Menteri tampaknya tidak mendapat sambutan
hangat, melainkan dihujani kritik dan dorongan/reshuffle/.
Terbaru, Nadiem kembali digoyang karena terdapat isu Kemendikbud akan
menghapus mata pelajaran (mapel) sejarah sebagai mapel wajib di
kurikulum nasional. Sontak saja, serangan keras diterima Mas Menteri
karena dinilai tidak paham betapa pentingnya memahami sejarah.
Menariknya, dalam klarifikasinya, Nadiem mengaku heran mengapa isu
tersebut begitu cepat menyebar di tengah masyarakat. Tegasnya, isu itu
adalah diskusi internal tentang salah satu ide penyederhanaan kurikulum
yang entah bagaimana*bocor*
<https://kumparan.com/kumparannews/nadiem-tak-ada-rencana-hapus-mapel-sejarah-kakek-saya-pejuang-1uEm4ZU66h4/full>ke
masyarakat.
Nadiem pun menegaskan bahwa tidak ada perubahan kurikulum di tahun 2021.
Pun begitu dengan menegaskan bahwa tidak terdapat rencana penghapusan
mapel sejarah karena Ia sangat paham betapa pentingnya mapel tersebut
dalam pendidikan.
Sekarang pertanyaannya, mengapa isu ini bisa secepat itu menyebar? Lalu
apa konsekuensi terburuknya bagi Nadiem?
*Pentingnya Sejarah*
Seperti yang diungkapkan Nadiem, kendati mapel sejarah tidak memiliki
kemampuan praktikal, mapel ini sangat krusial karena membentuk pemahaman
mengenai siapa diri kita, dan dari mana kita berasal.
Christopher Berg dalam*tulisannya
<https://www.researchgate.net/publication/327318406_Why_Study_History_An_Examination_of_Undergraduate_Students'_Notions_and_Perceptions_about_History>*/Why
Study History? An Examination of Undergraduate Students' Notions and
Perceptions about History/menjelaskan bahwa sebelumnya sejarah pernah
dihargai begitu tinggi dalam pendidikan, tetapi seiring waktu, mapel ini
perlahan-lahan jatuh ke tepi kurikulum. Selain itu, ini juga didorong
dengan mulai pudarnya minat peserta didik terhadap pejaran tersebut.
Menurut Berg, alasan penting mengapa sejarah dipelajari adalah karena
sejarah tidak hanya sekadar menghafal apa yang terjadi di masa lalu,
melainkan juga memungkinkan pesera didik untuk memperoleh pengetahuan
dan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan identitas dan
kewarganegaraan, serta menjadi pelajaran yang berharga untuk memahami
kondisi saat ini, bahkan juga menebak masa depan.
Konteks yang disebutkan oleh Berg ini jamak kita temui dalam berbagai
buku atau litelatur, di mana analisisnya disandarkan pada temuan
sejarah. Buku terkenal Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang
berjudulnya/Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity, and
Poverty/misalnya.
Keduanya banyak menyingkap tabir sejarah yang dijadikan pelajaran
terkait kegagalan suatu pemerintahan dalam menciptakan kemakmuran bagi
masyarakatnya. Bertolak dari kategorisasi tersebut, diharapkan menjadi
pelajaran agar pemerintahan saat ini dan ke depannya tidak mengulangi
kegagalan tersebut.
Tidak hanya menjadi pelajaran, seperti kata Berg, sejarah juga dapat
membantu kita dalam membuat analisis masa depan. Ini misalnya terlihat
jelas dalam buku Samuel P. Huntington yang berjudul/The Third Wave:
Democratization in the Late Twentieth Century/.
Dengan mempelajari sejarah kemunduran demokratisasi*pada
<https://pinterpolitik.com/tiongkok-inspirasi-indonesia-menuju-otoriter>*tahun
1922 – 1942 dan 1958 – 1975, Huntington memberikan prediksi bahwa di
masa depan, gelombang balik demokrasi ketiga dapat saja terjadi. Dan
terbukti, seperti yang dicatat oleh Francis Fukuyama dalam bukunya
/Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment/, sejak
pertengahan tahun 2000-an, tren demokratisasi telah berbalik dan negara
demokrasi jumlahnya telah menurun.
*Bangkitkan Isu PKI?*
Menariknya, tidak hanya berguna sebagai pembelajaran, sejarah juga dapat
digunakan untuk membentuk propaganda dan citra. Kasus ini misalnya
terjadi pada pelajaran sejarah di Jepang. Dalam buku-buku sejarah yang
diajarkan di sekolah, sejarah penjajahan Jepang justru*tidak diajarkan
<https://www.dw.com/en/japans-nationalist-school-books-teach-a-different-view-of-history/a-40092325>*.
Misalnya pada edisi buku sejarah yang digunakan di lebih dari 50 sekolah
menengah pertama di seluruh Jepang, justru tidak menyebutkan lebih dari
300.000 kematian dalam Pembantaian Nanjing pada tahun 1937. Pun begitu
dengan tidak mengakui tuduhan bahwa sebanyak 400.000 perempuan dipaksa
sebagai budak seks militer Jepang selama Perang Dunia II.
Yang lebih menarik adalah, dalam pengakuan Ilham Maulana yang pernah
mengeyam pendidikan sekolah menengah atas di Jepang, ternyata*tidak
diajarkan
<https://pewefeed.com/viral/trending/mayoritas-masyarakat-jepang-tak-tahu-negaranya-pernah-menjajah-indonesia>*bahwa
negeri Sakura tersebut pernah menjajah Indonesia.
Oleh karenanya, dengan beredarnya isu tersebut, mudah saja bagi pihak
tertentu untuk menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kemendikbud tengah
berusaha untuk membiaskan sejarah seperti halnya Jepang. Terlebih lagi,
Nadiem justru menggunakan*kalimat
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200920200816-4-188078/terkejut-mas-menteri-nadiem-bantah-hapus-mapel-sejarah>*,
“relevan untuk generasi kita, agar bisa menginspirasi mereka” dalam
klarifikasi terhadap beredarnya isu tersebut.
Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, seperti apa yang relevan itu?
Apakah seperti kasus Jepang, di mana sejarah dibuat sedemikian rupa agar
membentuk kesan heroisme dan kebanggaan bagi generasi mudanya?
Pada konteks positif, boleh jadi pula Kemendikbud tengah berusaha untuk
merevisi sejarah karena dinilai berbagai pihak telah dibelokkan oleh
rezim Soeharto. Akan tetapi, ini tentunya sukar untuk diklarifikasi.
Perdebatan atas hal ini juga masih terjadi karena pemaknaan atas sejarah
sendiri bergantung atas sudut pandang yang digunakan.
Pada konteks negatif, isu tersebut dapat menjadi hantaman luar biasa
bagi Nadiem, yang besar kemungkinan membuat dirinya dicopot. Pasalnya,
dengan dalih membiaskan sejarah, mudah saja bagi pihak tertentu untuk
menyebutkan Nadiem tengah berusaha mengubah sejarah tentang Partai
Komunis Indonesia (PKI) agar tidak lagi mendapat kesan negatif di
generasi muda.
Seperti yang kita ketahui, permainan isu PKI ini adalah barang lama yang
telah digunakan sejak rezim Soeharto untuk menjatuhkan lawan politik.
Saat ini, isu tersebut juga berulang kali dimainkan untuk
mendiskreditkan kalangan tertentu. Presiden Jokowi bahkan kerap kali
diserang dengan isu PKI karena kedekatannya dengan Tiongkok dalam hal
investasi.
Jika nantinya isu tersebut benar dimainkan untuk menjatuhkan Nadiem,
besar kemungkinan gelombang demonstrasi akan terjadi. Apalagi, kebijakan
Nadiem seperti menghapus UN dinilai merugikan pihak-pihak tertentu yang
selama ini mendapatkan keuntungan dari program tersebut.
Akan tetapi, tentunya persoalan tersebut hanyalah spekulasi semata.
Nadiem sendiri telah melakukan langkah tepat dengan cepat membuat
klarifikasi atas isu negatif tersebut. Kita nantikan saja bagaimana
kelanjutan karier Nadiem sebagai menteri ke depannya. Menarik untuk
ditunggu kelanjutannya. (R53)
