Wang Yi: *Negara Besar Tak Boleh Rampas Hak Pembangunan Negara-negara
Lain*
http://indonesian.cri.cn/20200929/dd8b62d8-8735-1fe1-e708-41346ea9b76a.html
2020-09-29 10:41:56
Anggota Dewan Negara yang juga Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi hari
Senin kemarin (28/9) menyampaikan pidato di depan upacara pembukaan
Forum Tata Tertib Internasional dan Pemerintahan Global pada Zaman Pasca
Wabah.
Wang Yi menyatakan, tantangan yang dihadapi perdamaian perlu dilenyapkan
melalui pandangan keamanan baru yang tunggal, komprehensif, kooperatif
dan berkelanjutan, dan defisit yang dihadapi pembangunan perlu
diselesaikan melalui ide pembangunan baru yang inovatif, koordinatif,
bewarna hijau, terbuka dan inklusif. Pada pemeliharaan perdamaian dan
pembangunan, negara besar mengemban tanggung-jawab yang khusus dan tidak
boleh mengupayakan keamanan negaranya sendiri dengan mengorbankan
keamanan negara-negara lain dan juga tidak boleh merampas hak
pembangunan negara-negara lain melalui perbuatan bullying. Tiongkok akan
terus dengan teguh tak tergoyahkan menempuh jalan pembangunan secara
damai, sementara bersama dengan berbagai negara menentang apa yang
disebut “Negara sendiri diprioritaskan” dan menentang bersama
pertarungan zero sum.
Wang Yi menegaskan, sebagai negara pertma yang membubuhkan tandatngan
pada Piagam PBB, Tiongkok mendapat manfaat dari perdamaian dan
pembangunan dunia dan selalu melakukan upaya yang tak kenal lelah dalam
memelihara perdamaian dan pembangunan dunia. Tiongkok merupakan
partisipan penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan 2030 PBB dan
juga negara donator dan negara pengirim tentara kedua terbesar dalam
aksi pemeliharaan perdamaian PBB. Tiongkok juga secara konstruktif aktif
ikut serta dalam penyelesaian politik dan penengahan berbagai masalah
titik panas internasional, dan memainkan peranan penyuluhan dalam
menanggapi tantangan global antara lain perubahan iklim.
Wang Yi: Tiongkok adalah Andalan Kuat Keadilan Manusia
http://indonesian.cri.cn/20200929/d57d84bd-c7b6-725c-daed-7135fcf05718.html
2020-09-29 11:16:31
Anggota Dewan Negara selaku Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi
menyampaikan pidato di depan upacara pembukaan Forum Lanting yang
mengusung tema “Tata Tertib International dan Pemerintahan Global pada
Era Pasca Pandemi” di Beijing kemarin (28/9).
Dalam pidatonya, Wang Yi menyatakan, selama zaman modern, Tiongkok sudah
lama tertimpa hinaan dan ketidak-adilan. Sejak berdirinya Republik
Rakyat Tiongkok, rakyat Tiongkok berdiri dengan tegak dan menjadi
pembela keadilan internasional. Tiongkok berpegang teguh pada lima
prinsip hidup berdampingan secara damai, selalu tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain, dan sama sekali tidak memperkenankan negara
lain mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok; Tiongkok mempertahankan
multilateralisme, berupaya memelihara sistem internasional yang
berintikan PBB dan tata tertib internasional yang berdasarkan hukum
internasional. Tiongkok mempertahankan tata hukum, dan telah bergabung
dalam hampir semua organisasi dan konvensi internasional antar
pemerintah yang universal, dan telah menandatangani lebih dari 25 ribu
perjanjian bilateral dengan negara lain. Tiongkok menentang negara kuat
menindas negara lemah dan berpendirian bahwa konfrontasi digantikan
dengan dialog, ancaman digantikan dengan koordinasi dan zero sum
digantikan dengan kemenangan bersama. Tiongkok adalah andalan kuat
keadilan manusia.
Tiongkok Tidak Pernah dan Tidak Perlu Lakukan Intervensi atau
Infiltrasi terhadap Negara Lain
http://indonesian.cri.cn/20200929/a6e044f1-5fdd-1946-57ff-12524efbadf8.html
2020-09-29 11:06:32
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa
pers Senin (28/09) mengatakan, Tiongkok mempertahankan politik
diplomatik damai yang bebas merdeka, tidak pernah dan tidak perlu
melakukan intervensi dan infiltrasi terhadap negara lain.
Menurut laporan, belakangan ini majalah terkait Australia dalam sebuah
artikel mengungkapkan penipuan yang dibuat oleh badan intelijen keamanan
Australia dan pakar Australia Clive Hamilton dan anggota parlemen
Australia Andrew Hastie yang anti-Tiongkok dengan mengatakan bahwa
Tiongkok melakukan infiltrasi dan kegiatan spionase terhadap Australia.
Mereka merancang perang propaganda anti-Tiongkok dan berupaya merugikan
hubungan Tiongkok - Australia.
Wang Wenbin dalam jawaban atas pertanyaan terkait menunjukkan,
orang-orang tersebut selalu asyik membuat kebohongan tentang argumentasi
infiltrasi Tiongkok yang sensasionil, mereka menstigmatisasi dan
memonsterisasi pertukaran dan kerja sama pragmatis Tiongkok -Australia
yang normal serta kegiatan normal masyarakat Tionghoa di Australia
dengan tujuan menimbulkan pertentangan ideologi dan meracuni suasana
hubungan bilateral Tiongkok-Australia, membajak kekebijakan pemerintah
Australia dan keinginan rakyat Australia, akhirnya mencapai kepentingan
dirinya sendiri dan tujuan politik yang tersembunyi.
Penindasan AS terhadap Perusahaan Tiongkok Tidak Mendapat Dukungan
Masyarakat
http://indonesian.cri.cn/20200929/369c5702-6407-428d-4449-ca31bf98c94b.html
2020-09-29 11:08:05
Pada Minggu malam waktu Amerika Timur (27/9), Hakim Pengadilan Federal
Washington D.C. Carl J Nichols menandatangani surat putusan pada 4 jam
sebelum waktu pengunduhan aplikasi TikTok yang ditetapkan Departemen
Perdagangan AS. Surat putusan itu menghentikan blokir terhadap TikTok
tapi tetap menyimpan ketentuan yang melarang perusahaan AS menyediakan
layanan internet kepada TikTok sejak tanggal 12 November. Itu berarti
TikTok dapat bernafas sejenak tapi tetap akan menghadapi pertarungan
alot dengna AS.
Yang patut dicatat ialah, keputusan ini merupakan sekali lagi sebuah
pengadilan federal AS mengatakan “tidak” terhadap penindasan politik AS
terhadap perusahaan iptek Tiongkok sesudah Pengadilan Federal Negara
Bagian California Utara menghentikan larangan terhadap WeChat. Hal itu
sekali lagi memperlihatkan bahwa pembendungan pemerintah AS terhadap
perusahaan iptek Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, tindakan bullying
dan perampokannya tidak didukung masyarakat bahkan mengundang kemarahan
umum.
Persetujuan TikTok dengan perusahaan AS itu sama sekali bukan transaksi
bisnis yang sederhana saja, melainkan paksaan politik terang-terangan,
adalah kebohongan yang dibikin sejumlah politikus AS demi kepentingan
politiknya sendiri. Meskipun keputusan pengadilan federal memungkinkan
TikTok bisa bernafas sejenak, akan tetapi, mempertimbangkan serangkaian
manipulasi AS tanpa garis batas sebelumnya, pertarungan selanjutnya
pasti akan lebih sulit dan rumit. Pihak AS hendaknya tahu, sebagai
negara besar yang selalu maju terus dengan tak takut kesulitan, Tiongkok
sama sekali tidak akan tunduk kepada ancaman apa pun, pasti akan
mengambil semua tindakan yang diperlunya untuk melindungi hak dan
kepentingan sah perusahaan Tiongkok. Di depan arus perkembangan sejarah,
proteksionisme dan tindakan bullying pasti akan gagal.
