-- j.gedearka <[email protected]>
https://news.detik.com/berita/d-5199754/tolak-ruu-ciptaker-buruh-bakal-demo-dpr-8-oktober?tag_from=wp_nhl_3 Tolak RUU Ciptaker, Buruh Bakal Demo DPR 8 Oktober Wilda Nufus - detikNews Minggu, 04 Okt 2020 23:44 WIB 5 komentar SHARE URL telah disalin Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta. Namun mereka tidak menerapkan jaga jarak fisik. Ilustrasi aksi buruh (Foto: Rengga Sancaya) Jakarta - Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyebut gabungan aliansi buruh yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) tetap akan menggelar aksi mogok nasional pekan depan. Aksi mogok nasional ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja (Ciptaker). "Gabungan berbagai organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam GEBRAK dan aliansi-aliansi daerah menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat Indonesia, yang akan dilakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020," kata Ketua KASBI Nining Elitos dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (4/10/2020). Baca juga: Mahfud MD: RUU Cipta Kerja Biarkan Diselesaikan DPR Nining menuturkan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPR RI dan pemerintah karena tetap meneruskan pembahasan RUU Ciptaker di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Apalagi, sebut dia, pembahasannya digelar di tengah ancaman PHK bagi para buruh. "Seruan aksi nasional ini dipicu oleh sikap DPR dan pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. DPR secara diam-diam justru gencar melakukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin buruk penanganannya, yang berakibat pada pemberhentian kerja (PHK) massal. Keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin dalam ketiba-tibaan dilangsungkannya sidang pengambilan keputusan tingkat 1 tadi malam, 3 Oktober 2020," paparnya. Baca juga: RUU Cipta Kerja Omnibus Law Disahkan DPR 8 Oktober, Ini Fakta-faktanya Nining menilai RUU Ciptaker dibuat untuk memberikan 'karpet merah' pada investor. Menurutnya, RUU tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria. "Omnibus law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat. Tidak hanya itu, dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam omnibus law bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria," tandasnya. Selanjutnya Halaman ============= https://news.detik.com/berita/d-5199754/tolak-ruu-ciptaker-buruh-bakal-demo-dpr-8-oktober/2 Tolak RUU Ciptaker, Buruh Bakal Demo DPR 8 Oktober Wilda Nufus - detikNews Minggu, 04 Okt 2020 23:44 WIB 5 komentar SHARE URL telah disalin Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta. Namun mereka tidak menerapkan jaga jarak fisik. Ilustrasi aksi buruh (Foto: Rengga Sancaya) Nining menganggap DPR dan pemerintah tidak memerhatikan kesejahteraan, di antaranya kaum buruh, petani dan nelayan. Dia mengibaratkan pemerintah dan DPR sebagai penghamba kaum modal. Sementara itu, kata Nining, aksi magok nasional akan tersebar di beberapa daerah. Dia menegaskan bahwa buruh ingin pembahasan RUU Ciptaker dilakukan secara transparan dengan mengakomodir aspirasi buruh. "Di daerah, selain melakukan perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan omnibus law, GEBRAK bersama dengan aliansi-aliasi rakyat di berbagai daerah akan melakukan aksi massal pemogokan umum selama 3 hari, mulai tanggal 6, 7, dan 8 Oktober di seluruh kota-kota Indonesia. Aksi nasional GEBRAK dan aliansi gerakan rakyat di daerah akan berlangsung di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makasar, Lampung," tandasnya. Baca juga: RUU Cipta Kerja Lanjut ke Paripurna, 2 Juta Buruh Bakal Mogok 3 Hari Nining menyebut aksi mogok nasional ini akan melibatkan 60 organisasi. Mereka di antaranya, yakni Gerakan Buruh JAKARTA (GBJ), Buruh Riau Bersatu (BRB), Aliansi Rakyat Bergerak (ARB/Gejayan Memanggil) Yogyakarta, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), Aliansi SB/SP Kalimantan Timur, Aliansi Buruh Subang (ABS), Buruh Garut Melawan Omnibus Law, dan Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi. Selain itu, Nining juga menjelaskan rincian acara mogok nasional tersebut. Dia menyebut, pada 6-7 Oktober serikat buruh yang tergabung dalam GEBRAK akan berunjuk rasa di daerah masing-masing, termasuk Jabodetabek. "Kan pertama untuk 6 dan 7 (Oktober) itu aksi di berbagai macam kawasan industri dan di pabrik-pabrik kan, kaya gtu, di daerah-daerah baru tanggal 8-nya (Oktober) itu justru unjuk rasa. Kalau untuk tanggal 8 (Oktober) itu, untuk wilayah Jabodetabek itu (unjuk rasa) di DPR RI. Tapi untuk di daerah itu tetap melakukan di daerah," sebut Nining. Baca juga: RUU Ciptaker Akan Dibawa ke Paripurna, Baleg DPR: Bukan Kejar Tayang Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah bersepakat membawa RUU Ciptaker ke rapat paripurna untuk dimintai persetujuan pengesahannya sebagai UU. Tapi sebetulnya, ada dua fraksi yang menolak RUU tersebut ke paripurna. Rapat bersama ini dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, di gedung DPR, Sabtu (3/10). Rapat yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB tadi dihadiri langsung oleh seluruh fraksi DPR RI, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta perwakilan DPD RI. RUU Cipta Kerja tersebut disetujui dibawa ke paripurna oleh 7 fraksi, yakin PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan PAN. Kemudian pihak yang menolak, yakni PKS dan Demokrat. Halaman 1 2
