*https://nasional.kontan.co.id/news/luhut-panjaitan-silakan-judicial-review-uu-cipta-kerja-itu-yang-kami-anjurkan#utm_source=kontan.co.id&utm_medium=kgnotif&utm_campaign=luhut-panjaitan-silakan-judicial-review-uu-cipta-kerja-itu-yang-kami-anjurkan&message_id=6dc7262e-5f95-483e-b68c-3a0eaecc11a0&received_count=1 <https://nasional.kontan.co.id/news/luhut-panjaitan-silakan-judicial-review-uu-cipta-kerja-itu-yang-kami-anjurkan#utm_source=kontan.co.id&utm_medium=kgnotif&utm_campaign=luhut-panjaitan-silakan-judicial-review-uu-cipta-kerja-itu-yang-kami-anjurkan&message_id=6dc7262e-5f95-483e-b68c-3a0eaecc11a0&received_count=1>*
Luhut Panjaitan: Silakan judicial review UU Cipta Kerja, itu yang kami anjurkan Kamis, 08 Oktober 2020 / 14:32 WIB Sumber: *Kompas.com* | Editor: *Khomarul Hidayat* *KONTAN.CO.ID <http://KONTAN.CO.ID> - JAKARTA*. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR memantik aksi penolakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pihak-pihak yang tak sepakat dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mengambil jalur hukum uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Silakan (ajukan *judicial review*), itu kita anjurkan. Itu yang betul. Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Masukkan saja *judicial review*, itu kan boleh," kata Luhut dalam tayangan virtual Satu Meja the Forum Kompas TV, Rabu (7/10). Menurut Luhut, mengajukan uji materi UU Cipta Kerja menunjukkan seorang negarawan dibandingkan menggerakkan massa. Kata Luhut, pemerintah tidak akan mencegah orang-orang yang kontra terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi. Karena hal ini lebih baik, ketimbang harus menggerakkan massa serta bertindak anarki. *Baca Juga: Istana Negara tegaskan tak ada opsi menerbitkan perppu untuk batalkan UU Cipta Kerja <https://nasional.kontan.co.id/news/istana-negara-tegaskan-tak-ada-opsi-menerbitkan-perppu-untuk-batalkan-uu-cipta-kerja>* "Kami juga tidak melarang hak konstitusional. Tetapi, kalau kamu merusak, membuat anarki, negara akan bertindak. Itu pasti," tegasnya. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Pengesahan ini pun memicu perdebatan di publik, khususnya kalangan pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) turut menyoroti pasal-pasal yang tertuang dalam klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Presiden KSPN Ristadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian pada beleid itu untuk melakukan judicial review. "Tim kami sedang lakukan kajian untuk judicial review terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar)," ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa (6/10). Dia menjelaskan, KSPN menilai terdapat pasal yang merugikan pekerja dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal itu terkait sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan *outsourcing*. Penulis : Ade Miranti Karunia Editor : Erlangga Djumena *Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Silakan Ajukan Judicial Review, Kita Anjurkan <https://money.kompas.com/read/2020/10/08/133900226/soal-uu-cipta-kerja-luhut--silakan-ajukan-judicial-review-kita-anjurkan?>".*
